bukamata.id – Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan normal meski Wakil Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus hukum.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Farhan menekankan bahwa pemerintah kota menghormati jalannya penyidikan dan memastikan tidak ada intervensi dalam bentuk apa pun.
“Aparat penegak hukum bekerja secara independen, dan kami memberikan ruang penuh agar prosesnya objektif,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Layanan Publik Tetap Normal
Farhan memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Ia juga telah meminta Sekretaris Daerah memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar stabilitas kinerja di lapangan tetap terjaga.
Menurutnya, kekhawatiran masyarakat sangat wajar muncul, namun ia menegaskan bahwa kasus hukum tersebut tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung.
“Saya pastikan layanan publik tidak terganggu dan seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana,” katanya.
Reformasi Birokrasi Dipercepat
Menanggapi dinamika yang terjadi, Pemkot Bandung mempercepat langkah reformasi birokrasi serta pengawasan internal.
Evaluasi SOP pelayanan publik, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat, dan digitalisasi proses administrasi kini menjadi prioritas.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan pemerintahan tetap transparan, akuntabel, serta bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
Imbauan untuk Tidak Berspekulasi
Farhan juga meminta masyarakat menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum dan tidak membuat asumsi yang bisa memperkeruh suasana.
“Kami mengajak seluruh warga tetap fokus pada fakta dari lembaga berwenang,” ujarnya.
Selain itu, seluruh ASN diminta untuk menjaga profesionalisme, disiplin, dan tetap fokus pada tugas pelayanan publik.
Komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pemkot Bandung memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian, dan aparat penegak hukum untuk menjaga ritme pemerintahan tetap stabil.
“Kami memikul tanggung jawab memastikan warga Bandung mendapat pelayanan terbaik setiap hari,” tegas Farhan.
Dengan berbagai langkah penguatan internal tersebut, Pemkot Bandung memastikan tata kelola pemerintahan tetap stabil, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal di tengah proses hukum yang berlangsung.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
