Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Edankeun di Asia! Persib Hancurkan Shan United 6-0, Lima Pemain Ikut Cetak Gol

Kamis, 19 November 2026 21:59 WIB

DPRD Jabar Dukung Polda Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Mitigasi Dini Jadi Kunci

Kamis, 19 November 2026 21:07 WIB

Gol Sekulic dan Penalti Peralta Bawa Persib Ungguli Shan United 2-0

Kamis, 19 November 2026 20:04 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Edankeun di Asia! Persib Hancurkan Shan United 6-0, Lima Pemain Ikut Cetak Gol
  • DPRD Jabar Dukung Polda Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Mitigasi Dini Jadi Kunci
  • Gol Sekulic dan Penalti Peralta Bawa Persib Ungguli Shan United 2-0
  • UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Pemerintah Bakal Bentuk Dua Badan Baru
  • Dapat Hidayah? Bukan Cari Istri Baru, Ruben Onsu Pilih Adopsi Bayi Terlantar
  • BMKG Keluarkan Peringatan Musim Hujan 2026, Bandung Raya Masuk Daerah Waspada
  • Diduga Terjebak Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Warga Cimahi Sempat Kirim Pesan Pilu ke Istri Sebelum Hilang Kontak
  • Susunan Pemain Persib vs Shan United: Mutombo Kembali, Ini 11 Starter Pilihan Tolic
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Kamis, 19 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Wacana PKB Dihapus Diganti Jalan Provinsi Berbayar, Warga Jabar: Menarik Tapi Masih Membingungkan

By Muhammad Rafki Razif KiransyahRabu, 13 Mei 2026 22:20 WIB2 Mins Read
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Foto: Ist.
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Wacana Dedi Mulyadi untuk menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan provinsi berbayar menuai beragam respons dari masyarakat.

Sebagian warga menilai ide tersebut menarik dan bisa menjadi alternatif baru, namun pelaksanaannya dianggap masih membingungkan serta perlu kajian yang lebih matang.

Afrizal Pramestu (20), warga Cihapit, menilai konsep itu bisa diterima jika biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih murah dibanding membayar pajak tahunan kendaraan.

“Bagaimana perhitungannya. Konsepnya bagus kalau memang bisa lebih murah ketimbang bayar pajak tahunan. Tapi bingung juga ini kalau pakai jalan milik kota,” katanya di kawasan Taman Cibeunying Utara, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga:  Hutan di Jabar Rontok Dibabat, Dedi Mulyadi: Atuh Habis Odah!

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci jalan mana saja yang termasuk jalan provinsi dan akan dikenai tarif.

“Harusnya ini dimatangkan lagi konsepnya. Terus juga kalau memang diterapkan harus jelas batas-batasnya mana saja,” ujarnya.

Sementara itu, Ihsan Sopian (32), warga Jatinangor, menilai konsep tersebut terdengar adil karena kendaraan listrik yang saat ini bebas pajak tetap ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Namun ia menilai sistem pelaksanaannya harus benar-benar matang agar tidak membingungkan masyarakat.

Baca Juga:  Dedi Mulyadi Larang PR, Minta Pembelajaran Diselesaikan di Sekolah

“Sistemnya, teknisnya gimana, apakah ini itu jalan provinsi dari mana. Kebayang juga setiap kali masuk jalan provinsi ada mirip pintu kayak tol,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tarif yang harus jelas agar tidak memberatkan warga yang setiap hari melintasi jalan provinsi.

“Kalau setiap hari pakai jalan provinsi kemungkinan biaya juga bisa membengkak,” tuturnya.

Pendapat lain datang dari Rizal Sunandar (26), warga Rancaekek. Ia mempertanyakan munculnya wacana jalan berbayar di tengah kondisi infrastruktur yang menurutnya masih banyak rusak.

“Sampai muncul ide jalan harus berbayar. Prosesnya pasti panjang, jalannya katanya harus mulus dulu, tapi kan faktanya di lapangan masih banyak jalan jelek,” kata Rizal.

Baca Juga:  Momen Pertemuan Dika dan Dedi Mulyadi, Minta 'Si Bocah Oray' Kembali Bersekolah

Ia menambahkan, kesiapan infrastruktur pendukung juga harus menjadi perhatian utama sebelum kebijakan diterapkan.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjelaskan wacana itu muncul karena kendaraan listrik saat ini belum dikenai PKB, padahal tetap menggunakan jalan dan berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur.

Meski demikian, ia menegaskan rencana tersebut masih sebatas konsep dan belum menjadi keputusan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Namanya konsep, kan perlu dikaji, ini lagi dikaji,” ujar Dedi.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Dedi Mulyadi pajak kendaraan bermotor
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

DPRD Jabar Dukung Polda Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Mitigasi Dini Jadi Kunci

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Pemerintah Bakal Bentuk Dua Badan Baru

BMKG Keluarkan Peringatan Musim Hujan 2026, Bandung Raya Masuk Daerah Waspada

Diduga Terjebak Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Warga Cimahi Sempat Kirim Pesan Pilu ke Istri Sebelum Hilang Kontak

Safari Politik ke KPU Jabar, PRI Bidik 10 Kursi DPRD Provinsi hingga Garap Suara Gen Z

KDM Blak-blakan Dukung Sufmi Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya

Terpopuler
  • Segera cair bansos KLJ Agustus 2025,
    Cek Bansos November 2026 Pakai NIK KTP, PKH Tahap 4 hingga Bantuan Beras 30 Kg
  • Bansos
    Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Dimulai, 12,5 Juta KPM Cek Saldo KKS Anda Sekarang!
  • Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur
  • BMKG Keluarkan Peringatan Musim Hujan 2026, Bandung Raya Masuk Daerah Waspada
  • Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2026 Turun Tipis, Cek Daftar Lengkapnya
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.