bukamata.id – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan. Direktur Riset Indonesian Political Studies (IPS), Arman Salam, menilai pendekatan Dedi yang cenderung individualistik dan menonjolkan diri sebagai tokoh tunggal bukanlah model yang tepat dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Baik dari aspek kultur maupun sistem pemerintahan saat ini, termasuk di Jawa Barat, cara superman Dedi Mulyadi sangat buruk, tidak sehat dan dijamin tidak efektif,” ujar Arman kepada awak media di Jakarta, Kamis (29/5/2025).
Menurutnya, saat ini Jawa Barat memerlukan pemimpin yang mengedepankan kerja kolektif dan sinergis. “Sudah saatnya beliau bertransformasi menjadi pemimpin yang membangun pola supertim, bukan lagi superman,” imbuh Arman.
Minimnya Kolaborasi dengan Wakil Gubernur
Arman menyoroti minimnya kerja sama antara Dedi Mulyadi dan wakilnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai, gaya Dedi yang cenderung berjalan sendiri berpotensi menghambat efektivitas kerja tim.
“Dia terkesan jalan sendiri dan ingin menonjol sendiri tanpa memberi peran wakilnya,” tegasnya.
Bahkan, Arman mencatat kecenderungan Gubernur Dedi mengambil alih fungsi-fungsi kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota, hingga menimbulkan kesan merendahkan kewenangan bupati dan wali kota.
“Dalam beberapa kasus, KDM seperti mempermalukan mereka. Ini pasti tidak sehat dari aspek manajemen pemerintahan. Semua masalah sepertinya ingin dia atasi sendiri. Kalau benar dia bisa, tentu bagus-bagus saja. Tapi ujungnya, para bupati dan walikota juga yang harus membereskan,” jelasnya.
Kritik atas Gaya Komunikasi Digital
Tak hanya soal gaya kepemimpinan, Arman juga mengkritisi cara Dedi Mulyadi memanfaatkan media sosial, seperti YouTube dan TikTok. Menurutnya, meski media digital bisa menjadi sarana transparansi publik, konten yang dibuat oleh Dedi justru dinilai lebih mengedepankan pencitraan dibanding edukasi.
“Salah satu yang sering dilihat di sosmednya KDM, aksi dia membagi-bagi uang. Dari satu sisi tentu baik-baik saja. Tapi, apa efeknya buat penanganan tingginya angka kemiskinan di Jawa Barat?” kata Arman.
Ia mempertanyakan dampak jangka panjang dari aksi simbolik tersebut, mengingat bantuan yang diberikan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat dan dilakukan dalam momen yang tampak dikemas untuk keperluan tayangan media sosial.
“Berapa banyak sih orang yang bisa dikasih uang oleh KDM dibanding jutaan warga miskin di Jabar? Apalagi, memberi uangnya dipilih-pilih hanya saat ada kamera saja supaya bisa tayang di sosmed. Ini kan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan,” ujarnya kritis.
Desakan Transparansi Sumber Dana
Arman juga menyoroti pentingnya transparansi terkait sumber dana yang digunakan dalam berbagai aksi sosial Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui apakah uang yang dibagikan berasal dari APBD atau dari hasil monetisasi konten pribadi.
“Yang tak kalah penting, dalam melakukan aksi bagi-bagi uang itu, KDM harus transparan. Karena sekarang dia gubernur. Rakyat harus tahu, apakah uang yang dibagikan itu dari APBD, atau dari hasil ngonten. Terbuka saja,” tutup Arman.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
