bukamata.id – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyulap 41 sekolah menjadi Sekolah Manusia Unggul (Maung) pada 2026/2027 bukannya mendapat apresiasi, justru berbuah kritik pedas. Bukan soal ambisi prestasinya yang disorot, melainkan rencana penghapusan nama-nama sekolah legendaris serta ketimpangan prioritas anggaran.
Identitas Sejarah yang Terancam
Keresahan terbesar muncul dari rencana perubahan nama sekolah bersejarah seperti SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung. Netizen menilai, mengubah nama sekolah yang sudah berdiri sejak 1916 tersebut adalah langkah nir-empati terhadap nilai historis dan kebanggaan alumni.
“Atuh euy semuanpunya sejarah sendiri tong di rubah rubah.. Atawa sakalian gedong sate diganti jadi gedung opak.. khas subang,” tulis salah satu netizen di kolom komentar unggahan akun Instagram @infowarungkopi, dikutip Kamis (14/5/2026).
Kekhawatiran lain muncul dari sisi administratif. Perubahan nama sekolah dianggap hanya akan menambah beban birokrasi bagi para alumni di masa depan. “Saya setuju untuk menghapus zonasi… tapi untuk mengubah nama sekolah itu berpotensi membuat ‘riweuh’ urusan apalagi ketika legalisir ijazah untuk keperluan registrasi,” komentar warganet lainnya yang mencemaskan kerumitan dokumen legal.
Kontras Kesejahteraan Guru yang Terabaikan
Kritik paling menohok justru datang dari sisi kemanusiaan. Di saat Pemprov Jabar sibuk melakukan rebranding sekolah dengan fasilitas khusus, kondisi kesejahteraan guru honorer di Jawa Barat disebut masih memprihatinkan.
Netizen mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa kualitas pendidikan bukan soal nama, melainkan manusia di dalamnya: “Lebih baik mikirin kesejahteraan guru dulu pak byk guru di Jabar gajinya di layak 300ribu perbulan itupun di bayarkan 3 bulan sekali.”
Nostalgia atau Solusi?
Gubernur Dedi Mulyadi sendiri bersikeras bahwa langkah ini adalah bentuk intervensi agar anak-anak berprestasi tetap memiliki wadah di sekolah negeri. Ia berdalih: “Dampaknya ke depan, kalau ini terus-terusan pemerintah provinsi membiarkan, maka nanti yang sekolah di sekolah swasta adalah anak orang kaya, anak pejabat, anak pejabat tinggi, anak anggota DPRD.”
Namun, bagi publik, dalih tersebut terasa hambar jika dibarengi dengan kebijakan “ganti nama” yang dianggap minim urgensi. Publik melihat ada ego sektoral yang dipaksakan dalam penggunaan istilah “Maung”, yang justru berpotensi menjadi bahan olok-olok generasi mendatang.
“Ntar ditanya anak aku pas dia udh gede ‘mama alumni sma mana?’ ‘Mama alumni sma MAUNG’ seriusan atuh pak @kdm_jawabarat masih banyak hal2 penting di bandung dan lainnya yg harus diurus drpd ganti nama kaya gini!” keluh netizen lain menutup polemik yang kian memanas di media sosial.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
