bukamata.id – Sebanyak 301 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 di 14 kecamatan Kabupaten Bandung Barat, masuk zona susah sinyal.
Tentunya, kondisi ini menyulitkan petugas penyelenggara pemilu untuk melaporkan hasil pemungutan serta pengawasan di TPS.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat mencatat, 301 TPS rawan sinyal ini tersebar di 14 kecamatan yakni Gununghalu, Rongga, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Lembang, Saguling, Padalarang, Ngamprah, Cipeundeuy, Cipatat, Cipatat, Cikalongwetan, dan Batujajar.
Hal ini pun dibenarkan Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Bandung Barat, Timmy Sampurna.
“Betul kita sudah terima data dari KPU soal TPS sudah sinyal pada 12 Januari 2024. Angkanya lumayan banyak ada 301 TPS tersebar di 14 kecamatan,” kata Timmy, Senin (12/2/2024).
Timmy menjelaskan, kondisi susah sinyal dipicu dua faktor yakni belum tersedianya infrastruktur internet kabel dan tidak tertangkapnya sinyal gawai dari berbagai penyedia jasa telekomunikasi atau provider.
Lalu, kata Timmy, khusus untuk sinyal gawai, 301 TPS ini sebetulnya tetap bisa tertangkap tapi kekuatannya rendah, jadi sulit untuk buka aplikasi layanan laporan online hasil pemungutan Sirekap atau laporan pengawasan daring milik Bawaslu, Siwaslu.
“Jadi sebetulnya 301 ini tidak benar-benar gak ada sinyal. Kita lihat sinyal beberapa provider tetap masih ada, tapi lemah sehingga sulit untuk akses internet. Kalau untuk sinyal sambungan telepon masih bisa,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, Diskominfotik telah melayangkan surat permohonan bantuan penguatan sinyal kepada lima provider.
Harapannya perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini bisa memperluas daya jangkau sinyal pada saat hari pencoblosan Pemilu 2024.
Ada pun solusi jangka panjang mesti membangun infrastruktur tower penguat sinyal dan jaringan internet kabel.
“Kami sudah kirim surat ke lima provider agar membantu menguatkan sinyal agar petugas KPPS bisa akses layanan internet. Sedangkan untuk solusi jangka panjang memang harus dibuat infrastrukturnya. Kewenangan itu ada di perusahaan serta pemerintah pusat,” paparnya.
Selain meminta penguatan sinyal, pihaknya menyarankan KPPS untuk bergeser ke daerah terjangkau sinyal supaya bisa akses Sirekap ketika penghitungan tuntas.
Jika tetap sulit, petugas disarankan ke kantor desa atau kecamatan. Pasalnya, sejumlah kantor desa atau kecamatan telah dipasang internet gratis dari Pemda Bandung Barat.
“Kalaupun memang pada akhirnya jaringan internet tetap sulit mesti telah dikuatkan oleh provider, kami sarankan petugas KPPS atau PTPS bergeser ke wilayah yang memiliki jaringan. Jika tetap tidak bisa, datang ke kantor desa atau kecamatan, di sana ada WiFi gratis,” tandasnya. (Diskominfotik KBB)
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
