bukamata.id – Ketahanan pangan Kota Bandung masih menghadapi tantangan serius. Minimnya lahan pertanian membuat sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat harus didatangkan dari luar daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan sekitar 94 persen kebutuhan pangan di Kota Bandung masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Hampir semua kota termasuk Kota Bandung, kalau bicara lahan ini menjadi sebuah kendala. Dan memang secara umum pangan yang ada di Kota Bandung tuh kita masih sangat tergantung dari luar. Hampir 94 persen pangan itu didatangkan. Tidak hanya beras, semua hampir pangan segar,” ujar Gin Gin, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah harus memperkuat kerja sama antar daerah, khususnya dengan wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pangan ke Kota Bandung tetap berjalan lancar.
“Makanya kita selalu memperkuat bagaimana supaya kerja sama antar daerah terutama dengan produsen itu kita perkuat, supaya distribusi cepat bisa masuk,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Bandung juga berupaya menjaga keterjangkauan pangan masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus harga pangan.
Gin Gin mengatakan GPM di Kota Bandung pada 2026 ditargetkan digelar sebanyak 34 kali. Pelaksanaannya disebar ke berbagai wilayah dengan minimal satu kali penyelenggaraan di setiap kecamatan.
“GPM ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,” ucapnya.
Ia menjelaskan harga sejumlah komoditas dalam GPM dapat lebih murah dibandingkan harga pasar karena mendapat subsidi fasilitasi distribusi pangan. Sebagai contoh, harga telur yang berada di kisaran Rp25.000 per kilogram di pasaran dapat dijual sekitar Rp23.000 per kilogram melalui GPM.
Selain persoalan pasokan, keterbatasan lahan menjadi tantangan lain bagi ketahanan pangan Kota Bandung. Dari total luas wilayah sekitar 16.729 hektare, saat ini hanya sekitar empat persen atau kurang lebih 700 hektare yang masih berupa lahan sawah.
Lahan tersebut tersebar di sekitar 15 kecamatan, terutama kawasan Bandung bagian tengah hingga timur, seperti Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Panyileukan, Mandalajati, Buahbatu, hingga sebagian Babakan Ciparay.
Untuk mencegah semakin berkurangnya lahan pertanian, pemerintah juga tengah memperkuat perlindungan terhadap lahan sawah melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Gin Gin mengatakan Kota Bandung saat ini mendapat ketetapan sekitar 277 hektare untuk LSD. Namun, pemerintah kota masih melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat mengenai penetapan luasan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi Kota Bandung.
“Yang pasti semua titik kawasan itu sudah dipetakan bagaimana peruntukannya,” ujarnya.
Selain perlindungan melalui tata ruang, Pemkot Bandung juga memiliki program Sawah Abadi dengan luas sekitar 23 hektare yang berada di kawasan Ujungberung dan Cibiru. Lahan tersebut dipertahankan sebagai sawah dan dikelola bersama petani dengan sistem bagi hasil.
Menurut Gin Gin, hasil pengelolaan Sawah Abadi rata-rata tidak lebih dari Rp100 juta per tahun. Namun, ia menilai manfaat utama program tersebut bukan semata-mata dari besarnya penerimaan, melainkan kemampuan pemerintah mempertahankan lahan sebagai sumber pangan.
“Tapi yang pasti bahwa lahan itu sampai sekarang mampu dipertahankan sebagai lahan sawah. Itu yang sebetulnya lebih penting daripada sekadar hasil,” katanya.
Di luar Sawah Abadi, pemerintah memperkirakan terdapat kurang dari 60 hektare lahan sawah yang dapat dikendalikan langsung oleh Pemkot Bandung karena berada di bawah kewenangan pemerintah kota.
Karena itu, pembelian lahan sawah disebut menjadi salah satu prioritas pemerintah ke depan. Namun, Gin Gin mengatakan belum ada target luasan tertentu yang ditetapkan karena pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
Upaya memperkuat ketahanan pangan juga dilakukan dari tingkat rumah tangga dan komunitas melalui program Buruan Sae. Gin Gin menyebut saat ini terdapat sekitar 555 kelompok Buruan Sae yang tersebar di 151 kelurahan di Kota Bandung.
“Walaupun mungkin dari sisi produksi kecil, tapi dari sisi tingkat kesadaran sudah menumbuhkan kesadaran masyarakat kota akan pentingnya pangan,” tuturnya.
Meski bergantung pada pasokan luar daerah, Gin Gin memastikan kondisi ketersediaan pangan Kota Bandung hingga saat ini masih relatif aman. Dari neraca pangan yang dibuat pemerintah, terdapat 12 komponen bahan pangan strategis yang disebut selalu berada dalam kondisi surplus dan tersedia.
Tantangan yang justru dirasakan saat ini, kata dia, adalah menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut membuat sejumlah pedagang mengeluhkan barang yang tersedia cukup banyak, tetapi pembeli semakin jarang atau mengurangi jumlah pembeliannya.
“Justeru sekarang yang mengeluh para pedagang, barangnya banyak tapi pembelinya jarang. Kalaupun ada pembeli, kuantitas pembeliannya berkurang,” katanya.
Untuk menjaga akses pangan bagi masyarakat yang terdampak penurunan daya beli, Pemkot Bandung juga menjalankan program Pangersa atau bantuan pangan segar untuk kawasan rawan pangan dan kelompok stunting.
Gin Gin menyebut terdapat sekitar 12 hingga 14 kelurahan yang terindikasi rentan pangan dan menjadi prioritas program tersebut.
Bantuan yang diberikan berupa beras lima kilogram, satu ekor daging ayam, telur satu kilogram atau sekitar 15 butir, ikan segar, serta sayuran. Program tersebut juga disertai edukasi mengenai cara menyiapkan, mengolah, dan memanfaatkan pangan.
“Paling tidak secara umum pangan secara keseluruhan di Kota Bandung aman, walaupun kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Pasokan dari luar daerah juga masih lancar dan aman,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
