bukamata.id – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti meningkatnya kasus penipuan keuangan digital (scam) yang semakin marak di masyarakat.
Berdasarkan data terbaru, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan tingkat aduan scam tertinggi di Indonesia, mencapai 6.957 laporan selama September 2025.
Anggota Komisi III DPRD Jabar Tetep Abdulatip menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut dan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat.
“Saya prihatin Jawa Barat menjadi provinsi dengan pengaduan scam tertinggi secara nasional. Ini harus direspons cepat oleh pemerintah,” ujar Tetep Abdulatip di Bandung, Kamis (13/11/2025).
Perlu Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Menurut Tetep, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penipuan online.
“Pemerintah harus aktif melakukan edukasi dan kampanye berkelanjutan agar masyarakat lebih berhati-hati menggunakan layanan keuangan digital,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan literasi digital dan keuangan menjadi kunci penting dalam menekan angka penipuan. Dengan kemudahan akses internet saat ini, masyarakat harus dibekali pengetahuan dan kesadaran untuk mengenali modus-modus kejahatan keuangan digital.
Dorong Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum
Selain edukasi, Tetep Abdulatip juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyusun aturan adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan.
“DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah membuat regulasi sesuai kewenangan untuk melindungi masyarakat. Kami akan mengkaji aturan daerah agar bisa memberikan perlindungan yang nyata,” tegasnya.
Akses Kredit Formal dan Program Inklusif
Lebih lanjut, DPRD Jabar juga mendorong pemerintah untuk memperluas akses kredit formal yang mudah dan terjangkau, guna menekan tingginya angka pinjaman ilegal dan penipuan keuangan.
Salah satu upayanya adalah memperluas program seperti Kredit Mesra dari Bank BJB disertai pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat.
“Bantuan tanpa pendampingan tidak akan efektif. Warga perlu dibekali keterampilan agar bisa memanfaatkan program dengan baik,” ujarnya.
Aktifkan Kembali Satgas Keuangan Ilegal
Di akhir pernyataannya, Tetep menekankan pentingnya pengaktifan kembali Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan aktivitas keuangan ilegal agar bekerja lebih efektif di lapangan.
“Satgas jangan hanya dibentuk di atas kertas. Harus aktif, turun ke masyarakat, dan benar-benar melindungi warga dari jebakan keuangan ilegal,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
