bukamata.id – Perubahan status kesejahteraan dalam pendataan pemerintah menjadi perhatian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan. Di Kota Bandung, persoalan peralihan status Desil 5 ke Desil 6 kini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Bandung.
Perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan dapat berdampak terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial (bansos). Kelompok yang berada di garis transisi Desil 5 dan Desil 6 dinilai memiliki kerentanan tersendiri karena perubahan status dapat membuat mereka tidak lagi masuk dalam kriteria penerima bantuan tertentu.
Pemerintah Kota Bandung mengaku akan mencermati penerapan kebijakan berbasis desil tersebut agar data kesejahteraan yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Desil 5 ke Desil 6 Jadi Garis Rentan
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kelompok masyarakat yang mengalami pergeseran dari Desil 5 ke Desil 6 menjadi perhatian karena berada dalam posisi yang rentan.
Menurut Farhan, kondisi tersebut berbeda dengan masyarakat yang berada di Desil 9 dan Desil 10 yang dinilai sudah lebih mandiri secara ekonomi dan menghadapi konsekuensi berupa tidak mendapatkan subsidi tertentu.
Sementara warga yang sebelumnya berada di Desil 5 kemudian bergeser ke Desil 6 berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan sosial, meskipun kondisi ekonomi mereka belum sepenuhnya pulih.
“Kalau buat kami di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara Desil 5 ke Desil 6. Kalau Desil 9, 10 kan tidak bisa menikmati subsidi. Kalau Desil 5 ke Desil 6, ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan,” ujar Farhan.
Kondisi tersebut membuat akurasi data menjadi penting. Sebab, perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa berlangsung cepat dan belum tentu langsung tercermin dalam data administrasi pemerintah.
Data Kesejahteraan Harus Sesuai Kondisi Lapangan
Farhan mengatakan Kota Bandung mendapat pengakuan dari Kementerian Sosial terkait kualitas data kesejahteraan masyarakat. Namun, Pemkot Bandung tetap menyadari bahwa kondisi sosial ekonomi warga bersifat dinamis.
Pendapatan, pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, hingga kondisi ekonomi keluarga dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, status kesejahteraan yang tercatat dalam sistem perlu terus disesuaikan dengan kondisi faktual masyarakat.
Pemkot Bandung pun berupaya memastikan perubahan status desil tidak secara otomatis membuat warga yang masih membutuhkan perlindungan sosial terlepas dari perhatian pemerintah.
Siskamling Siap Jaga Bencana Jadi Kanal Aduan Warga
Untuk mengantisipasi adanya warga rentan yang belum terakomodasi dalam pendataan, Pemkot Bandung juga mengandalkan pengawasan hingga tingkat kewilayahan.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Siskamling Siap Jaga Bencana. Selain berkaitan dengan kesiapsiagaan di lingkungan masyarakat, kanal tersebut juga dimanfaatkan untuk menerima aspirasi dan laporan warga.
Melalui pengawasan berbasis komunitas, masyarakat dapat menyampaikan kondisi apabila terdapat ketidaksesuaian antara status desil yang tercatat dengan kondisi ekonomi mereka sebenarnya.
“Kita masih jalan Siskamling Siap Jaga Bencana untuk memastikan bahwa warga di setiap kewilayahan itu bisa menyampaikan aspirasinya. Apakah memang menimbulkan kesulitan atau memang sedang dalam keadaan baik-baik saja,” kata Farhan.
Pengawasan di tingkat kewilayahan dinilai penting karena perangkat masyarakat di lingkungan setempat dapat mengetahui kondisi warga secara lebih dekat.
Dengan demikian, pemerintah memiliki saluran tambahan untuk mengidentifikasi warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi tetapi belum tercermin dalam data kesejahteraan.
Warga Bisa Sanggah Data Desil
Bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, tersedia mekanisme untuk menyampaikan laporan dan melakukan pemutakhiran data melalui kanal resmi pemerintah.
Farhan mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan kanal digital pemerintah pusat untuk menyampaikan sanggahan terkait perubahan status desil.
“Kalau saya enggak salah itu ada yang namanya website untuk melaporkan tentang perubahan desil tersebut,” ucap Farhan.
Masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi penting untuk memastikan data kependudukan dan data kesejahteraannya tetap sesuai. Hal tersebut diperlukan agar kebijakan bantuan sosial dapat diberikan berdasarkan kondisi penerima yang lebih akurat.
Pemkot Bandung Fokus Lindungi Warga Transisi Desil 5 dan 6
Persoalan pergeseran status Desil 5 ke Desil 6 pada akhirnya tidak hanya menyangkut angka dalam sistem pendataan. Perubahan tersebut dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial.
Karena itu, Pemkot Bandung menekankan pentingnya instrumen pengawasan dan mekanisme pengaduan agar warga yang masih berada dalam kondisi rentan tidak terlewat hanya karena perubahan status dalam pendataan.
“Yang paling penting adalah instrumen-instrumen untuk berbagai macam bantuan, terutama sekali lagi transisi Desil 5 dan Desil 6 itu bisa tertangani dengan baik,” ujar Farhan.
Akurasi dan pemutakhiran data menjadi kunci agar program bansos di Kota Bandung dapat berjalan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan sosial meskipun terjadi perubahan status dalam pendataan.
“Fokus kita, transisi Desil 5 ke Desil 6,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
