bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan akan mengambil kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan menyusul pengurangan dana transfer pusat yang cukup tajam ke Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 mengalami penurunan signifikan mencapai Rp2,458 triliun.
“Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Rincian Penurunan Dana Transfer Pusat
Penurunan terbesar terjadi pada dana bagi hasil pajak pusat yang semula Rp2,2 triliun turun menjadi Rp843 miliar, sehingga Jabar kehilangan Rp1,2 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) juga turun dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
Pemerintah pusat juga menghapus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp276 miliar yang biasa digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, hingga ruang kelas.
“Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan,” tuturnya.
Pengurangan juga terjadi pada DAK non-fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun, padahal jumlah siswa SMA/SMK di Jabar terus meningkat.
Dampak pada APBD Jawa Barat 2026
Akibat pengurangan dana tersebut, APBD Jawa Barat 2026 yang awalnya diproyeksikan Rp31,1 triliun menjadi hanya Rp28,6 triliun.
Dedi Mulyadi menegaskan, meski anggaran berkurang, keberpihakan pada pembangunan layanan dasar warga Jabar tidak boleh dipangkas.
“Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang,” tegasnya.
Strategi Efisiensi Anggaran Pemprov Jabar
Setelah membedah struktur APBD 2026, Dedi Mulyadi, akrab disapa KDM, mengidentifikasi sejumlah pos yang dapat dihemat untuk menutup kekurangan Rp2 triliun lebih.
- Belanja pegawai akan berkurang Rp768 miliar dari total Rp9,9 triliun. Dampaknya, pengangkatan CPNS baru pada 2026 ditunda.
- Belanja hibah ke instansi dan organisasi masyarakat turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) diarahkan menjadi beasiswa langsung untuk siswa yang kurang mampu.
- Bantuan keuangan ke kabupaten/kota dipangkas dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
- Belanja barang dan jasa untuk makan minum, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas turun dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun.
KDM juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menekan belanja barang dan jasa lebih jauh lagi, dari Rp6,9 triliun menjadi Rp5 triliun. Penghematan akan diambil dari biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor Pemprov Jabar.
“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja. Matikan AC dan air kalau tidak perlu,” tegasnya.
Pemangkasan Jamuan dan Biaya Operasional
KDM menginstruksikan pengurangan biaya internet, telepon, dan air agar hasil efisiensi diarahkan ke pelayanan masyarakat.
Jamuan makan yang dianggarkan sebesar Rp5 miliar di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar juga dipangkas. Menurutnya, biro cukup menganggarkan biaya untuk minum selama satu tahun.
Untuk kegiatan yang tetap membutuhkan jamuan makanan, Pemprov Jabar akan menggunakan jasa tukang masak langsung agar lebih hemat dan sajian lebih segar.
“Enggak ada katering,” katanya.
Komitmen Layanan Publik Tetap Prima
Meski dana transfer pusat berkurang drastis, Dedi Mulyadi memastikan keberpihakan Pemprov Jabar untuk belanja publik tidak akan berubah.
“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus. Kita tetap prima. Jangan pernah menyerah,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
