bukamata.id – Rencana pemerintah membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi kelompok ekonomi atas atau masyarakat yang masuk desil 9-10 menuai sorotan.
Kebijakan tersebut dinilai memiliki tujuan yang tepat, yakni memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Namun, penerapan kategori desil sebagai satu-satunya dasar pembatasan dinilai berisiko menimbulkan persoalan baru, terutama bagi kelompok kelas menengah yang belum tentu memiliki konsumsi BBM tinggi.
Pakar Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, mengatakan arah kebijakan pemerintah sudah tepat. Namun, ia menilai penggunaan label desil 9-10 sebagai representasi masyarakat mampu perlu dikaji kembali.
“Berdasarkan data dari mikrodata Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, ambang masuk desil 9 hanya Rp1,97 juta per orang per bulan. Untuk keluarga empat orang setara Rp7,9 juta per bulan, yaitu wilayah guru, ASN golongan menengah, dan pegawai swasta,” ujar Yayan, Rabu (12/8/2026).
Menurut Yayan, karakteristik rumah tangga dalam desil 9-10 sangat beragam. Bahkan, berdasarkan pengolahan mikrodata SUSENAS 2025 terhadap 343.460 rumah tangga, kelompok yang paling banyak menikmati Pertalite justru bukan desil 10, melainkan desil 9.
Rumah tangga desil 9 tercatat rata-rata mengonsumsi 21,4 liter Pertalite per bulan dengan manfaat sekitar Rp55.182 per bulan. Sementara desil 10 hanya mengonsumsi rata-rata 11,9 liter per bulan dengan manfaat sekitar Rp30.632 per bulan.
“Tujuannya benar, tetapi sasarannya perlu dikoreksi. Yang paling menikmati subsidi Pertalite justru desil sembilan karena yang paling kaya sudah pindah ke Pertamax sendiri. Sekitar 79,9 persen kebutuhan bensin rumah tangga desil 10 sudah menggunakan Pertamax,” katanya.
Kondisi itu membuat pembatasan yang hanya menyasar desil 10 atau kendaraan yang diasumsikan sebagai kendaraan orang kaya dinilai tidak akan memberikan dampak besar terhadap pengurangan konsumsi Pertalite.
Yayan mencatat desil 10 hanya menyumbang sekitar 8,2 persen volume Pertalite, sedangkan desil 9 menyumbang 14,9 persen.
Beban Rumah Tangga Bisa Lebih Besar dari Penghematan Negara
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah dampak ekonomi ketika pengguna Pertalite harus beralih ke BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Dalam simulasi dengan tingkat kepatuhan 100 persen, pembatasan terhadap desil 9-10 diperkirakan menghasilkan penghematan fiskal sekitar Rp8,9 triliun per tahun. Namun, kerugian kesejahteraan rumah tangga diperkirakan mencapai Rp18,6 triliun per tahun.
Artinya, beban ekonomi yang ditanggung rumah tangga bisa lebih dari dua kali lipat penghematan fiskal yang diperoleh negara.
Jika tingkat kepatuhan hanya 50 persen, penghematan fiskal diperkirakan Rp4,4 triliun per tahun, sedangkan kerugian kesejahteraan rumah tangga mencapai Rp9,3 triliun.
Jumlah rumah tangga yang berpotensi terdampak diperkirakan mencapai 17,4 juta rumah tangga jika kepatuhan penuh dan 8,7 juta rumah tangga jika kepatuhan berada di angka 50 persen.
“Beban tambahan rata-rata mencapai sekitar Rp240.060 per rumah tangga per bulan,” kata Yayan.
Perbedaan tersebut terjadi karena konsumen harus menanggung selisih harga sekitar Rp5.950 per liter ketika beralih dari Pertalite ke Pertamax. Sementara penghematan pemerintah hanya sekitar Rp2.582 per liter.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp3.368 per liter yang tidak menjadi penghematan pemerintah.
“Biaya bagi rumah tangga dua kali lipat penghematan negara, karena selisihnya lari ke margin penjual,” tuturnya.
Desil 9 Belum Tentu Rumah Tangga Kaya
Yayan menegaskan, persoalan utama berada pada karakteristik desil 9 yang sangat beragam.
Ambang masuk desil 9 sebesar Rp1,97 juta per orang per bulan, atau sekitar Rp7,9 juta untuk keluarga dengan empat anggota. Nilai tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, sewa atau cicilan rumah, pendidikan, listrik hingga transportasi.
Ia bahkan membandingkannya dengan UMK Kota Bandung yang berada di kisaran Rp4,5 juta dan UMP DKI Jakarta sekitar Rp5,4 juta.
“Karena itu, pelabelan desil 9 sebagai masyarakat mampu dinilai belum cukup untuk menentukan apakah sebuah rumah tangga layak dicabut aksesnya terhadap Pertalite,” ujarnya.
Berdasarkan data konsumsi BBM, rata-rata konsumsi bensin rumah tangga yang membeli bensin secara nasional mencapai sekitar 28,6 liter per bulan.
Namun, 43 persen rumah tangga desil 9-10 justru menggunakan bensin di bawah rata-rata tersebut. Median konsumsinya sekitar 25 liter per bulan, sedangkan persentil ke-25 hanya 15 liter per bulan.
Bahkan, sekitar 7 persen rumah tangga desil 9-10 tidak membeli bensin sama sekali.
“Empat puluh tiga persen dari mereka bahkan memakai bensin di bawah rata-rata nasional. Menyebut mereka ‘masyarakat mampu’ akan sulit diterima,” katanya.
Sebagian rumah tangga, lanjut Yayan, bisa saja memiliki satu sepeda motor dan satu mobil tua, tetapi masuk desil 9 karena pengeluaran untuk pendidikan, sewa rumah, atau kebutuhan lain cukup tinggi.
Karena itu, pembatasan berdasarkan desil semata berisiko menekan rumah tangga kelas menengah yang sebenarnya tidak memiliki konsumsi BBM berlebihan.
Pengendara Setuju, Asal Data Desil Akurat
Kekhawatiran mengenai akurasi data juga disampaikan salah seorang pengendara mobil di Kota Bandung, Fahmi.
Fahmi mengaku masih menggunakan Pertalite untuk mobilnya. Ia mendukung pembatasan subsidi apabila pemerintah memiliki data desil yang akurat dan mekanisme yang jelas.
“Kalau menurut saya bagus, setuju-setuju saja. Cuma sekarang ragu, gimana caranya dapat data itu (desil) yang akurat. Kebanyakan desil itu ada yang dimanipulasi dulu sama orang kelurahannya, keluarganya atau yang lainnya,” ujar Fahmi pada Rabu (12/8/2026).
Pria berusia 35 tahun tersebut menilai pengelompokan desil yang didasarkan pada kondisi sosial ekonomi perlu diperbarui secara berkala.
Menurutnya, kondisi pekerjaan dan pendapatan masyarakat tidak selalu mudah dipetakan. Ada pekerja tetap, pekerja freelance, maupun pekerja tetap yang tidak tercatat dalam sistem tertentu.
“Sekarang kantor itu banyak yang pegawai tetap, ada juga yang freelance, ada yang pegawai tetap tapi tidak tercatat. Jadi contohnya pegawai tetap tidak tercatat itu dia tidak daftarkan BPJS Ketenagakerjaan, seperti freelance itu kan enggak ada kepastian kerja,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memanfaatkan dan memperbarui data Kementerian Sosial agar penentuan penerima subsidi lebih akurat.
“Dari data Kementerian Sosial RI bisa dilihat datanya, mana yang lebih masuk desil 9 atau 10. Karena rata-rata kelas menengah juga sudah banyak ke Pertamax, yang mobilnya dipakai untuk usaha juga tidak pakai Pertalite, sudah ke Pertamina Dex,” katanya.
Pernah Terkendala Saat Daftar Barcode
Fahmi juga menceritakan pengalamannya ketika melakukan pendaftaran kendaraan untuk mendapatkan barcode Pertalite.
Ia mengaku langsung mendaftarkan kendaraannya ketika sistem barcode diberlakukan. Namun, persoalan muncul saat mendaftarkan kendaraan milik orang tuanya.
“Salah satunya yang mobil orang tua pakai barcode itu saat pendaftaran, ternyata sudah terdaftar dalam kendaraan orang lain. Alhasil, saat daftar juga pakai kendaraan orang lain. Ini seperti gali lubang tutup lubang, tapi setelah itu sudah diperbarui datanya jadi sesuai,” jelasnya.
Pengalaman tersebut membuatnya menilai sistem administrasi subsidi terkadang masih menyulitkan masyarakat.
“Kadang, ya ribet jadinya. Apalagi kalau orang tua yang gagap teknologi itu kasihan, prosesnya tidak dibuat mudah,” imbuhnya.
Fahmi juga mengingatkan bahwa seseorang yang masuk kategori ekonomi menengah ke atas tidak otomatis membutuhkan atau menggunakan kendaraan mewah.
“Kalau misalkan orang berada tapi memang mobilnya diperuntukannya cukup Pertalite. Inginnya mobil klasik, tidak mewah,” katanya.
Ia memahami bahwa Pertalite dan Pertamax memiliki perbedaan nilai oktan atau Research Octane Number (RON), yang berkaitan dengan kebutuhan kompresi mesin kendaraan.
“Saya tahu Pertalite sama Pertamax itu beda dari RON-nya. RON-nya itu kan untuk kompresi mesin. Bahkan ada beberapa jenis kendaraan yang justru pakai Pertalite. Jadi kalau punya uang atau desil tinggi, ya mubazir kalau pakai Pertamax,” jelasnya.
Meski menggunakan Pertalite untuk mobil, mobilitas Fahmi dengan kendaraan roda empat terbilang rendah. Ia lebih sering menggunakan sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari dan mengisi Pertamax.
“Isi bensin juga kalau full Rp400 ribu, tapi kadang isi Rp100 ribu juga enggak habis-habis karena keluarnya saat weekend. Sehari-hari pakai motor, isinya Pertamax,” tuturnya.
Pakar Usul Kuota, Bukan Pelarangan Total
Untuk memperbaiki ketepatan sasaran, Yayan menyarankan pemerintah tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya indikator.
Menurutnya, kriteria ekonomi dapat digabungkan dengan indikator kepemilikan aset, seperti jenis dan usia kendaraan, daya listrik terpasang, serta kepemilikan rumah.
Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme kuota bulanan berdasarkan kendaraan, bukan langsung melarang kelompok tertentu menggunakan Pertalite.
“Dengan mekanisme kuota bulanan per kendaraan, pengguna dengan konsumsi tinggi dapat dibatasi, sementara rumah tangga yang konsumsi BBM-nya masih moderat tetap mempunyai akses terhadap Pertalite,” katanya.
Mekanisme banding juga diperlukan untuk mengantisipasi kesalahan klasifikasi. Dengan potensi 17,4 juta rumah tangga terdampak, kesalahan klasifikasi sebesar 5 persen saja dapat membuat hampir 900 ribu keluarga terkena dampak kebijakan yang seharusnya tidak mereka terima.
Jangan Sampai Antrean Berpindah ke Pertamax
Selain persoalan ekonomi, Yayan menyoroti kesiapan teknis penerapan kebijakan.
Transaksi Pertalite secara nasional diperkirakan mencapai sekitar 3,9 juta transaksi per hari. Dengan sekitar 7.000 SPBU, terdapat rata-rata 551 transaksi per SPBU setiap hari atau sekitar 34 transaksi per jam dalam 16 jam operasional.
Jika proses verifikasi menambah waktu 10 detik untuk setiap transaksi, biaya waktu antrean diperkirakan mencapai sekitar Rp0,3 miliar per hari atau Rp0,3 triliun per tahun.
Jika tambahan waktu mencapai 30 detik, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp0,8 miliar per hari.
Namun, menurut Yayan, persoalan terbesar bukan hanya nilai ekonomi dari waktu tunggu, melainkan potensi penumpukan kendaraan pada jam sibuk.
“Kuncinya satu, verifikasi jangan dilakukan di dispenser. Setiap sepuluh detik tambahan dikalikan hampir empat juta transaksi sehari,” katanya.
Karena itu, status kelayakan kendaraan sebaiknya sudah diverifikasi sebelum kendaraan tiba di SPBU dan terhubung dengan QR code atau aplikasi.
Penerapan kebijakan juga dinilai lebih aman jika dilakukan secara bertahap, dimulai dari kota-kota besar yang memiliki jaringan SPBU serta infrastruktur digital lebih siap.
Pemerintah juga diminta mengumumkan kebijakan jauh hari dan menerapkannya secara konsisten agar masyarakat memiliki waktu beradaptasi.
“Jangan menerapkannya ketika stok nasional baru lima belas hari. Kalau ada gangguan kecil, antreannya akan dianggap salah kebijakan, padahal soal pasokan,” ujarnya.
Yayan menyebut analisisnya menunjukkan stok Pertalite nasional turun dari 18,1 hari pada April menjadi sekitar 15 hari pada 16 Juli, atau berada di bawah standar minimum 20 hari.
Peralihan pengguna Pertalite ke Pertamax juga harus diikuti kesiapan pasokan BBM nonsubsidi.
“Jika sekitar 17,4 juta rumah tangga benar-benar beralih, permintaan Pertamax akan meningkat secara signifikan,” katanya.
Tanpa tambahan pasokan yang memadai, ia khawatir antrean tidak benar-benar hilang, melainkan hanya berpindah dari nozzle Pertalite ke nozzle Pertamax.
Minta Sistem Tak Berbelit
Sementara itu, Fahmi berharap pemerintah memastikan sistem pendataan dan verifikasi berjalan sederhana, transparan, serta terintegrasi.
Ia menilai ketepatan data menjadi kunci agar kebijakan subsidi tidak justru merugikan masyarakat yang seharusnya masih berhak mendapatkan Pertalite.
“Teknisnya dibuat mudah. Selama ini pemerintah terkenal membuat masyarakat kerap bingung, dan manajemennya berbelit-belit. Sebisa mungkin data (desil) jangan bisa dimanipulasi sama oknum-oknum,” pungkasnya.
Dengan demikian, wacana pembatasan Pertalite menghadapi dua pekerjaan besar sekaligus: memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan dan memastikan proses verifikasinya tidak menciptakan beban baru bagi masyarakat.
Bagi Yayan, tujuan mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran tetap penting. Namun, desain kebijakan harus mampu membedakan siapa yang benar-benar mampu, siapa yang memiliki konsumsi tinggi, dan siapa yang sekadar masuk kategori desil tertentu.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
