bukamata.id – Suara derap langkah sepatu lars di atas tanah kering Kalimantan Barat malam itu mendadak senyap. Di dalam ruang kelas Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan, Jumat, 26 Juni 2026, atmosfer yang semula dipenuhi materi sosiologi dan teknik perkebunan berubah mencekam. Nola Dya Sari, seorang sarjana muda yang membawa mimpi besar untuk memajukan ekonomi warga pelosok melalui Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih, mendadak memegangi dadanya. Napasnya memburu, tersengal-sengal, sementara suhu tubuhnya mendadak melonjak panas disertai peluh yang bercucuran.
Hanya dalam hitungan jam, ruang kelas itu berganti menjadi ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Singkawang, sebelum akhirnya Nola dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz guna penanganan yang lebih intensif. Di sana, di bawah lampu operasi yang benderang, tim dokter berkejaran dengan waktu melakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Namun takdir berkata lain. Tepat pukul 21.03 Waktu Indonesia Barat, denyut nadi Nola berhenti total. Ia dinyatakan meninggal dunia akibat kegagalan fungsi tubuh yang fatal setelah berjuang di tengah latihan bela negara.
Nola bukanlah yang pertama. Tragisnya, di hari yang sama, pada Jumat dini hari yang dingin, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan—calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang digembleng di bawah komando Kodam III/Siliwangi—lebih dulu mengembuskan napas terakhirnya di ruang ICU akibat pneumonia akut yang disertai komplikasi medis berat. Hingga Sabtu hitam itu, lima nyawa muda telah melayang. Lima sarjana terbaik bangsa yang direkrut untuk mengelola buku kas dan strategi bisnis desa justru pulang di dalam peti mati dengan tubuh berbalut seragam loreng. Pertanyaan besar pun menyeruak ke permukaan: mengapa calon pengelola toko kelontong dan lumbung desa harus bertaruh nyawa dalam latihan ala komando militer?
Satu Per Satu Gugur di Medan Latihan
Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang diinisiasi pemerintah sejatinya merupakan proyek ambisius untuk menginjeksi profesionalisme ke dalam Koperasi Desa Merah Putih serta Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Namun, dalam kurun waktu kurang dari sepuluh hari, program penguatan ekonomi berbasis komoditas desa ini berubah menjadi ladang duka yang beruntun di berbagai wilayah militer di Indonesia.
Rentetan duka ini dimulai pada Rabu, 17 Juni 2026, ketika Yonanda Muhammad Taufiq dinyatakan wafat akibat cardiac arrest atau henti jantung mendadak saat mengikuti pelatihan fisik di Satuan Pendidikan Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Hanya berselang satu hari, pada Kamis, 18 Juni 2026, duka kembali menyelimuti program ini setelah Anisa Muyassaroh meninggal dunia di Balikpapan, Kalimantan Timur. Anisa roboh diterjang heat stroke atau sengatan panas ekstrem setelah mengikuti serangkaian latihan fisik di bawah terik matahari yang membakar kulit di Satuan Pendidikan Resimen Induk Kodam Mulawarman.
Belum kering air mata keluarga para korban, kabar duka kembali datang dari ibu kota Jakarta. Novia Rahmadhani Sihotang, peserta yang mengikuti pelatihan di Pusat Bahasa Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara, mengembuskan napas terakhirnya pada Selasa, 23 Juni 2026. Novia dilaporkan mengalami penurunan kondisi kesehatan yang drastis akibat komplikasi pernapasan berat setelah sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa. Pihak medis belakangan mencatat almarhumah memiliki riwayat medis tuberkulosis aktif yang seharusnya menjauhkan dirinya dari debu barak dan tekanan fisik ekstrem.
Kematian demi kematian ini menyingkap tabir rapuhnya proses skrining kesehatan dan tidak sinkronnya materi pelatihan dengan kondisi fisik peserta sipil. Nola Dya Sari, misalnya, lolos seleksi dengan catatan kelebihan berat badan dalam pemeriksaan awalnya. Muhammad Rifki pun memiliki riwayat medis serupa yang disertai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Pola ini menunjukkan adanya pemaksaan standar fisik militer terhadap tubuh sipil yang tidak siap dan memiliki kerentanan klinis bawaan sejak awal rekrutmen.
Pembelaan Pemerintah dan Evaluasi di Ujung Tanduk
Di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, raut wajah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Mayor Jenderal Ketut Gede Wetan Pastia, tampak menyiratkan beban berat. Di hadapan para jurnalis yang berkumpul, sang jenderal menyampaikan duka cita mendalam dari seluruh panitia seleksi nasional dan penyelenggara program atas gugurnya kelima anak muda tersebut.
“Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum-almarhumah,” ucap Mayor Jenderal Ketut Gede Wetan Pastia dengan nada rendah dan penuh penekanan di kantor kementerian, Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Ketut juga menjelaskan upaya keras yang telah dilakukan oleh tim medis rumah sakit di Singkawang saat mencoba menyelamatkan nyawa korban terakhir. “Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 Waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia,” kata Ketut dengan tegas di hadapan media.
Ketut menjelaskan bahwa hasil evaluasi medis para peserta masih terus didalami secara komprehensif oleh tim kedokteran militer untuk menemukan gambaran utuh mengenai penyebab kematian. Berdasarkan arahan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, aspek kesehatan kini diklaim menjadi perhatian utama penyelenggara. Namun, langkah mitigasi ini terkesan sangat terlambat karena baru diambil setelah lima nyawa melayang sia-sia di lapangan penataran.
Sebagai bentuk penanganan darurat, Kementerian Pertahanan akhirnya menggandeng Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis, khususnya dalam hal pencegahan, deteksi dini, serta penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan barak pendidikan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi korban berikutnya yang tumbang di tengah lapangan latihan akibat infeksi paru atau kelelahan ekstrem.
Gugatan Keras dari Pengawas Pelayanan Publik
Gugurnya kelima peserta ini memicu gelombang kritik tajam dari berbagai lembaga negara dan pengamat kebijakan publik. Salah satu suara paling lantang datang dari Ombudsman Republik Indonesia yang menilai rentetan kematian ini bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan cerminan dari kebijakan publik yang bermasalah sejak dalam desain dasarnya.
“Empat kematian sudah lebih dari cukup untuk dijadikan ‘titik balik’,” kata Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, dalam keterangan tertulisnya yang merespons situasi darurat tersebut secara lugas pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Maneger membedah adanya disorientasi logika yang fatal dalam penyusunan kurikulum pelatihan ini. Menurutnya, seorang manajer koperasi dituntut memiliki keahlian utama dalam mengelola keuangan, mengelola organisasi, menyusun strategi bisnis yang matang, serta memberdayakan anggota masyarakat di tingkat desa. Tidak ada satu pun dari kompetensi dasar tersebut yang membutuhkan ketangkasan fisik ala militerisasi penuh risiko.
“Disiplin memang penting, tetapi disiplin tidak identik dengan militerisasi,” ucap Maneger dengan nada kritis. Ia memandang ada pemaksaan metodologi yang salah arah dalam menerjemahkan kedisiplinan kerja ke dalam bentuk latihan fisik semi-militer.
Lebih lanjut, Maneger menuntut pertanggungjawaban ilmiah dari para pembuat kebijakan program ini. “Setiap insiden selalu diikuti dengan janji evaluasi. Namun, empat peserta yang meninggal menunjukkan evaluasi sebelumnya belum menghasilkan perubahan yang efektif,” katanya secara terbuka. Maneger menilai, jika setiap ada korban jiwa pemerintah hanya melempar janji evaluasi tanpa mengubah struktur fundamental program, maka itu bukan lagi sebuah musibah tak terduga, melainkan sebuah kelalaian struktural yang mempertaruhkan kredibilitas negara di mata hukum.
Oleh karena itu, Ombudsman RI menegaskan haknya untuk mengawasi ketat program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ini. Mengingat program ini menggunakan dana negara dan menyangkut hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang aman, profesional, serta sesuai standar keselamatan, Ombudsman akan segera mengambil langkah hukum yang konkret.
“Dalam konteks kasus ini, Ombudsman dapat melakukan investigasi inisiatif tanpa harus menunggu adanya laporan masyarakat,” ujar Maneger secara defensif.
Pemeriksaan mendalam akan diarahkan langsung pada aspek perencanaan program, ketatnya pemeriksaan kesehatan awal, kecukupan fasilitas medis di lapangan, hingga kepatuhan penyelenggara terhadap prosedur kedaruratan. Ombudsman juga akan memeriksa sejauh mana koordinasi antarlembaga berjalan dan mengevaluasi kesesuaian metode pelatihan dengan tujuan akhir program.
“Apabila ditemukan adanya maladministrasi, Ombudsman berwenang meminta keterangan dari kementerian, panitia penyelenggara, maupun institusi pelatihan, memeriksa dokumen yang relevan, melakukan pemeriksaan lapangan, memanggil pihak-pihak terkait, serta menyusun tindakan korektif melalui Rekomendasi Ombudsman,” kata Maneger menerangkan langkah hukum yang akan diambil institusinya.
Amarah dan Satir di Jagat Maya
Sentimen publik di media sosial pun tidak kalah bergejolak. Tragedi ini dipandang sebagai bentuk pemaksaan konsep bela negara yang salah sasaran, sehingga memicu gelombang kritik satir dan kecaman keras dari masyarakat luas yang merasa prihatin atas hilangnya nyawa para pemuda berbakat.
Di berbagai platform digital, netizen menyuarakan kebingungan mereka secara lugas. Salah satu komentar yang banyak mendapat dukungan menyatakan keheranan mengenai relevansi latihan tempur ini dengan tugas harian menjaga unit usaha desa, dengan kalimat langsung: “Ini mw jaga toko ap mw ikut perang seh,” ujar seorang netizen dengan nada kesal.
Pandangan senada juga dilontarkan oleh netizen lain yang menilai bahwa peningkatan kapasitas manajerial seharusnya dilakukan melalui bimbingan bisnis profesional dari para praktisi korporasi, bukan melalui latihan fisik komando militer. Mereka menyatakan: “Mau jaga toko suruh belajar sama ceo, bukan main militer militeran, bukan mau perang ini,” ujar netizen tersebut yang menyoroti salah sasarannya metode diklat kementerian.
Sementara itu, sebagian masyarakat justru mencurigai adanya agenda tersembunyi atau ketidaksiapan konsep dari pemerintah di balik pelatihan militer bagi warga sipil ini, seperti yang diungkapkan secara satir dalam komentar: “Curiga Habis latihan disuruh jaga perbatasan Indonesia, bukan jadi kasir kopdes,” sebut seorang netizen yang bernada sinis di kolom komentar berita.
Mengembalikan Khitah Pembangunan Desa
Koperasi, sebagaimana dicita-citakan oleh Mohammad Hatta selaku salah satu pendiri bangsa, adalah soko guru perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Modernisasi koperasi desa memang menjadi kebutuhan mendesak di era digital agar ekonomi pedesaan mampu bersaing dengan kekuatan korporasi besar yang mulai merambah ke pelosok negeri. Memasukkan para sarjana muda sebagai penggerak adalah langkah yang revolusioner untuk memperbaiki tata kelola keuangan, transparansi, dan digitalisasi lumbung desa.
Namun, merevolusi koperasi tidak boleh dilakukan dengan cara mempertaruhkan nyawa manusia di luar batas kemampuan fisik sipil biasa. Kasus yang menimpa Yonanda, Anisa, Novia, Rifki, dan Nola harus menjadi lembar hitam terakhir dalam sejarah pembangunan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia. Menanamkan rasa cinta tanah air, integritas, dan disiplin kerja tidak selalu harus berbanding lurus dengan memegang senjata, memakai baju loreng, atau merayap di bawah terik matahari hingga terkena serangan jantung dan sengatan panas.
Kini, keputusan besar berada di tangan Kementerian Pertahanan, Kementerian Koperasi, dan seluruh panitia seleksi nasional. Apakah mereka akan bersikap keras kepala melanjutkan kurikulum militeristik yang kaku ini, atau bersedia menurunkan ego sektoral untuk merombak total sistem pembinaan menjadi lebih humanis dan berbasis kompetensi bisnis. Sebab pada akhirnya, tidak ada satu pun jabatan di republik ini—bahkan kursi manajer koperasi sekalipun—yang nilainya sebanding dengan sebutir nyawa manusia yang hilang di medan latihan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
