bukamata.id – Di balik layar ponsel yang menyala, sebuah paket cokelat dari Home Office Inggris mendarat di tangan Dwi Sasetyaningtyas. Bagi Tyas—begitu ia akrab disapa—dokumen di dalamnya bukan sekadar kertas administratif. Itu adalah tiket emas, sebuah jaminan masa depan yang ia rancang dengan penuh haru untuk buah hatinya. Namun, bagi jutaan pasang mata di jagat maya Indonesia, video perayaan itu adalah sebuah “ludah” di wajah ibu pertiwi.
Tyas, seorang alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), mendadak menjadi episentrum badai hujatan pada Februari 2026. Sosok yang selama ini dikenal sebagai pejuang lingkungan dan pengusaha produk berkelanjutan itu, kini harus menelan pil pahit: dicap sebagai “lintah pajak” dan pengkhianat bangsa hanya karena sebuah kalimat tentang “paspor lemah”.
Paket yang Mengguncang Lini Masa
Semua bermula dari sebuah unggahan video yang semula diniatkan sebagai momen personal. Dalam rekaman yang telah ditonton jutaan kali di media sosial tersebut, Tyas tampak emosional saat membuka dokumen resmi kewarganegaraan anak keduanya.
“Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen penting yang mengubah nasib dan masa depan anak-anakku,” ujar Tyas dalam rekaman tersebut dengan nada penuh syukur.
Kebahagiaannya memuncak saat mengonfirmasi bahwa anak keduanya resmi diterima sebagai British Citizen atau warga negara Inggris. Namun, petaka narasi dimulai ketika Tyas membandingkan status tersebut dengan kewarganegaraan asalnya. Tyas, yang secara hukum masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), secara gamblang menyatakan bahwa dirinya sengaja mengupayakan status asing bagi sang anak demi kemudahan mobilitas global.
“Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” tuturnya dalam video yang kemudian viral bak api menyambar bensin di musim kemarah tersebut.
Kata-kata “paspor kuat” dan “cukup aku saja yang WNI” menjadi pemantik kemarahan kolektif. Netizen Indonesia, yang dikenal memiliki sentimen nasionalisme tinggi sekaligus sensitif terhadap isu ketidakadilan sosial, segera melakukan “sidik jari digital” terhadap latar belakang Tyas.
Kontradiksi Alumni LPDP dan Uang Rakyat
Kemarahan publik meledak bukan tanpa alasan. Fakta bahwa Tyas adalah lulusan sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2009, dan melanjutkan studi Master di Delft University of Technology, Belanda (2015-2017) melalui pendanaan penuh dari LPDP, menjadi amunisi utama bagi para pengeritiknya.
LPDP adalah beasiswa bergengsi yang sumber dananya berasal dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)—yang secara tidak langsung adalah uang pajak rakyat. Publik merasa dikhianati ketika seseorang yang disekolahkan setinggi langit oleh negara, justru menunjukkan preferensi yang dianggap merendahkan kedaulatan identitas bangsa.
Lini masa X pun penuh dengan kecaman yang tajam. “Ibarat kita kasih minum orang yang haus, lalu diludahin setelah dia kenyang,” tulis salah satu akun yang mendapatkan ribuan retweet.
Komentar lain bahkan lebih sarkastik, menghubungkan privilese pendidikan Tyas dengan kondisi sosial di tanah air. “Lintah pajak! Sekolah pakai LPDP tapi bangga anaknya jadi WNA dan meremehkan paspor sendiri,” timpal netizen lain dengan nada geram. Ada pula yang menyentil moralitas sang alumni: “Di balik privilese LPDP yang kamu terima, ada guru-guru bergaji kecil. Malu-maluin kalau akhirnya cuma ngejelekin negara sendiri.”
Fenomena ini mencerminkan luka lama publik terhadap isu “brain drain” atau pelarian modal intelektual, di mana banyak penerima beasiswa negara dianggap enggan berkontribusi kembali atau justru menunjukkan sikap sinis terhadap Indonesia setelah mencicipi kemajuan di luar negeri.
Sisi Lain: Sang Pejuang Sampah yang Terlupakan
Ironisnya, badai viralitas ini seolah menghapus rekam jejak kontribusi Tyas selama bertahun-tahun di Indonesia. Sejak kembali dari Belanda pada 2017, wanita kelahiran Surabaya ini sebenarnya telah menjadi motor penggerak gaya hidup zero waste di tanah air melalui unit bisnisnya, Sustaination.
Tyas bukan sekadar lulusan luar negeri yang berpangku tangan. Ia melihat tantangan nyata pengelolaan sampah organik dan plastik di Indonesia. Lewat Sustaination, ia menyediakan alternatif produk ramah lingkungan mulai dari menstrual cup, sampo batang, hingga sabun lerak. Ia aktif mengedukasi masyarakat setingkat rumah tangga untuk mulai mengompos dan mengurangi sampah plastik—sebuah kontribusi nyata yang sejalan dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan.
Namun, di era digital, satu menit pernyataan yang dianggap kontroversial dapat meruntuhkan reputasi yang dibangun selama hampir satu dekade. Sosok Tyas yang inspiratif dalam dunia lingkungan mendadak tertutup oleh label “Alumni LPDP yang tidak tahu terima kasih”.
Pembelaan dan Klarifikasi
Sadar bahwa dirinya menjadi sasaran tembak, Tyas akhirnya muncul di kolom komentar untuk memberikan klarifikasi. Ia berusaha meluruskan persepsi publik dengan membeberkan bukti pengabdiannya yang dianggap sudah tuntas secara administratif.
“Aku alumni LPDP lulusan 2017, sudah kembali ke Indonesia selama lima tahun dan berkontribusi lewat bisnis saya hingga hari ini,” jelas Tyas mencoba mendinginkan suasana.
Ia menegaskan bahwa dirinya telah memenuhi kontrak pengabdian yang dipersyaratkan oleh pemberi beasiswa. Baginya, pilihan kewarganegaraan sang anak adalah hak asasi yang terpisah dari sejarah pendidikannya. Ia menjelaskan bahwa status British Citizen tersebut merupakan hak lahir sang anak yang kebetulan lahir di Inggris, dan ia hanya memfasilitasi apa yang ia anggap terbaik bagi mobilitas anak-anaknya di masa depan.
Namun, penjelasan tersebut tampaknya belum cukup bagi warganet yang sudah terlanjur skeptis. Publik tetap mempertanyakan etika seorang tokoh publik yang mendapatkan manfaat besar dari negara, namun secara terbuka melabeli paspor negara pemberi manfaat tersebut sebagai sesuatu yang patut dihindari oleh keturunannya.
Refleksi Nasionalisme di Era Global
Kasus Tyas Sasetyaningtyas membuka kotak pandora tentang definisi nasionalisme di era modern. Apakah nasionalisme diukur dari warna sampul paspor, atau dari seberapa besar dampak yang dihasilkan seseorang bagi lingkungannya?
Secara administratif, Tyas mungkin telah “lunas” membayar utangnya kepada negara melalui pengabdian lima tahun dan bisnis hijaunya. Namun secara sosial, ia gagal memahami sensitivitas publik terhadap isu kesenjangan privilese. Di mata rakyat yang masih berjuang dengan birokrasi dan keterbatasan paspor Indonesia, pernyataan Tyas dianggap sebagai bentuk arogansi kelas menengah atas yang telah “selamat” berkat bantuan negara, lalu menarik tangga tersebut agar orang lain tidak bisa naik.
Hingga saat ini, diskusi mengenai “Paspor Kuat vs Kontribusi Alumni LPDP” masih terus bergulir. Tyas tetap bertahan dengan prinsip kontribusinya lewat jalur lingkungan, sementara jagat maya masih terus menagih “rasa hormat” yang dianggap hilang dari seorang cendekiawan muda Indonesia.
Kasus ini menjadi pengingat bagi setiap figur publik, terutama mereka yang menyandang gelar “Alumni Beasiswa Negara”, bahwa setiap kata yang terucap di ruang digital memiliki beban moral yang jauh lebih berat daripada sekadar dokumen administratif. Di internet, jejak digital adalah hakim yang tak pernah tidur, dan nasionalisme seringkali ditakar lewat rasa syukur yang nampak di permukaan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
