bukamata.id – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan bahwa persoalan izin pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti bukan ranah legislatif.
Ia menyebut kewenangan izin sepenuhnya berada di tangan dinas perizinan dan kerja sama daerah.
Rahmat menjelaskan, DPRD Jawa Barat hanya memberikan rekomendasi agar izin kerja sama TPA Sarimukti diperpanjang, mengingat TPA Legok Nangka yang digadang sebagai pengganti masih belum siap beroperasi.
“Izin itu bukan dari DPRD, tapi dari dinas perizinan dan kerja sama daerah. Maka Sarimukti kita rekomendasikan untuk diperpanjang perizinannya, karena Legok Nangka belum siap,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, perpanjangan izin menjadi langkah darurat agar penumpukan sampah tidak kembali terjadi seperti sebelumnya.
“Ya, itu diperpanjang dulu perizinan kerjasamanya. Karena di situ tidak ada pengolahan, pengolahannya di Legok Nangka, sementara itu belum siap,” tambahnya.
Dorong Aktivasi TPA Lulut Nambo dan Percepatan Legok Nangka
Selain menyoroti Sarimukti, Rahmat juga mendorong percepatan pembangunan TPA Legok Nangka serta aktivasi TPA Lulut Nambo di Cileungsi, Kabupaten Bogor.
“Wilayah barat kita dorong aktivasi Lulut Nambo,” tegasnya.
Upaya ini dinilai penting untuk mengurai beban pengelolaan sampah di wilayah barat Jawa Barat yang semakin meningkat.
Efisiensi Anggaran Tetap Mengacu pada RPJMD
Menanggapi isu efisiensi anggaran, Rahmat memastikan seluruh program tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Program itu mengikuti RPJMD. Jadi kemarin efisiensi semua OPD hanya di awal, memastikan biaya rutinnya seperti belanja pegawai dan pemeliharaan kantor. Programnya nanti akan dirunut sesuai RPJMD Gubernur,” jelasnya.
Rahmat juga mengungkapkan bahwa Komisi I DPRD Jabar akan segera menggelar rapat bersama sejumlah dinas untuk membahas lebih rinci soal efisiensi dan arah program kerja ke depan.
Komisi I DPRD Jawa Barat diketahui membawahi 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja.
“Ada 20 OPD, tetap. Cuma kegiatan programnya tidak besar-besar anggarannya,” pungkas Rahmat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
