bukamata.id – Polemik antara dua bandara utama di Jawa Barat kembali mencuat. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka belum juga menunjukkan geliat yang signifikan, meskipun seluruh penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung telah dialihkan. Situasi ini memunculkan dua kepentingan yang saling bersinggungan: menghidupkan kembali denyut ekonomi Kota Bandung melalui Bandara Husein, atau terus memperkuat posisi strategis Kertajati sebagai pusat mobilitas wilayah timur Jawa Barat.
Pemerintah Kota Bandung mendorong reaktivasi Bandara Husein, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap kukuh mempertahankan eksistensi Kertajati. Perbedaan pandangan ini pun menyeret perhatian pemerintah pusat.
“Kami menunggu arah kebijakan dari pusat. Harus ada jalan tengah yang menguntungkan semua pihak,” kata Sumasna, Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jabar beberapa waktu lalu.
Sumasna menegaskan, Kertajati merupakan proyek strategis yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Bandara tersebut dirancang sebagai simpul transportasi utama yang menjangkau wilayah timur Jawa Barat hingga sebagian Jawa Tengah, terutama pada momen padat seperti musim haji.
Namun di sisi lain, ia mengakui pentingnya keberadaan bandara di tengah kota seperti Bandung. “Kami memahami bahwa Bandung adalah ibu kota provinsi sekaligus magnet wisata. Kehadiran bandara di pusat kota jelas punya nilai ekonomi yang besar,” ujarnya.
Dorongan Kuat dari Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam mendorong dibukanya kembali Bandara Husein. Ia menilai, kebijakan pemindahan seluruh penerbangan ke Kertajati telah menekan sektor pariwisata di Bandung Raya.
“Kalau Husein dibuka kembali, pariwisata akan kembali tumbuh. Dan itu berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tegas Farhan.
Ia juga menyoroti pembengkakan biaya operasional Bandara Kertajati yang menurutnya mencapai Rp60 miliar per tahun, padahal jumlah penumpangnya belum menunjukkan angka yang optimal.
Namun usulan Farhan tak sepenuhnya mendapatkan angin segar. Dari sisi teknis, Bandara Husein disebut sudah tidak layak lagi digunakan untuk penerbangan jet komersial.
“Runway Husein tidak memungkinkan didarati oleh pesawat jet ukuran besar. Itu tantangan utamanya,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Dhani Gumelar.
Solusi Kompromi: Pembagian Rute
Sebagai langkah kompromi, Dishub Jabar mengusulkan agar Bandara Husein tetap difungsikan untuk penerbangan jarak pendek menggunakan pesawat turboprop atau baling-baling. Sementara itu, rute-rute jarak jauh tetap dipusatkan di Bandara Kertajati.
“Kalau dibagi seperti itu, kedua bandara tetap hidup dan punya peran masing-masing,” tambah Dhani.
Dengan kata lain, masa depan dua bandara di Jawa Barat akan sangat bergantung pada sinergi lintas pemerintah, serta kemampuan menyeimbangkan kebutuhan ekonomi lokal dengan visi jangka panjang pembangunan infrastruktur transportasi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
