bukamata.id – Dinamika internal Partai Golkar kembali mendidih. Di tengah tren elektabilitas partai beringin yang diklaim tengah menanjak pada angka dua digit—berada di kisaran 10,5 hingga 13 persen—sebuah badai informasi mendadak menerpa lini masa digital dan perbincangan para elite politik.
Sebuah poster digital (flyer) secara masif beredar di berbagai platform media sosial, termasuk di platform X (sebelumnya Twitter). Poster tersebut tidak main-main: ia memuat seruan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 29 November 2026, bertempat di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta.
Namun, bukan sekadar jadwal dan tempat yang menarik perhatian publik serta kader beringin di seluruh tanah air. Poster tersebut memuat narasi tajam dan provokatif, mengusung slogan “Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo”. Lebih mengejutkan lagi, flyer itu mencantumkan nama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sebagai figur sentral yang dijagokan untuk menggantikan posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar saat ini, Bahlil Lahadalia.
Hingga awal November 2026, teka-teki mengenai siapa aktor intelektual di balik pembuatan dan penyebaran poster ini masih menjadi misteri. Kendati demikian, kemunculannya berhasil membuka kotak Pandora spekulasi tentang adanya turbulensi politik yang tengah menguji soliditas partai tertua di Indonesia tersebut.
Anatomi Poster Misterius: Dari “Gank Solo” hingga Pencatutan Nama Tokoh
Kehadiran poster digital ini langsung memicu reaksi berantai di tubuh internal partai. Frasa “Gank Solo” yang disematkan dalam slogan penyelamatan partai langsung mendulang multi-tafsir di kalangan pengamat dan kader akar rumput. Frasa tersebut seolah menyiratkan adanya tarik-menarik pengaruh kekuasaan atau faksionalisasi politik tingkat tinggi yang menyeret nama-nama lingkaran kekuasaan nasional ke dalam urusan internal partai beringin.
Di satu sisi, pencatutan nama Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai calon ketua umum dalam bursa Munaslub fiktif tersebut langsung mendapatkan bantahan keras dari yang bersangkutan. Doli, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, secara tegas menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu menahu, tidak terlibat, dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan penyebaran flyer tersebut.
Dalam keterangannya pada Sabtu (7/11/2026), Doli menegaskan bahwa dirinya adalah kader yang sangat memahami konstitusi partai. Ia mengingatkan bahwa tata kelola organisasi Partai Golkar diatur secara ketat melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), peraturan organisasi, serta struktur hierarki kewenangan yang jelas.
“Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut,” ujar Doli Kurnia Tanjung.
Menariknya, alih-alih merasa diuntungkan dengan pencatutan namanya sebagai calon ketua umum pengganti, Doli justru mencium adanya skema adu domba dari pihak internal. Ia menduga ada gerakan yang digerakkan oleh segelintir oknum yang ia sebut sebagai “komprador internal” yang sengaja berupaya memperkeruh suasana dan mengganggu keharmonisan partai.
“Isu ini tidak lepas dari perhatian publik digital. Berbagai tanggapan memenuhi kolom komentar media sosial, mencerminkan bagaimana masyarakat melihat friksi tingkat tinggi ini. Sebagaimana disuarakan oleh salah satu netizen:
“Dulunya jokowi begal golkar lewat bahlil, karena airlangga ada kasus, sekarang dia kena karma,” ujar netizen menyoroti sejarah transisi kepemimpinan sebelumnya.
Bantahan Istana Partai: Antara Isu Penyadapan dan Kemarahan Bahlil
Kemunculan isu Munaslub ini ternyata tidak berdiri sendiri. Berbagai spekulasi liar di ruang publik turut mengaitkan dinamika internal Golkar dengan isu eksternal yang jauh lebih panas, yakni tudingan miring yang menyeret nama Bahlil Lahadalia dalam pusaran isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Isu tersebut menyebutkan adanya pertemuan rahasia antara seorang ketua umum partai politik dengan para jenderal yang belakangan berurusan dengan hukum, beberapa jam sebelum penangkapan terjadi. Meski narasi tersebut tidak memiliki sumber yang kredibel dan terverifikasi, namanya sempat dikait-kaitkan secara spesifik di ruang publik digital.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, sebelumnya telah menepis mentah-mentah kabar burung tersebut. Dengan nada santai namun tegas, Sarmuji menyebut isu tersebut sebagai kabar angin yang tidak bernilai kebenaran. “Alah, isu opo (isu apa itu),” ujar Sarmuji, sembari meminta kader dan masyarakat untuk tidak menghiraukan informasi hoaks yang sengaja dihembuskan pihak tak bertanggung jawab.
Kemarahan puncak atas fitnah politik ini justru disampaikan langsung oleh sang Ketua Umum, Bahlil Lahadalia. Saat memberikan sambutan di acara pelantikan DPD Golkar Maluku pada Sabtu (7/11/2026), Bahlil secara terbuka meluapkan kekesalannya terhadap pola-pola kampanye hitam dan disinformasi yang memanfaatkan ruang demokrasi secara kebablasan.
Tanpa ragu, Bahlil memberikan peringatan keras dan ancaman somasi terbuka kepada pihak yang dianggapnya sengaja menyebarkan fitnah keji tersebut. Ia bahkan memberikan catatan khusus kepada figur tertentu yang kerap tampil di ruang publik dan siniar (podcast).
“Jadi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya di mimbar ini… segera klarifikasi itu, dan buktikan. Saya minta kepada aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka aja, jangan fitnah terus yang dibangun… Kalau memang itu diduga saya, buktikan, kalau tidak saya akan somasi. Kalau tidak saya akan proses secara hukum, karena ini berbahaya,” tandas Bahlil di hadapan ribuan kader Golkar.
Bahlil menilai, serangan-serangan naratif bernada fitnah ini sengaja diciptakan untuk menggoyang konsentrasi partai sekaligus menguji nyali serta kekompakan kader Golkar di daerah. Di tengah tren elektabilitas partai yang tengah meroket, Bahlil menegaskan bahwa partainya tidak akan tinggal diam.
Menakar Peluang Nyata Munaslub 29 November 2026: Spekulasi vs Mekanisme Konstitusional Partai
Dari sudut pandang tata organisasi Partai Golkar, wacana penyelenggaraan Munaslub pada 29 November 2026 di Hotel Mercure Ancol praktis hampir mustahil untuk terwujud secara legal-konstitusional.
Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, mekanisme pelaksanaan Munaslub tidak bisa digerakkan sekadar berdasarkan dorongan poster anonim di media sosial atau klaim sepihak kelompok tertentu, melainkan memerlukan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) pemilik suara sah dari DPD I dan DPD II serta melalui rapat pleno resmi.
Banyak pihak di ruang publik mengingatkan agar dinamika politik tidak mengorbankan marwah organisasi. Sentimen ini turut disuarakan oleh para pengamat maya yang berharap agar penyelesaian masalah internal senantiasa merujuk pada koridor yang sehat:
“Musyawarah seharusnya menjadi ruang mencari solusi, bukan memperbesar perpecahan,” tulis salah satu netizen menanggapi riuhnya tensi politik partai beringin.
“Kritik terhadap kepemimpinan sah-sah saja, tetapi keputusan tetap berdasarkan aturan partai,” timpal netizen lainnya, menegaskan pentingnya ketaatan pada mekanisme konstitusional organisasi.
Oleh karena itu, poster digital yang mencantumkan nama Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan membawa narasi “Gank Solo” lebih dilihat sebagai bentuk psychological warfare (perang psikologis) atau instrumen sabotase politik dari pihak luar maupun oknum internal yang merasa terganggu dengan stabilitas kepemimpinan Golkar saat ini.
Menjaga “Beringin” di Tengah Musim Politik
Pesta demokrasi dan dinamika internal partai politik memang tidak pernah sepi dari intrik. Isu Munaslub Golkar akhir November 2026 ini memberikan pelajaran penting bahwa era keterbukaan digital seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kehebohan besar dari isu yang sama sekali tidak memiliki fondasi faktual.
Dengan sikap tegas para elite utamanya—baik Bahlil Lahadalia yang siap menempuh jalur hukum maupun Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menolak terseret dalam agenda kerdil kelompok komprador—Partai Golkar mengirimkan sinyal kuat bahwa kapal besar beringin ini tetap kokoh menavigasi ombak politik menuju akhir tahun 2026.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
