bukamata.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti masih belum optimalnya pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat setelah 81 tahun Indonesia merdeka.
Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi seusai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026).
Dedi mengatakan, pemerintah perlu jujur melihat kondisi pelayanan publik yang masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Salah satunya terkait akses listrik yang hingga kini masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Jawa Barat.
“81 tahun merdeka, layanan dasar pemerintah belum bisa berjalan secara efektif,” kata Dedi.
Ia mencontohkan, saat mulai menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2025, masih terdapat sekitar 500.000 warga yang belum mendapatkan akses listrik.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil energi listrik. Sejumlah pembangkit, mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), panas bumi atau geothermal hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berada di wilayah Jawa Barat.
“Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geothermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS,” ujarnya.
Warga di Daerah Penghasil Harus Merasakan Manfaat
Dedi menilai pembangunan selama ini masih menyisakan persoalan ketika masyarakat yang tinggal di sekitar sumber produksi energi justru belum sepenuhnya menikmati manfaatnya.
“Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir tapi listriknya tidak kebagian. Nah, ini kan perspektif yang harus segera dibenahi,” katanya.
Menurut Dedi, persoalan tersebut perlu dikoreksi melalui tata kelola keuangan dan kebijakan pembangunan daerah. Manfaat pembangunan maupun sumber daya yang dihasilkan dari suatu wilayah harus turut dirasakan masyarakat setempat.
Ia mengatakan, penyelesaian layanan dasar akan dilakukan secara bertahap melalui realokasi anggaran. Pemerintah, kata dia, perlu mengevaluasi belanja yang bersifat rutin dan mengalihkannya untuk kebutuhan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Yang paling utama adalah pemerintah, terutama penyelenggara kegiatan keuangan daerah, tidak boleh abaikan layanan dasar dengan mengutamakan aspek-aspek yang bersifat rutinitas,” ucapnya.
Dedi mencontohkan sejumlah belanja pemerintah seperti perjalanan dinas, kegiatan pertemuan, rapat hingga pengadaan dan pembaruan perangkat teknologi.
Menurutnya, pengeluaran tersebut perlu dievaluasi apabila tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Berapa sih uang kita yang dibuang-buang untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, kegiatan-kegiatan pertemuan, rapat-rapat, mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen,” katanya.
Infrastruktur Jadi Prioritas
Selain layanan dasar, Dedi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas yang perlu dituntaskan.
Ia menyoroti masih adanya wilayah di Jawa Barat yang akses menuju jalan utama membutuhkan perjalanan melalui jalur yang berliku dan sulit.
“Selain listrik, prioritas lainnya? Infrastruktur dong,” kata Dedi.
Menurutnya, kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Garut.
“Nah, itu secara bertahap harus terselesaikan,” ujarnya.
Dedi menegaskan, pemenuhan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur harus menjadi bagian utama dari kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai secara simbolis, tetapi harus diwujudkan melalui kemampuan pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar serta akses pembangunan secara lebih merata.
“Kalau layanan dasar sudah terpenuhi, infrastruktur sudah baik, itu baru kemerdekaan yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
