bukamata.id – Teka-teki mengenai sumber dana subsidi bagi puluhan ribu calon siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri di Jawa Barat akhirnya terjawab. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa program Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) untuk Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) akan didanai lewat strategi utak-atik atau pergeseran pos anggaran di internal Dinas Pendidikan Jabar.
Sebagai informasi, subsidi DSP ini mencakup uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per anak serta sokongan biaya SPP bulanan senilai Rp100 ribu (total Rp1,2 juta per tahun). Dedi menjamin modal saku untuk membiayai para siswa tersebut saat ini sudah siap dieksekusi.
“Anggarannya sudah ada, tinggal dilakukan pergeseran alokasi dari Dinas Pendidikan. Misalnya, anggaran untuk pembangunan sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah akan ditunda agar tidak rawan gugatan, dan dananya dialihkan untuk beasiswa ini,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Senin (22/6/2026).
Menepis Rumor Penolakan dari Pihak Swasta
Kebijakan ini disambut baik oleh ekosistem pendidikan swasta di Jawa Barat. Berdasarkan data terbaru, jumlah lembaga pendidikan yang bersedia membuka pintu bagi siswa limpahan dari sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) melonjak tajam dari 751 menjadi 1.015 sekolah.
“Sudah ada kesepakatan dengan mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk menyalurkan beasiswa bagi 70.000 hingga 80.000 siswa yang terdata di PCMB. Saat ini, sebanyak 1.015 sekolah swasta telah menandatangani kesepakatan dan hadir secara fisik,” kata Dedi.
Bagi Dedi, antusiasme ini menjadi bukti konkret yang mementahkan anggapan miring bahwa sekolah swasta enggan digandeng untuk menyelesaikan sengkarut penerimaan siswa baru.
“Hal ini membuktikan bahwa opini yang menyatakan sekolah swasta tidak bersedia membantu adalah tidak benar. Sistemnya adalah beasiswa perorangan, pemerintah provinsi bertindak sebagai ‘orang tua’ yang membayarkan biaya sekolah langsung ke pihak sekolah,” jelas dia.
Pengetatan Karakter: Langgar Aturan, Subsidi Auto Hangus
Meski skema pembiayaan dipermudah, Pemprov Jabar tidak akan mengobral bantuan ini secara cuma-cuma. Dinas Pendidikan diinstruksikan untuk memasang barikade seleksi yang ketat. Siswa yang kedapatan memiliki tabiat buruk seperti merokok, menenggak miras, atau terlibat aksi kriminal bakal langsung dicoret dari daftar penerima manfaat.
“Misalnya dia merokok, disubsidi, enggak cocok. Bayar sendiri aja kalau udah merokok. Dia minum-minuman keras. Oh buat minuman ada, buat bayaran enggak ada, (DSP) cabut,” cetus Dedi mengingatkan.
Sanksi tegas ini diberlakukan demi memastikan uang rakyat jatuh ke tangan yang tepat.
“Karena subsidi ini diberikan kepada mereka yang berperilaku baik,” ucapnya.
Mengenai total riil siswa yang akan ditanggung, Dedi menyebut kalkulasi pastinya baru akan terlihat benderang selepas Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahap kedua rampung pada Juli mendatang, walau prediksinya tetap berada di kisaran 70 ribu hingga 80 ribu anak.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
