bukamata.id – Ribuan karyawan hotel dan restoran di Jawa Barat terancam dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi menjelaskan, efisiensi ini sudah terasa sejak Januari 2025. Di mana hotel-hotel khususnya di Kota Bandung okupansinya 30-35 persen.
“Kalau ini berkepanjangan bisa mengakibatkan kemungkinan besar usaha dari hotel dan pariwisata khususnya bisa memangkas karyawannya minimal 50 persen dari jumlah karyawan sekarang,” ujar Dodi saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).
Pada Januari 2025, pesanan dari kementerian-kementerian maupun perangkat daerah di tingkat provinsi sudah banyak membatalkan pesanan untuk berbagai kegiatan di perhotelan. Terlebih, okupansi dari kegiatan-kegiatan tersebut menambah income besar di sektor perhotelan.
Untuk memenuhi break even point (BEP) atau titik keseimbangan, kata Dodi, okupansi hotel seharusnya 50-55 persen. Dengan kondisi 30 persen, otomatis ada defisit 20 persen sampai 25 persen.
“Nah, kalau defisit 25 persen kalau selama sebulan dua bulan masih bisa kita tanggulangi. tapi kalau sampai sampai akhir lebaran nanti April masih begini, semua hotel yang okupansinya kurang, sudah sepakat akan melaksanakan efisiensi dari semua kegiatan. Salah satunya yang paling besar (pengurangan) karyawan,” terangnya.
Doni mengungkapkan, jika semua hotel turut melakukan efisiensi kegiatan, maka akan banyak karyawan hotel dan restoran yang kemungkinan di PHK.
Dirinya mencontohkan, dari sekian banyak hotel di Kota Bandung baik dari bintang tiga hingga lima, potensi karyawan yang akan dirumahkan ada 10 ribu orang.
“Pengurangannya itu mencapai 50 persen. Jadi asumsinya kalau seluruh Jawa Barat antara 40 sampai 50 ribu yah. Tapi itu perkiraan, dan masih menghitung pastinya nanti,” ungkapnya.
Belum lagi, saat ini sejumlah hotel di Kota Bandung juga sudah mencatat adanya kerugian miliaran rupiah dari efisiensi anggaran tersebut. Hal ini tercatat sejak awal Februari ini.
“Ini jumlah jumlah pembatalan pesanan hotel yang di Kota Bandung sudah kurang lebih Rp12,8 miliar. Sampai hari ini ya dan bisa bertambah terus, usaha enggak punya uang, pinjam dari bank harus nyicil,” imbuhnya.
Di sisi lain, efisiensi ini juga akan memberikan efek pengganda kepada beberapa UMKM yang memang telah bekerja sama dengan sektor perhotelan dan restoran. Sehingga, ia meminta pemerintah pusat mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi ini.
“Karena di hotel kan ada distributor makanannya, ada dari UMKM-nya, berarti kan berurutan semua. Kalau pesannya berkurang, berarti kurang, mereka juga sama mau memagkas karawanya. Jadi multi efeknya bukan di hotel saja karyawan di sub kontraktor di hotel-hotel juga sama,” tuturnya.
Pernyataan PHRI Jabar ini sesuai dengan analisa dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar. Lembaga pemerintah non kementerian itu menyatakan efisiensi akan sangat terdampak pada sektor restoran dan perhotelan.
“Pasti akan ada dampaknya kebijakan efisiensi itu. Efisiensi kan tidak hanya perjalanan dinas. Tapi kegiatan seperti seminar, FGD juga dibatasi. Itu bakal berdampak pada hotel dan resto,” ucap Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus, Kamis (6/2/2025).
Darwis menerangkan, perhotelan ini okupansi akan meningkatkan saat masa libur panjang atau hari-hari tertentu. Sementara, selama hari biasa mereka masih mengandalkan penyewaan untuk ruang rapat dan juga seminar-seminar dari pemerintah.
“Sebagian besar ya pendapatan dari hotel saat weekday itu sekitar 60 persen berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
