bukamata.id – Peristiwa penggerebekan di sebuah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru pada Minggu (24/5/2026) dini hari mestinya menjadi potret kelam penegakan hukum narkotika di Indonesia. Sebanyak 13 orang diamankan oleh aparat gabungan TNI-Polri. Di antara kerumunan itu, terselip satu nama berinisial AF, pemuda berusia 21 tahun yang identitasnya segera menjadi sorotan publik: ia adalah anak seorang bupati di Riau.
Namun, yang terjadi kemudian bukanlah penegakan hukum yang tegas dan transparan, melainkan sebuah narasi yang—bagi banyak orang—terasa janggal. AF dinyatakan positif mengonsumsi etomidate dan ganja. Namun, alih-alih berakhir di balik jeruji besi, narasi “terpapar asap secara tidak sengaja” menjadi penyelamat yang mujarab.
Logika “Terpapar Asap” dan Hilangnya Keadilan
Kepala BNN Kota Pekanbaru, Wawan, memberikan penjelasan yang cukup mengundang dahi berkerut. Menurutnya, AF tidak benar-benar mengonsumsi ganja. Hasil tes urine yang positif ganja diklaim sebagai akibat dari “paparan asap” saat AF masuk ke dalam toilet tempat dua orang rekannya sedang mengisap barang haram tersebut.
“Saya tanya ke dokter, apakah bisa positif ganja jika situasinya seperti itu… ternyata bisa,” ujar Wawan.
Penjelasan ini tentu saja menggelitik akal sehat. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang berada di tempat hiburan malam, dalam sebuah pesta narkoba, dinyatakan “tidak bersalah” hanya karena alasan berada di toilet yang salah? Narasi ini menjadi sangat kontras ketika kita melihat nasib ribuan pengguna narkoba lain di Indonesia yang harus mendekam di penjara meski dengan barang bukti yang jauh lebih kecil.
Ketidakmampuan atau keengganan aparat untuk memberikan perlakuan yang setara bagi semua warga negara, terutama ketika berhadapan dengan “anak pejabat,” menciptakan preseden buruk. Sang bupati sendiri, ketika dikonfirmasi, tidak membantah keterlibatan anaknya, namun memilih bungkam. Sikap ini seolah mengonfirmasi bahwa kekuatan pengaruh orang tua masih menjadi “payung” yang efektif di bawah hukum.
Kritik Netizen: Antara Sinisme dan Realita
Reaksi publik tidak bisa dibendung. Melalui kolom komentar di berbagai platform media sosial, netizen menumpahkan kekecewaan mereka. Komentar-komentar yang muncul bukan sekadar ejekan, melainkan cerminan dari hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Awalnya lucu, lama-lama capek dianggap tolol terus,” tulis komika Ernest Prakasa, yang merangkum perasaan banyak orang. Ungkapan ini menjadi viral di akun @fakta.indo, menunjukkan betapa muaknya masyarakat dengan narasi-narasi “ajaib” yang kerap muncul dalam kasus anak pejabat.
Banyak netizen yang secara sarkastik menyentil logika “terpapar asap toilet.” Salah seorang netizen bertanya dengan nada menyindir: “Trus kenapa kalau pemusnahan ganja itu selalu dibakar, Pak? Berarti yang ada di lokasi pembakaran positif semua dong?”
Pertanyaan ini menjadi kritik tajam yang sangat relevan. Jika kita berbicara mengenai prosedur pemusnahan barang bukti (barbuk) narkoba oleh kepolisian, metode yang digunakan adalah pembakaran. Biasanya, polisi memusnahkan ganja menggunakan tungku khusus atau insinerator bersuhu tinggi agar zat aktif dalam ganja hancur. Proses ini pun disaksikan oleh jaksa, hakim, dan tokoh masyarakat untuk memastikan transparansi.
Jika narasi “terpapar asap” dalam ruangan tertutup dianggap sebagai pembelaan sah bagi AF, maka seharusnya petugas yang melakukan pemusnahan barang bukti di lapangan—yang menghirup asap pembakaran ganja dalam jumlah jauh lebih besar—juga akan dinyatakan positif. Logika BNN dalam kasus AF seolah menabrak logika ilmiah dan prosedural yang selama ini dijalankan sendiri oleh aparat dalam pemusnahan barang bukti.
Meninjau Prosedur Pemusnahan yang “Transparan”
Di sisi lain, kepolisian sering kali mengedepankan prosedur pemusnahan sebagai bukti transparansi mereka. Ganja yang disita, seperti 9,8 gram milik FER dan 1,2 gram milik FAY dalam kasus ini, seharusnya dimusnahkan setelah ada penetapan dari Kejaksaan Negeri. Tujuannya jelas: untuk mencegah penyalahgunaan kembali barang bukti.
Namun, dalam kasus ini, ketidaksediaan polisi untuk menampilkan barang bukti saat rilis pers dengan alasan “masih di laboratorium” justru menambah kecurigaan. Apakah ada ketakutan barang bukti tersebut akan “menguap” atau dimanipulasi?
Ketidakjelasan ini, ditambah dengan perlakuan khusus terhadap AF—yang hanya diwajibkan rawat jalan—semakin mempertebal dinding pemisah antara hukum bagi rakyat kecil dan hukum bagi keluarga penguasa. AF, dengan status anak bupatinya, seolah mendapatkan “tiket emas” untuk menghindari proses peradilan pidana, sementara nasib rekan-rekannya yang lain—yang mungkin tidak memiliki posisi tawar yang sama—harus berurusan lebih jauh dengan proses penyidikan atau rehabilitasi inap.
Kesimpulan: Hukum yang Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Kasus di Pekanbaru ini adalah pengingat bahwa narkotika tetap menjadi momok, namun penanganannya masih jauh dari kata adil. Ketika seorang anak pejabat bisa “selamat” dari jeratan hukum dengan alasan yang bisa diperdebatkan secara ilmiah, maka saat itulah keadilan sedang dalam kondisi kritis.
Publik tidak menuntut kemewahan, publik hanya menuntut konsistensi. Jika memang terpapar asap saja sudah cukup untuk dinyatakan positif, maka seharusnya regulasi diterapkan secara merata tanpa memandang siapa orang tua pelaku. Jika tidak, maka “pesta narkoba” akan selalu menyisakan dua cerita: cerita bagi mereka yang harus menanggung beban hukum, dan cerita “toilet ajaib” bagi mereka yang memiliki segalanya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
