bukamata.id – DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Namun, perhatian publik langsung tertuju pada salah satu pos belanja: pembelian lahan yang melonjak drastis dari Rp23 miliar menjadi Rp166 miliar.
Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan, apakah lonjakan anggaran tersebut benar-benar mendesak, atau justru berpotensi membebani kas daerah?
Kronologis Pengesahan
Raperda APBD Perubahan 2025 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Jumat (15/8/2025). Penandatanganan dilakukan bersama eksekutif dan legislatif, disaksikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, yang hadir mewakili Gubernur.
Erwan menegaskan bahwa setelah disepakati, tahap berikutnya adalah evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Setelah disetujui kesepakatan bersama dan ditandatangani, kini tinggal menunggu evaluasi dari Mendagri selama enam minggu,” ujarnya.
Lonjakan Anggaran Pembelian Lahan
Kejutan besar muncul ketika Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, memaparkan rincian alokasi. Ia menyebutkan pembelian lahan mendapat suntikan anggaran signifikan, naik hampir tujuh kali lipat dibanding APBD murni.
“Untuk lahan, salah satunya yang kita prioritaskan adalah lahan sekolah. Ada tiga sekolah, termasuk SMA di Cisalak. Kondisinya sangat mendesak, sehingga kami support pembiayaan lahannya di 2025 dengan harapan unit sekolah baru bisa dibangun di 2026,” jelas Herman.
Pandangan Pakar Ekonomi
Pakar Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menilai kenaikan anggaran pembelian lahan tersebut bisa dimaknai positif selama didasari kebutuhan nyata.
“Kalau memang terkait pembangunan dan penyediaan sarana infrastruktur tertentu, tentu peningkatan pembelian lahan buat saya tidak menjadi masalah, yang penting sudah dilakukan kajian dan analisa kebutuhan. Jangan sampai pembelian lahan tidak terencana sehingga mubazir,” ujarnya saat dihubungi bukamata.id, Minggu (17/8/2025).
Menurut Acuviarta, besaran lonjakan Rp143 miliar dari pos sebelumnya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total APBD Jawa Barat sebesar Rp31 triliun. “Saya kira tidak terlalu signifikan mengganggu anggaran. Mungkin ada realokasi dari pos lain, tinggal bagaimana pemerintah menentukan skala prioritas,” tambahnya.
Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi pemborosan atau praktik korupsi. “Pembelian lahan itu rawan. Banyak kasus di daerah lain yang bermasalah karena selisih harga dan peran broker. Maka harus ada studi kelayakan, transparansi harga, serta pengawasan DPRD dan lembaga audit,” kata Acuviarta.
Dari sisi manfaat, ia menilai pembelian lahan untuk sekolah bisa dikategorikan sebagai investasi jangka panjang yang produktif. “Asal ada perencanaan matang, ini bisa menambah aset pemerintah sekaligus meningkatkan akses pendidikan. Indikator efektivitasnya bisa dilihat dari kebutuhan spasial, jumlah siswa, hingga ketersediaan guru,” jelasnya.
Target Peningkatan Anggaran
Selain lahan, APBD Perubahan 2025 juga mencatat kenaikan pada sejumlah sektor vital. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menjelaskan bahwa pendapatan daerah meningkat 3,65 persen, dari Rp19,03 triliun menjadi Rp19,9 triliun. Secara keseluruhan, APBD naik dari Rp31,68 triliun menjadi Rp32,85 triliun.
Kenaikan ini diarahkan ke beberapa target utama:
- Pendidikan: pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan pengadaan lahan sekolah baru.
- Kesehatan: pengadaan alat kesehatan serta pembangunan RSUD baru di Indramayu dengan layanan rawat inap.
- Infrastruktur: peningkatan ruas jalan provinsi sepanjang 2.328 kilometer dengan tambahan alokasi Rp2,4 triliun.
- Keselamatan Jalan: program penerangan jalan umum (PJU), pembangunan guardrail, marka jalan, dan traffic light.
- Transportasi Udara: penyediaan perlengkapan penunjang di Bandara Nusa Wiru.
Harapan ke Depan
Dengan disahkannya APBD Perubahan Jawa Barat 2025, pemerintah optimistis dapat mempercepat pembangunan sekolah baru, memperkuat layanan kesehatan, dan meningkatkan infrastruktur daerah. Namun, lonjakan pos pembelian lahan menjadi ujian besar bagi Pemprov Jabar dalam menjaga kepercayaan publik.
“APBD Perubahan ini adalah instrumen penting agar pembangunan di Jawa Barat bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” kata Iswara.
Kini masyarakat menunggu, apakah kenaikan besar anggaran pembelian lahan benar-benar mampu menjawab kebutuhan mendesak pendidikan, atau justru akan menyisakan tanda tanya baru soal efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
