bukamata.id – Kota Sukabumi kembali mencuri perhatian dalam catatan ekonomi Jawa Barat. Untuk periode Januari hingga April 2025, Sukabumi mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi di provinsi tersebut.
Pada April 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi year-on-year (y-on-y) Kota Sukabumi mencapai 2,74 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di angka 109,52.
Data dari dokumen Perkembangan IHK April 2025 menunjukkan bahwa inflasi tahunan ini didorong oleh kenaikan harga di berbagai kelompok pengeluaran. Kontributor utama datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 1,22 persen.
Kelompok lain seperti pakaian dan alas kaki, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, transportasi, rekreasi, pendidikan, restoran, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya juga turut menyumbang inflasi.
Kepala BPS Kota Sukabumi, Urip Sugeng Santoso, mengungkapkan beberapa komoditas yang dominan memberikan andil inflasi, di antaranya emas perhiasan, kopi bubuk, biaya kuliah, minyak goreng, bawang merah, mobil, kontrakan rumah, rekreasi, nasi dengan lauk, tarif rumah sakit, dan ikan asin.
Meskipun angka inflasi tahunan April 2025 (2,74 persen) sedikit lebih rendah dibandingkan April 2024 (2,88 persen), kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok tetap menjadi perhatian utama karena berpotensi menggerus daya beli masyarakat.
Kepala Sub Bagian Umum BPS Kota Sukabumi, Wisnu Eka, menjelaskan bahwa inflasi dapat disebabkan oleh tingginya permintaan, praktik pedagang yang mengambil keuntungan berlebih, hingga gangguan dalam distribusi barang.
Meskipun ada sedikit deflasi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (-0,01 persen), lonjakan harga pada sektor makanan dan minuman membuat inflasi Kota Sukabumi lebih tinggi dibandingkan kota lain di Jawa Barat, seperti Kota Bogor (1,86 persen) dan Kota Depok (1,87 persen).
“Inflasi yang tidak terkendali bisa menggerus daya beli masyarakat dan melemahkan nilai mata uang. Makanya inflasi disebut silent killer bagi perekonomian,” tegas Wisnu Eka.
Untuk mengatasi masalah ini, BPS menekankan perlunya strategi stabilisasi harga pangan dan peningkatan efisiensi distribusi. Pemerintah daerah diharapkan dapat berkolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk menekan kenaikan harga agar tidak semakin membebani warga Sukabumi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
