bukamata.id – Ratusan warga Dago Elos mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pada Selasa (5/3/2024). Kehadiran warga yang mengatasnamakan Forum Dago Melawan tak lain sebagai bentuk perjuangan melawan ancaman penggusuran.
Dalam aksinya, para warga ini membentangkan spanduk-spanduk aksi di antaranya bertuliskan “Kami Sadar Hak, Kami Tidak Takut” hingga “Lawan Penggusuran”.
Tampak juga penjagaan ketat dari aparat kepolisian di gerbang PN Bandung. Selain itu, para warga juga menyempatkan untuk menggelar solat dzuhur berjamaah di sela-sela aksinya.
Dalam siara pers yang diterima, Forum Dago Melawan menemukan kejanggalan dalam surat bertanggal 16 Januari 2024, jurusita PN Bandung melayangkan surat panggilan kepada warga Dago Elos untuk datang pada 20 Februari 2024 ke Gedung PN Bandung guna “ditegur agar dalam waktu 8 (delapan) hari melaksanakan isi putusan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN. Bdg.
Adapun kejanggalan dalam sidang pemberitahuan Aanmaning (teguran) pada 20 Feberuari 2024 tersebut, di antaranya:
1. Subjek individu para tergugat menggunakan pola acak yang kebenarannya tidak valid, sebagian bukan warga, nama ganda, bahkan banyak yang sudah meninggal dunia ataupun tidak pernah berada di lokasi dago elos.
2. Objek yang disengketakan di klaim dengan luasan 6,9 hektar namun tidak ada kejelasan batas objek dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat.
Kejanggalan tersebut jelas menunjukan bahwa putusan pengadilan yang memenangkan Muller dan PT Dago Inti Graha cacat secara hukum dan penuh indikasi kecurangan yang tersistematis. Dengan demikian, pelaksanaan putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan (Non-Executable) sebab subjek tergugat dan objek sengketa tidaklah valid, serta terkesan mengada-ngada dan dipaksakan.
“Hari ini kita kembali lagi untuk menuntut satu bentuk keadilan yaitu pengadilan negeri khususnya ketua untuk membuat surat penetapan pada eksekutor karena didalamnya sudah tidak lagi sehat,” ucap salah satu simpatisan Forum Dago Melawan, Ramdan.
Ramdan menilai, seharusnya PN Bandung menjadi tempat untuk mencara keadilan. Namun nampaknya kali ini sudah tidak lagi menjadi tempat keadilan.
“Pengadilan negeri hari ini sudah lagi tidak berpihak kepada rakyat, khususnya pada warga Dago Elos, kami disini hanya menuntut satu poin, bagaimana ketua pengadilan negeri membuat surat penetapan non eksekutor dengan dasar bahwasannya mereka tidak mengetahui bahwa sejarah dan fakta yang ada di Dago Elos,” tuturnya.
Pihaknya pun menuntut, agar Ketua PN Bandung mengeluarkan penetapan Non-Executable. Sebab, proses pelaksanaan putusan mustahil dilakukan karena tidak validnya subjek termohon eksekusi dan ketidakjelasan objek eksekusi.
“Ketua pengadilan Negeri Bandung untuk menertibkan izin akses kepada kuasa hukum dan pihak terkait lainnya khususnya penyidik Polda Jabar untuk membuka kembali berkas perkara Dago Elos sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 1986,” tuturnya.
Sementara itu, warga Dago Elos dalam orasinya mengatakan, kehadirannya di sini sebagai bentuk perjuangan dalam mempertahankan lahan yang selama ini mereka tempati.
“Kami kesini mau berusaha mempertahankan lahan rumah kami dimana kami tinggal,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta pihak PN Bandung untuk berpikir secara rasional dalam membuat suatu keputusan.
“Ibu kalau dikasih tugas digajih, dipikir dulu hati nuraninya, punya anak kan? Punya keluarga? Kebayang kalau rumah ibu mau digusur? Kebayang gak,” katanya.
“Kalau nerima tugas itu dibuka dulu mata hatinya, hati nuraninya, sesuai tidak, ibu bapak punya keluarga, punya anak, kebayang gimana? Di kita lebih dari 2000 jiwa yang akan digusur, 6,9 hektar tanpa pengganti,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
