bukamata.id – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait rencana penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, menuai tanda tanya.
Muncul kesan kurangnya koordinasi internal setelah pernyataan resmi pejabat berwenang tampak bertolak belakang dengan fakta fisik yang ditemukan di lapangan.
Bantahan yang Terganjal Spanduk
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jabar, Sekarwati sempat menegaskan bahwa tidak ada penutupan jalan pada hari ini, Rabu (29/4/2026).
Dirinya bahkan melabeli informasi penutupan tersebut sebagai berita yang tidak benar.
“Hari ini tidak ada penutupan Jalan Diponegoro,” ucap Sekarwati dalam keterangan resminya, Rabu (29/4/2026).
Namun, pernyataan tersebut seolah ditampar oleh keberadaan spanduk pengumuman yang sudah terpasang gagah di depan Gedung DPRD Jabar.
Spanduk itu dengan jelas menuliskan rencana penutupan sementara Jalan Diponegoro akibat proyek Plaza Area Depan Gedung Sate – Gasibu.
Sinyal Keraguan: Lakban di Atas Tanggal
Ketidaksiapan Pemprov Jabar makin terlihat pada detail fisik spanduk tersebut. Meski tertulis jadwal penutupan dimulai 30 April 2026 hingga 7 Agustus 2026, angka “30” pada spanduk itu kini ditutupi lakban putih secara mendadak.
Upaya “revisi manual” ini memicu spekulasi bahwa Pemprov Jabar tengah bimbang atau belum mencapai kesepakatan internal mengenai kapan rekayasa lalu lintas benar-benar dimulai, meski sarana sosialisasi sudah telanjur dipasang di ruang publik.
Dalih Sosialisasi di Tengah Kesimpangsiuran
Sekarwati mengakui adanya rencana rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari proyek perluasan halaman Gedung Sate. Namun, ia berkilah bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap persiapan.
“Memang tengah ada penataan halaman Gedung Sate, termasuk rekayasa lalu lintas Jalan Diponegoro. Namun untuk jalan masih dalam tahap persiapan dan akan disosialisasikan terlebih dahulu,” katanya.
Sikap Pemprov yang satu sisi sudah memasang spanduk (bahkan sempat mencantumkan tanggal spesifik), namun di sisi lain membantah adanya penutupan jalan, menunjukkan pola komunikasi yang belum solid.
Masyarakat kini dihadapkan pada ketidakpastian, apakah harus bersiap mencari jalur alternatif besok, atau tetap memegang pernyataan lisan pemerintah yang menyatakan kondisi masih normal.
Hingga berita ini diturunkan, simpang siur antara instruksi di atas kertas (spanduk) dan pernyataan lisan pejabat menunjukkan bahwa penataan kawasan ikonik Jabar ini belum diawali dengan koordinasi yang matang.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
