bukamata.id – Pernyataan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya, terkait rencana penggunaan dana APBN untuk pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, memicu gelombang polemik luas. Respons keras datang dari kalangan pesantren, politisi, hingga masyarakat sipil. Isu ini bahkan berujung pada aksi puluhan santri yang menggeruduk rumah Atalia di Bandung.
Aksi berlangsung pada Selasa (14/10/2025) sekitar pukul 15.00 WIB. Puluhan santri yang tergabung dalam Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya mendatangi kediaman Atalia dan suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.
Mereka datang dengan mobil komando, membawa poster bertuliskan “Pecat Atalia” dan “Peduli Korban”. Aparat gabungan dari Polsek Cidadap dikerahkan untuk menjaga lokasi.
“Kami jaga jangan sampai ada hal tak diinginkan,” ujar Kapolsek Cidadap Kompol Rudhi G kepada wartawan.
Awal Mula: Tragedi Al Khoziny dan Penyelidikan Polisi
Polemik ini tidak dapat dipisahkan dari tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan 67 orang. Musibah tersebut membuka tabir sejumlah pelanggaran, mulai dari pembangunan tanpa izin hingga dugaan kelalaian struktur.
Polisi telah memeriksa 17 orang saksi untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musala yang ambruk. Kapolda Jatim Irjen Polisi Nanang Avianto menjelaskan, penyelidikan ini akan dilakukan secara transparan.
“Pemeriksaan lanjutan akan melibatkan pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan serta sejumlah ahli,” kata Nanang, Rabu (8/10) malam.
Hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya kelalaian dalam proses pembangunan dan pengawasan struktur bangunan. “Dari awal kami menduga kegagalan konstruksi menjadi penyebab utama. Karena itu, kami libatkan ahli teknik sipil dan ahli bangunan untuk memberikan analisis resmi,” jelas Nanang.
Penyelidikan polisi menggunakan dasar hukum UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2), serta Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka-luka.
Nanang menegaskan, “Setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Siapapun yang terbukti lalai akan dimintai pertanggungjawaban.”
Identifikasi Korban Terus Berjalan
Di sisi lain, proses identifikasi korban terus dilakukan oleh Tim DVI Polda Jatim. Hingga Minggu (12/10), 53 korban telah berhasil diidentifikasi dari total 67 kantong jenazah.
Kabid Dokkes Polda Jatim, Kombes M. Khusnan, menjelaskan dua jenazah terbaru yang teridentifikasi adalah Achmad Haikal Fadil Alfatih (12) asal Bangkalan dan Syamsul Arifin (18) asal Galis, Bangkalan. Identifikasi dilakukan melalui pencocokan DNA, data medis, dan properti pribadi.
“Masih tersisa 10 orang yang belum ditemukan dan di kamar jenazah kami masih ada 11 kantong jenazah,” ujar Khusnan.
Tragedi ini mengguncang masyarakat luas. Selain menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pembangunan pesantren, muncul pula kritik terhadap praktik pengerahan santri dalam pembangunan gedung tanpa perlindungan yang memadai — sebuah bentuk eksploitasi terselubung yang kini juga sedang ditelusuri.
Pernyataan Atalia Picu Reaksi
Di tengah suasana duka dan penyelidikan yang berjalan, Atalia Praratya menyampaikan pernyataan yang kemudian menjadi sorotan tajam. Ia menyarankan pemerintah untuk mengaji ulang rencana penggunaan APBN dalam pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan mekanisme penggunaan APBN yang jelas, dan tidak serta-merta menggunakan dana negara sebelum persoalan hukum diselesaikan.
“Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” tegasnya.
Cak Imin Balik Menyerang
Pernyataan ini langsung menuai kritik, salah satunya dari Ketua Umum PKB dan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ia menilai pembangunan ulang ponpes layak menggunakan APBN mengingat jumlah santri yang terdampak sangat besar.
“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda?” ujar Cak Imin, Selasa (14/10/2025).
Ia meminta semua pihak melihat nasib ribuan santri yang kini tidak memiliki tempat belajar. “Yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya.
Pernyataan Cak Imin ini kemudian menjadi titik balik, memperluas polemik Atalia menjadi isu politik dan sosial yang lebih panas.
Santri Geruduk Rumah Atalia
Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya menyebut pernyataan Atalia telah menyakiti hati komunitas pesantren.
“Seakan-akan membangun opini di publik bahwa citra pesantren itu buruk. Bahwa citra pesantren itu tidak aman untuk menitipkan masa depan anak,” ujar Riki Ramdan Fadilah, Koordinator Aksi.
Dalam aksi di Bandung, mereka menyampaikan empat tuntutan utama:
- Golkar diminta mencopot Atalia dari DPR RI.
- Permintaan maaf terbuka kepada publik dan komunitas pesantren.
- Pembentukan National Santri Safety Framework, melibatkan Kemenag, PUPR, dan BNPB.
- Jaminan hak-hak korban, termasuk santunan keluarga dan bantuan medis serta psikososial bagi santri selamat.
Golkar Pasang Badan
Menanggapi polemik ini, Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji meluruskan pernyataan Atalia.
“Bu Atalia tidak bermaksud untuk melarang Al Khoziny untuk dapat APBN,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Atalia sejalan dengan sikap fraksi Golkar yang mendorong pesantren mendapatkan porsi anggaran pendidikan 20% APBN secara berkelanjutan melalui RUU Sisdiknas.
“Dengan demikian negara tidak hadir saat bencana saja tetapi bisa hadir secara kontinyu. Cantolan hukumnya menjadi lebih jelas,” pungkasnya.
Atalia Pilih Bungkam, Fokus Silaturahmi
Hingga kini, Atalia belum memberikan klarifikasi resmi atas polemik tersebut. Ia justru terlihat melakukan silaturahmi dengan kyai dan kalangan pesantren di Jawa Barat. Dalam unggahan media sosialnya, ia menuliskan:
“Alhamdulillah terimakasih pencerahan dan diskusi hangatnya Pak H. Ahmad Patoni (Kabid Pontren Kemenag Jabar), Pak KH. Eddy Komarudin (Ketua Forum Pondok Pesantren Jawa Barat), Pak KH. Hariri (Sekretaris Forum Pondok Pesantren Jawa Barat), Pak KH. Atep (Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Jawa Barat), Umi Euis (Pimpinan Pondok Pesantren Ar Raid)… menambah semangat memperjuangkan kesejahteraan Pondok Pesantren dan Diniyah Takmiliyah. Bismillah..”
Namun langkah itu belum cukup meredam kemarahan sebagian kalangan. Aksi penggerudukan rumahnya menjadi bukti bahwa isu ini telah berkembang jauh, menyentuh sentimen umat, politik anggaran, dan keadilan sosial pasca tragedi kemanusiaan di Al Khoziny.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
