bukamata.id – Di ruang sidang Komisi X DPR RI yang ber-AC dingin di Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026), suara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, terdengar mantap namun penuh harap. Di hadapan para wakil rakyat, Amalia menyampaikan permohonan yang tak main-main: usulan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 1,473 triliun.
Pagu anggaran 2027 yang sudah dialokasikan untuk BPS sebesar Rp 6,4 triliun dinilai belum cukup. BPS ingin total pagunya membengkak menjadi Rp 7,9 triliun. Alasannya terdengar sangat krusial dan idealistis. “Teralokasi di dalam pagu anggaran 2027 dalam nota keuangan ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal,” ujar Amalia dalam rapat tersebut.
Di antara tumpukan angka itu, BPS memerlukan Rp 926 miliar untuk menyelenggarakan kegiatan statistik penting yang sudah jatuh tempo, termasuk pemutakhiran Survei Biaya Hidup (SBH) dan pola konsumsi masyarakat di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Sisanya, Rp 546 miliar, dicantumkan untuk dukungan manajemen serta perbaikan fisik gedung-gedung kantor BPS di daerah yang diklaim sudah rusak parah dan tak layak huni.
Namun, ratusan kilometer dari gemerlap Senayan, narasi statistik, angka survei, dan pemutakhiran data itu berbenturan keras dengan kenyataan pahit yang meremukkan tulang-tulang warga miskin. Di lorong-lorong sempit dan gubuk usang, angka-angka hasil olahan data pemerintah tidak dipahami sebagai indikator pembangunan, melainkan sebagai “algojo” yang mencabut hak paling mendasar untuk menyambung hidup: Bantuan Sosial (Bansos).
Tragedi Desil di Gang-gang Sempit
Di sebuah rumah kontrakan berdinding kusam dan beralaskan semen di Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Yoyok Sunaryo (67) hanya bisa duduk terpekur. Tubuhnya digerogoti komplikasi penyakit paru-paru dan hati yang parah. Kulitnya mengering dan menggelap. Tanpa sanak saudara yang mendampingi, Yoyok hidup sebatang kara di rumah tanpa plafon, di mana genteng-genteng tua menjadi pelindung utamanya dari hujan dan panas.
Untuk bertahan hidup, Yoyok menggantungkan nafasnya pada bantuan pemerintah. Namun sejak pertengahan tahun ini, bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras yang biasa diterimanya tiba-tiba terhenti. Tetangganya, Sarti, yang iba melihat kondisi Yoyok, mencoba memeriksa status bantuan sang lansia melalui sistem. Betapa kagetnya Sarti saat menemukan data terbaru milik Yoyok.
“Sebelumnya itu kalau enggak salah desil 1 atau 2. Lah kok sekarang ini tak cek ternyata kok desilnya 6 sampai 10,” kata Sarti meratap.
Secara ajaib, dalam catatan pendataan sosial pemerintah, posisi Yoyok yang tak berdaya dan tak berpenghasilan meloncat tajam ke kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Pria tua yang untuk makan sehari-hari saja kini harus bergantung pada uluran tangan dan belas kasih tetangganya itu, tiba-tiba dicatat sebagai orang yang tak lagi berhak atas bansos.
Ironi tak berhenti di Yoyok. Di kampung yang sama, Suwarno (70), seorang mantan pustakawan kampus swasta yang hidup sendiri di rumah usang warisan kakeknya, mengalami hal serupa. Pria yang menderita kelainan tulang belakang ini harus mengurut dada ketika mendapati dirinya terdepak dari penerima PKH sejak April 2025. Alasan teknis di balik pencoretannya tak kalah tidak masuk akal: Suwarno dicatat masuk ke dalam desil 10 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Desil 10 adalah tingkatan teratas—kelompok masyarakat paling sejahtera atau paling kaya.
“Wah, berarti saya kaya dong. Harusnya saya punya mobil, punya motor, punya segalanya. Tapi faktanya kan tidak,” ujar Suwarno gusar. Di rumahnya, hanya ada televisi tua dan kulkas mati. Uang pensiunan Rp 900 ribu per bulan habis tergerus untuk membayar listrik, air, dan sekadar membeli nasi. Ketika mendatangi kantor kelurahan, kecamatan, hingga bertanya ke mantan pendamping PKH, tak ada satu pun petugas yang bisa menjelaskan rasionalitas di balik angka desil tersebut.
Tukang Tambal Ban ‘Pemilik Mobil’ dan Lansia ‘Pemain Judol’
Fenomena keanehan data sosial ini meluas dan bermutasi dalam berbagai bentuk absurditas di daerah lain. Di Kelurahan Tambahrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jamin (69) terperanjat saat mendapati kartu ATM bansosnya tak lagi bisa mencairkan dana PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak Juli 2026.
Jamin adalah seorang tukang tambal ban sejak tahun 1992 dengan penghasilan Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari—itu pun jika ada pengendara yang bocor ban. Sepeda motor saja ia tak punya. Namun, sistem pendataan pemerintah mencatat bahwa Jamin dieliminasi dari daftar penerima bansos karena terindikasi memiliki mobil.
Di tengah kondisi istrinya, Misenah, yang terserang stroke dan membutuhkan biaya perawatan, Jamin harus mengetuk pintu-pintu kantor kelurahan demi membuktikan bahwa ia tak pernah memiliki kendaraan roda empat seumur hidupnya. Kepala Dinsos P3A Blora mencatat, ada sedikitnya 300 warga yang nasibnya serupa dengan Jamin dan terpaksa mengajukan proses sanggahan akibat kekacauan data tersebut.
Kisah yang paling menggelitik akal sehat datang dari Dukuh Kayunan Barat, Karanganyar, Pekalongan. Pasangan lansia, Dayat (77) dan Darmi (63), secara mendadak dicoret dari penerima bantuan sebesar Rp 600 ribu per tiga bulan. Keduanya dicoret dari sistem DTKS karena terindikasi melakukan aktivitas judi online (judol).
Fakta di lapangan berbicara sebaliknya: Mbah Dayat dan Mbah Darmi adalah pasangan miskin yang berada di desil 1. Keduanya tidak tamat sekolah, buta huruf, tidak bisa membaca maupun menulis, dan bahkan tidak memiliki telepon seluler (HP). Bagaimana mungkin dua lansia buta huruf tanpa gawai bisa mengoperasikan aplikasi judi daring?
Belakangan diketahui, KTP milik mereka diduga kuat pernah dipinjam atau disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Namun, tanpa verifikasi lapangan yang humanis, sistem algoritma pendataan langsung menghukum dan memutus urat nadi kehidupan pasangan tua tersebut.
Ancaman Kesehatan dan Taruhan Nyawa
Ketidakakuratan data desil tidak sekadar urusan perut dan beras, melainkan sudah mengancam nyawa. Eka Oktilyana Suryati (45), warga Jogoyudan Yogyakarta yang menderita pembengkakan jantung sejak tahun 2020, kini hidup dalam kecemasan mendalam.
Selama ini, nyawa Eka ditopang oleh kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah. Namun, melesatnya status desil keluarganya ke desil 6–10 membuat fasilitas BPJS PBI miliknya kedaluwarsa per Agustus 2026.
“Waduh piye iki… Masalahnya kan pengobatan, jujur pengobatan juga mahal. Bingung mau nanti gimana, tapi pokoknya pasrah aja sama Allah,” tutur Eka lirih. Tanpa jaminan kesehatan gratis dari negara, kontrol rutin bulanan dan konsumsi obat jantung harian menjadi beban finansial yang teramat berat dan tak mungkin terjangkau oleh keluarganya.
Amarah Publik Mengudara: “Harusnya Ngundurin Diri, Malah Minta Tambah Jatah”
Di tengah jurang pemisah yang kian menganga antara klaim kinerja anggaran dan realitas pahit di lapangan, gelombang amarah publik meledak di media sosial. Netizen tak lagi sungkan melontarkan kritik tajam dan pedas menyoroti ketimpangan kebijakan pendataan tersebut.
Keheranan masyarakat atas lonjakan desil yang tak masuk akal menyuarakan kecurigaan mendasar tentang ke mana muara dana bansos sebenarnya. “Apa sih maksudnya pemerintah nih rakyat miskin kok distatusin jadi kaya, trus duit bansos ke mana lagi??” tumpah kekesalan seorang netizen di media sosial.
Permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang diajukan pimpinan BPS di tengah carut-marut data ini juga memicu kecaman menohok terkait akuntabilitas kerja. Netizen menilai pejabat publik seharusnya malu atas kekacauan data yang mengorbankan rakyat kecil alih-alih meminta kenaikan anggaran. “Harusnya Ngundurin diri aja bu malu enga bisa kerja.. Ini malah minta tambah jatah,” ujar netizen lainnya dengan nada geram.
Istilah penentuan “desil” yang mendadak jadi momok menakutkan bagi lansia miskin pun dipertanyakan asal-usul dan kerelevansiannya. “Sapa sih yang ngide desil2an gini?” celetuk warganet yang bingung dengan kerumitan birokrasi pendataan.
Kritik mendalam dan konseptual turut dilayangkan publik kepada akun resmi lembaga statistik negara. Sebuah unggahan netizen secara terbuka mempertanyakan metodologi yang dinilai gagal menangkap realitas hidup warga miskin:
“@bps_statistics jelaskan: bagaimana metode pendataan & verifikasi dapat menghasilkan perubahan dari Desil 1–2 menjadi Desil 6–10 pada seseorang yang tidak bekerja, tinggal di rumah kontrakan, dalam kondisi sakit, hidup bergantung pada bansos. Jika angka dalam sistem berbeda dengan fakta di lapangan, perlu dievaluasi bukan hanya masyarakat yang diminta mengajukan keberatan, tetapi proses pendataan dan validasinya. Data statistik seharusnya menggambarkan realitas, bukan terlihat valid administratif,” tegas netizen tersebut.
Jurang Pemisah Antara Teori Statistik dan Realitas Lapangan
Di satu sisi, BPS berargumen bahwa penambahan anggaran triliunan rupiah diperlukan untuk meningkatkan keandalan data, memperluas cakupan survei hingga ke 514 kabupaten/kota, dan memperbaiki sarana prasarana fisik kantor mereka yang rusak. Namun di sisi lain, publik disuguhkan pada kenyataan betapa rapuhnya akurasi pendataan yang digunakan oleh pemerintah dalam menyalurkan jaring pengaman sosial.
Ketika triliunan rupiah uang rakyat diusulkan untuk menyokong operasional dan pemutakhiran survei, pertanyaan besar menyeruak di tengah masyarakat: Untuk siapa sebenarnya data-data bernilai triliunan rupiah itu dibuat?
Permohonan anggaran BPS senilai Rp 7,9 triliun di DPR RI seharusnya menjadi momentum kritik mendalam. Perbaikan survei dan peremajaan gedung kantor tidak boleh hanya menjadi proyek teknokrasi yang hampa empati. Selama indikator desil ditentukan oleh algoritma kaku di atas kertas tanpa verifikasi faktual di lapangan (ground checking), maka pemutakhiran data harga triliunan rupiah hanya akan terus memproduksi krisis kemanusiaan baru.
Bagi Yoyok yang terbaring sakit, Suwarno yang dituduh kaya raya, Jamin yang difitnah punya mobil, hingga Mbah Dayat yang dituduh main judi online, angka-angka statistik BPS dan keputusan desil pemerintah bukan sekadar barisan data di layar komputer. Angka-angka itu adalah penentu: apakah besok pagi mereka masih bisa makan dan berobat, atau terpaksa pasrah menunggu nasib di tengah dinginnya pengabaian negara.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
