bukamata.id – Ada yang kontras dari panggung Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Borobudur. Di hadapan para pengusaha papan atas, Ketua Dewan Penasehat Kadin sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, membongkar kenyataan pahit sekaligus mencengangkan tentang isi perut ekonomi Indonesia.
Dalam pidato berdurasi 23 menit yang mendadak viral ini, Hashim membeberkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) resmi kita yang berada di angka Rp25.000 triliun—yang dibanggakan masuk jajaran raksasa dunia—ternyata masih menyisakan “gunung es” di bawah permukaan. Ada sekitar 35 hingga 40 persen aktivitas ekonomi yang tidak tercatat (grey market), dengan nilai fantastis mencapai Rp10.000 triliun.
Namun, alih-alih menyoroti para koruptor kakap, bohir hitam, atau pengemplang pajak kakap pemilik konsesi lahan raksasa yang merugikan negara, narasi pemerintah justru mengerucut pada rakyat kecil: tukang cukur keliling, tukang pijat langganan, hingga warung tegal (warteg).
Kritik Tajam: Ketika Negara “Mata-Matai” Rakyat Kecil
Dalam pidatonya, Hashim memberikan analogi sederhana yang justru memicu tanda tanya besar di benak publik. Ia menceritakan bagaimana tukang cukur yang datang ke apartemennya atau Mbak Yanti, tukang pijat sang istri, dibayar tunai tanpa kuitansi sehingga luput dari PPN 11 persen. Transaksi serupa, menurutnya, dilakukan oleh jutaan rakyat kecil di warteg-warteg dan salon lokal.
Pertanyaannya kemudian: Adilkah jika sektor informal dan ekonomi subsisten (grey market) yang hidup dari tangan ke mulut ini disorot sebagai biang keladi lemahnya fiskal negara?
Ekonomi rakyat kecil di warteg atau tukang pijat keliling bukan berjalan di pasar gelap karena ingin menghindari pajak secara sengaja, melainkan karena itu adalah benteng pertahanan terakhir untuk bertahan hidup di tengah himpitan biaya hidup yang kian ugal-ugalan. Membidik transaksi harian rakyat kecil lewat sistem digital berdalih optimalisasi pendapatan negara justru menunjukkan ironi: negara seolah kehabisan akal untuk mengejar para wajib pajak besar, lalu memilih “memeras” keringat wong ciko.
Aparat yang Lemah, Rakyat yang Dituntut Patuh
Di satu sisi, Hashim melontarkan kritik telak bahwa masalah utama Indonesia bukanlah ketidakmampuan sumber daya, melainkan aparat yang lemah. Ia membandingkan rasio penerimaan negara Indonesia yang hanya 12 persen dari PDB—tertinggal jauh dari Kamboja (18 persen) dan India (20 persen). Akibat kelemahan aparat ini, negara kehilangan potensi penerimaan hingga Rp1.500 triliun setiap tahunnya.
Namun, kritik terhadap lemahnya aparat pajak dan bea cukai ini terasa tumpul ketika solusi yang ditawarkan justru digalang lewat digitalisasi serba otomatis untuk menyisir transaksi mikro.
Alih-alih membenahi internal birokrasi perpajakan yang kerap direcoki kasus suap dan kebocoran anggaran, pemerintah justru terkesan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan integrasi perbankan/fintech per 9 November mendatang untuk memastikan tidak ada satu pun transaksi recehan rakyat yang lolos dari pantauan kas negara.
Ironi Negara “Super Kaya” di Tengah Defisit
Hashim berargumen bahwa jika aparat bekerja benar, Indonesia seharusnya bisa surplus Rp900 triliun alih-alih mengalami defisit APBN hingga Rp600 triliun. Argumentasi ini benar secara atas kertas. Indonesia adalah negeri kaya raya dengan kekayaan alam melimpah.
Tetapi publik berhak untuk bersikap kritis: Ke mana saja selama ini aliran uang dari SDA raksasa, hilirisasi tambang, hingga kebocoran anggaran yang dikorupsi para pejabat tinggi?
Sangat disayangkan ketika narasi “negara super kaya” digabungkan dengan pembenaran untuk memungut pajak dari kegiatan ekonomi akar rumput. Beban fiskal negara yang kedodoran—yang kerap disorot media asing seperti The Financial Times—seharusnya diselesaikan dengan menagih pajak dari para oligarki dan korporasi raksasa yang mengeruk triliunan rupiah dari bumi pertiwi, bukan dengan mengintip piring makan di warteg atau upah harian tukang pijat.
Jika per 9 November nanti sistem Digital Taxation benar-benar dipaksakan menyedot transaksi digital hingga level mikro tanpa diiringi penegakan hukum yang adil bagi para pemangsa pajak besar, maka bersiaplah melihat jurang ketimpangan semakin menganga. Negara menjadi sangat kuat dan “modern” di hadapan rakyat kecil, namun tetap tumpul di hadapan para pengemplang kekayaan negara yang sebenarnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
