bukamata.id – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti keras kebijakan anggaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung yang tercatat nol rupiah. Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar kekeliruan administratif, tetapi mencerminkan persoalan serius dalam cara pandang pemerintah terhadap krisis lingkungan perkotaan.
Hal itu disampaikan Rafael usai kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Bandung, Jumat (23/1/2026).
Rafael menyebut, anggaran RTH nol rupiah adalah bentuk fallacy anggaran atau kekeliruan berpikir dalam perencanaan kebijakan publik.
“Itu menurut saya persoalan fallacy anggaran yang harus dievaluasi. Dan itu bahaya,” tegas Rafael.
Ia menilai, kebijakan tersebut sangat tidak sejalan dengan kondisi objektif Kota Bandung yang saat ini menghadapi persoalan serius pada daya dukung lingkungan, khususnya terkait serapan air.
“Sementara kita tahu sendiri, sekarang serapan air di Kota Bandung menurut saya bermasalah. Apalagi musim hujan begini. Banjir, genangan, itu bukan kejadian tiba-tiba. Itu buah dari kebijakan jangka panjang yang abai pada ruang hijau,” ujarnya.
Menurut Rafael, ruang terbuka hijau bukan sekadar elemen estetika kota, melainkan infrastruktur ekologis yang menentukan keselamatan warga. Ketika anggarannya dihilangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas lingkungan, tetapi juga risiko bencana.
“Kalau RTH nol rupiah, artinya kita sedang meniadakan fungsi alam sebagai penyangga kota. Ini sangat berbahaya,” katanya.
Karena itu, ia mendorong adanya keberanian politik dari pemerintah daerah untuk segera mengoreksi arah kebijakan fiskal, khususnya melalui perubahan anggaran.
“Harus ada politik perubahan anggaran. Posisi anggaran itu wajib diubah,” tandas Rafael.
Ia menekankan, pengawasan DPRD tidak hanya berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi juga memastikan bahwa anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, termasuk dalam menghadapi ancaman krisis iklim dan degradasi lingkungan di kawasan perkotaan.
“Kalau kita serius bicara soal banjir, krisis air, dan kualitas hidup warga, maka RTH tidak boleh diposisikan sebagai pelengkap. Ia harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
