bukamata.id – Rencana pembelian 50 unit tablet oleh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai sorotan tajam publik. Pasalnya, anggaran yang disiapkan hampir menyentuh angka Rp1 miliar, di tengah kondisi masyarakat yang dinilai masih banyak menghadapi kesulitan ekonomi.
Kebijakan tersebut dianggap tidak sensitif, apalagi saat pemerintah tengah gencar mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor. Namun, Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, justru menyebut pembelian tablet sebagai bagian dari upaya efisiensi kerja.
“Ini kan tujuannya juga buat efisiensi juga. Kita biasanya harus fotokopi sekian banyak berkas, ya mungkin bisa sampai Rp50 juta buat setiap anggota dewan,” ujar Mahdi, Jumat (13/6/2025).
Mahdi menjelaskan bahwa perangkat yang akan dibeli harus memiliki spesifikasi tinggi untuk mendukung produktivitas kerja anggota dewan, terutama dalam menyimpan dan mengakses dokumen-dokumen penting secara digital.
“Kita minta speknya itu jangan rendah, misalnya hardisk 128 GB itu kecil, sama dengan tahun 2019. Minimal ya di 512 GB atau mungkin 1 terabyte, itu juga kan nantinya jadi inventaris,” jelasnya.
Bahkan, Mahdi mengaku siap menolak pembelian jika spesifikasi tablet tidak sesuai harapan. Ia menyebut harga tablet yang ideal berada di kisaran Rp17 juta per unit.
“Saya sempat dengar awal itu yang mau dibeli dengan kapasitas 128 GB, tapi kita tolak pastinya. Kalau yang segitu ya itu tadi, sama dengan yang tahun 2019 harganya Rp10 juta per unit, kalau yang sekarang sesuai keinginan kita itu Rp17 jutaan per unit,” katanya.
Namun di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik keras, termasuk dari tokoh masyarakat yang berjasa dalam proses pemekaran KBB tahun 2007 silam. Yacob Anwar Lewi, salah satu tokoh pemekaran, menyayangkan keputusan dewan yang dinilai tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
“Mestinya mereka ini peka terhadap kondisi masyarakat KBB saat ini, mayoritas masih miskin. Baiknya ya ditunda dulu, atau mungkin jangan jadi,” ujar Yacob.
Ia menyarankan agar dana yang dialokasikan untuk tablet dialihkan pada sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan bantuan ekonomi.
“Lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di KBB, selaraskan dengan program pemerintahan yang baru ini. Misalnya memperbaiki jalan dan lain-lain,” tambahnya.
Gelombang penolakan dari berbagai kalangan diperkirakan masih akan terus berlanjut jika DPRD KBB tetap bersikeras melanjutkan rencana pembelian. Publik kini menanti langkah bijak yang menunjukkan kepedulian wakil rakyat terhadap kondisi nyata warganya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
