bukamata.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, jika operasi modifikasi cuaca (OMC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak terlepas dari kondisi fenomena kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PUU), Kalimantan Timur.
Begitu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam acara ‘Disaster Briefing: Operasi Modifikasi Cuaca di Kalimantan Timur dan Megathrust di Indonesia’ melalui YouTube BNPB Indonesia, Senin (19/8/2024).
“Jadi untuk operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Timur khususnya di daerah IKN ini sebenarnya tidak lepas dari kondisi fenomena hujan dan kebencanaan yang ada di daerah khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara,” ucap Abdul.
Abdul mengatakan, berdasarkan data BNPB, banjir serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendominasi kejadian bencana di PPU dalam lima tahun terakhir.
“Paling signifikan itu kejadian karhutla dengan 44 persen. 2019 periode el nino maka yang paling dominan itu karhutla. Lewat periode el nino kemudian masuk periode la nina maka yang dominan itu banjir. 2022-2023 periode el nino sangat signifikan karhutla,” katanya.
Artinya, lanjut Abdul, karakteristik kejadian bencana di PUU ini akan mengikuti karakteristik fenomena global.
“Apakah itu intensitas hujan yang turun di kawasan di Kalimantan Timur dan PUU secara khusus atau sebaliknya fenomena el nino yang membawa kekeringan dan potensi karhutla di Kalimantan Timur secara umum dan PUU secara khusus,” jelasnya.
Menurutnya, kejadian bencana banjir dan karhutla yang mendominasi di PUU yang mendasari Presiden Terpilih, Prabowo Subianto untuk menyiapkan sejumlah teknologi terkini di IKN.
“Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa kawasan IKN ini juga kawasan yang rawan bencana. Ini yang harus kita antisipasi, harus ada perencanaan menghadapi kemungkinan yang paling jelek, apakah itu dari sisi banjir, atau karhutla,” imbuhnya.
“Dan tidak hanya itu masih ada potensi bencana lain seperti tsunami dari Selat Makassar sehingga perlu teknologi pemantauan, penambahan pemadam kebakaran dan harus memperkuat kerja sama lintas lembaga untuk penanggulangan bencananya,” tambahnya.
Demi mendukung hal tersebut, kata Abdul, BNPB saat ini tengah menyusun sistem terpadu penanggulangan bencana di IKN.
“Karena ini kita bicara jangka panjang tentu saja sistem ini tidak hanya melihat kondisi saat ini tapi juga situasi emergensi yang nanti akan terjadi di IKN,” ungkapnya.
“Penambahan populasi penduduk, populasi infrastruktur, populasi kendaraan dan seterusnya. Sedangkan kita tahu bahwa Presiden Jokowi menggaungkan bahwa IKN ini adalab forest city tapi dibungkus dalam smart city,” lanjutnya.
Abdul menyebut, konsep forest city ini bukan hal baru bagi BNPB. Sebab, pihaknya sudah sejak lama memiliki slogan kita jaga alam, alam jaga kita.
“Bagaimana kita membuat keseimbangan ekosistem yang kemudian bisa mengurangi dari dampak bencana itu sehingga sistem terpadu penanggulangan bencana yang sedang disusun oleh BNPB itu tidak hanya membungkus pemahamanan kita tapi juga memadukan dengan teknologi yang advent apakah itu mulai dari equipment survelen, pemantauan, monitoring yang nantinya harus dilakukan,” bebernya.
Menurutnya, salah satu kebutuhan jangka pendek dari sistem terpadu penanggulangan bencana ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur di IKN berjalan dengan baik.
Sebab, pihaknya pernah menerima laporan ada kejadian banjir pada 26 Juni 2024 yang terjadi di PUU dan itu mencakup kawasan beberapa titik di sekitar daerah penyangga IKN.
“Hal ini tentu saja membahayakan sehingga berdasarkan permintaan dari Bupati PUU kemudian kita melakukan operasi modifikasi cuaca jadi BNPB melalukan operasi modifikasi cuaca dari awalnya itu sejak 15 Juli sampai 19 Agustus dan akan kita teruskan sampai akhir bulan ini,” terangnya.
“Dan kita akan lihat perkembangannya apakah masih dibutuhkan kalah dibutukan sesuai dengan permintaan dari daerah tentu saja kita akan menyesuaikan,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
