bukamata.id – Di sebuah sudut terpencil Kalimantan Barat, tepatnya di Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, tanah merah yang becek dan lubang-lubang sedalam lutut dewasa telah berubah menjadi “panggung politik” nasional. Bukan karena kunjungan pejabat tinggi yang membawa aspal, melainkan karena sebuah video keluhan warga yang merembet menjadi adu argumentasi antara dua pemimpin daerah di pulau yang berbeda.
Apa yang dimulai dari rintihan seorang warga bernama Elisabet di media sosial, kini berujung pada tantangan ekstrem dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, kepada sosok yang sering dianggap sebagai “ikon pembangunan cepat” di Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pemicu: Jeritan dari Kubangan Lumpur
Semua bermula ketika sebuah video viral memperlihatkan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di wilayah Bedayan, SP 3. Dalam video tersebut, Elisabet dan warga sekitar menyampaikan rasa frustrasi mereka terhadap lambannya perbaikan jalan. Kalimat yang terlontar sangat tajam, menyentil nurani kekuasaan di tingkat provinsi.
“Tolong, lah Kang Dedi. Jalan kami babak belur. Gubernur kami pingsan kayaknya. Gak ada bangun jalan kami,” ujar warga dalam video tersebut dengan nada getir.
Permintaan “meminjam” Dedi Mulyadi untuk membereskan jalan di Sintang bukanlah tanpa alasan. Di mata sebagian warga di luar Jawa, sosok Dedi Mulyadi melalui konten media sosialnya sering memperlihatkan aksi respons cepat terhadap masalah infrastruktur dan kemanusiaan. Namun, bagi pemerintah setempat, perbandingan ini bak sembilu yang menyayat harga diri birokrasi.
Reaksi Keras Krisantus: “Kalau Dia Bisa, Saya Cium Lututnya”
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak tinggal diam. Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis (9/4/2026), Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan meledak. Ia menilai perbandingan yang dilakukan warga adalah bentuk “gagal paham” terhadap realitas fiskal dan geografis.
Krisantus dengan nada bicara yang meninggi menantang balik narasi warga yang ingin memboyong Dedi Mulyadi ke tanah Borneo.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp 6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” tegas Krisantus di hadapan para pejabat daerah yang hadir.
Pernyataan “cium lutut” ini bukan sekadar retorika, melainkan simbol kejengkelan seorang pemimpin daerah yang merasa kerja kerasnya terhambat oleh keterbatasan uang negara. Krisantus menekankan bahwa membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat adalah sebuah kekeliruan logika yang fatal.
Pertempuran Angka: Geografi vs Fiskal
Krisantus kemudian membedah data yang menurutnya adalah akar masalah sesungguhnya. Ia menyajikan perbandingan kontras antara luas wilayah dan kemampuan kantong daerah.
“Jawa Barat itu luasnya sekitar 43.000 kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp 31 triliun. Sementara Kalimantan Barat luasnya mencapai 171.000 kilometer persegi, lebih dari satu kali Pulau Jawa, tapi APBD kita hanya sekitar Rp 6 triliun lebih,” jelasnya dengan rinci.
Secara matematis, Kalimantan Barat memang menghadapi tantangan logistik yang mengerikan. Dengan luas wilayah empat kali lipat dari Jawa Barat namun anggaran hanya seperlima darinya, biaya pembangunan per kilometer jalan menjadi berkali-kali lipat lebih mahal.
“Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham. Saya tegaskan Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat,” sambung Krisantus lagi.
Respons Dedi Mulyadi: Kelas dan Diplomasi
Tidak butuh waktu lama bagi kabar ini untuk sampai ke telinga sang “Kang Dedi”. Melalui akun Instagram pribadinya, Gubernur Jawa Barat tersebut memberikan tanggapan yang jauh dari kesan konfrontatif. Ia memilih jalur diplomasi yang sejuk, namun tetap berisi.
“Buat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya,” ucap Dedi dengan senyum khasnya dalam video unggahannya.
Dedi menegaskan bahwa keberhasilannya membangun Jawa Barat bukan untuk ajang pamer atau meremehkan daerah lain. Ia justru mengaku sangat bersimpati dengan kondisi rekan-rekan sejawatnya di luar Pulau Jawa yang harus berjuang dengan anggaran yang cekak di tengah hutan rimba.
“Kami juga memahami setiap daerah punya tantangannya sendiri-sendiri. Kami juga memahami betapa beratnya daerah-daerah yang seluas Kalimantan Barat dengan keterbatasan fiskal,” ungkap Dedi dengan nada rendah hati.
Alih-alih terpancing emosi soal tantangan “cium lutut”, Dedi justru mendoakan agar struktur ekonomi Indonesia ke depan lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan.
“Semoga ke depan daerah-daerah tumbuh kemampuan fiskalnya, sehingga dana bagi hasilnya bisa mengalir ke daerah penghasil. Salam untuk warga Kalimantan Barat semoga Wagub bahagia,” tutupnya.
Sentimen Publik: Antara Realitas dan Ekspektasi
Namun, di dunia digital, pernyataan Krisantus justru memicu badai kritik dari netizen. Di kolom komentar media sosial, banyak yang menilai sang Wakil Gubernur terlalu sensitif alias “baper” terhadap keluhan warga sendiri.
“Sensiii amat pak.. Yg ngeluhh warga nyaa , yg di salahin pak dediii herannn ihh, kaya ada plenger2 nya,” tulis seorang netizen.
Ada pula yang menyoroti bahwa keterbatasan anggaran seharusnya menjadi motivasi untuk inovasi, bukan alasan untuk defensif.
“Mampu :lanjutkan , gak mampu : mundur!! Lebih ke pembuktian diri aja sih harusnya, nyepill orang lain sangat gak etis,” ujar komentar lain yang cukup pedas.
Netizen lainnya mengingatkan bahwa warga hanya ingin jalan mereka diperbaiki, bukan ingin melihat para pemimpinnya adu mulut soal angka.
“Gak usah Iri dengan Pencapaian Orang lain, gak usah menyindir orang lain, Fokus Kerja Aja Pa Gub, yang baik silahkan di contoh, kalo tidak mampu mencontoh jangan membanding bandingkan dengan orang lain !!!”
Upaya di Lapangan: Bukan Sekadar Janji?
Di balik keriuhan di ruang siber, Krisantus memastikan bahwa mesin birokrasi di Kabupaten Sintang sebenarnya sudah mulai bergerak. Alat berat dari Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) diklaim telah diturunkan ke titik jalan yang viral di Bedayan.
Ia mengakui bahwa medan di Sintang sangat berat, namun ia menjanjikan kehadiran pemerintah provinsi di tengah kesulitan warga.
“Infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sintang memang berat, dengan kekuatan fiskal yang ada. Tapi pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Kesimpulan: Mencari Keadilan Pembangunan
Drama “Sintang vs Jabar” ini pada akhirnya membuka luka lama tentang ketimpangan pembangunan di Indonesia. Luas wilayah Kalimantan Barat yang mencapai 1,11 kali Pulau Jawa dengan anggaran yang hanya Rp 6 triliun adalah fakta pahit yang nyata. Namun, di sisi lain, warga yang setiap hari harus berjibaku dengan lumpur untuk sekadar ke sekolah atau ke pasar tidak bisa hanya kenyang dengan penjelasan APBD.
Tantangan “cium lutut” dari Krisantus mungkin adalah cerminan dari frustrasi seorang birokrat terhadap pusat. Namun, balasan santun dari Dedi Mulyadi adalah pengingat bahwa kepemimpinan juga soal empati. Pada akhirnya, jalan di Bedayan tidak butuh lutut siapa pun untuk dicium; jalan itu hanya butuh aspal agar warga bisa melintas dengan martabat sebagai manusia merdeka.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
