bukamata.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan langkah strategis yang tengah dilakukan pemerintah provinsi dalam membenahi sektor pendidikan. Salah satu fokus utamanya adalah perombakan alokasi anggaran agar lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur sekolah, bukan sekadar belanja perangkat teknologi dan alat peraga.
“Selama ini, anggaran pendidikan lebih banyak terserap untuk kebutuhan IT dan alat praga. Sementara pembangunan ruang kelas justru minim,” ujar Dedi dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).
Dedi menjelaskan bahwa saat dirinya mulai menjabat, anggaran murni yang tersedia hanya sekitar Rp60 miliar. Namun, setelah dilakukan realokasi dan efisiensi, kini anggaran tersebut melonjak drastis menjadi Rp600 miliar.
Baca Juga: Dokter Kandungan di Garut Diduga Lecehkan Pasien, Dedi Mulyadi: Cabut Gelarnya!
“Loncatannya berapa kali lipat itu. Dengan anggaran yang ada sekarang, kita targetkan seluruh pembangunan ruang kelas sekolah negeri akan selesai pada 2026,” tegasnya.
Salah satu inovasi penting yang sedang dikerjakan adalah memastikan satu toilet tersedia di setiap ruang kelas, serta penataan fasilitas pendidikan yang merata dan layak. Tujuannya, agar tidak ada lagi keluhan tahunan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Tiap tahun ribut soal PPDB ya wajar, karena lulusan SMP tidak semuanya bisa masuk SMA negeri. Saat ini, sekitar 25% siswa lulusan tidak tertampung di sekolah negeri,” jelasnya.
Baca Juga: Korban Kekerasan Seksual RSHS Temui Gubernur, Dedi Mulyadi Siapkan Hal Ini
Sebagai solusi, Pemprov Jabar juga menggandeng sekolah swasta dengan skema kerja sama. Sekolah swasta yang menerima siswa dari kalangan tidak mampu akan diwajibkan untuk menggratiskan biaya, dan seluruh nama siswa yang dibebaskan akan dicatat secara resmi dalam nota kesepahaman (MoU).
“Kita akan MOU dengan sekolah swasta. Bagi rakyat miskin, gratis, dan nama-namanya tercantum resmi dalam MoU. Jadi transparan dan tepat sasaran,” pungkas Dedi.
Langkah ini menjadi bagian dari reformasi sistem pendidikan di Jawa Barat yang lebih inklusif, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
