bukamata.id – Sindiran bernada protes yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Herman Suryatman, menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai sinyal adanya masalah serius dalam kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
Direktur Riset Indonesian Political Studies (IPS), Arman, menyampaikan pandangannya kepada media di Jakarta, Kamis (3/7/2025). Ia menegaskan bahwa meskipun saat ini hubungan antara Wagub dan Sekda terlihat membaik, namun insiden tersebut tetap menjadi peringatan penting.
“Meski sekarang sudah berdamai dan berpelukan antara Wagub dan Sekda, ini harus menjadi warning buat Dedi Mulyadi bahwa ada yang tak beres dalam kepemimpinannya,” kata Arman.
Menurut Arman, pernyataan tajam dari Erwan merupakan bentuk puncak kemarahan yang selama ini ditahan. Momen tersebut terjadi saat Erwan menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis (19/8/2025), mewakili Gubernur dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam kesempatan itu, Erwan secara terbuka menyebut bahwa dirinya dan Gubernur Dedi Mulyadi belum menjabat saat pelaksanaan APBD 2024.
Sehingga yang paling memahami detailnya adalah Sekda. Namun sayangnya, Herman Suryatman tidak hadir di forum penting tersebut.
Erwan bahkan menyinggung ketidakhadiran Sekda yang dinilai bukan hanya di rapat paripurna, tapi juga sering absen dari kantor.
“Sekda itu seharusnya menjadi komandan ASN dan harus selalu ada di kantor,” tegas Erwan dalam forum tersebut.
Arman menilai kondisi ini memperlihatkan bagaimana Wagub Jabar menjadi “korban” dari gaya kepemimpinan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, yang lebih memberikan porsi peran dan kuasa kepada Sekda dibanding Wakil Gubernur.
“Beberapa tugas Wagub justru diambil alih Sekda. Akibatnya, Wagub merasa tidak diberi tugas dan hanya menggantikan peran Sekda yang justru sering absen. Ini tentu membuat ketidakseimbangan dalam roda pemerintahan,” jelas Arman.
Dia menambahkan, selama ini Sekda justru terlihat lebih sering mendampingi Gubernur untuk kegiatan membuat konten lapangan, bukan menjalankan fungsi administratif sebagai pimpinan ASN.
“Tugas Sekda itu di kantor, bukan ikut bikin konten di lapangan. Sementara Wagub hadir setiap hari di kantor tanpa beban kerja yang seharusnya. Ini semua akibat gaya kepemimpinan KDM yang harus segera dievaluasi,” sambungnya.
Lebih jauh, Arman menyarankan Gubernur Dedi Mulyadi untuk memperbaiki pola komunikasi internal, baik dengan pejabat bawahannya maupun dengan DPRD sebagai mitra kerja pemerintahan.
“Yang tak kalah penting, hentikan kebiasaan membuat konten yang tidak perlu. Memberi bantuan kepada masyarakat kecil itu baik, tapi tak perlu dipamerkan. Lebih baik jika bantuan tersebut dikemas dalam kebijakan yang menyentuh semua warga miskin Jabar,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
