bukamata.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menegaskan bahwa gerakan yang mereka bangun bukan sekadar gerakan mahasiswa atau organisasi, melainkan gerakan rakyat untuk menyuarakan berbagai persoalan pemerintahan.
Koordinator Lapangan aksi HMI Cabang Bandung, Rakha Algifhari Budiman, mengatakan gerakan ekstra parlementer yang dilakukan pihaknya terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa dibatasi identitas organisasi maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, gerakan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menolak kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Ekstra parlemen itu menjadi gerakan rakyat. Tidak ada label gerakan mahasiswa, tidak ada label gerakan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung, tapi ini adalah gerakan rakyat. Maka siapa pun yang hari ini bergabung di DPRD Jawa Barat, siapa pun yang mau ikut bersama kami, ini adalah gerakan rakyat,” ujar Rakha.
Ia menyebut aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk membersamai masyarakat yang merasa mengalami tekanan dan tidak memiliki ruang cukup untuk menyampaikan pendapat.
Rakha juga menegaskan pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Ia bahkan menyatakan bahwa dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah cukup dirasakan oleh masyarakat.
“Kami tidak pernah takut untuk berpendapat, kami tidak pernah takut untuk bicara. Kami dengan lantang, dengan tegas sampaikan bahwa kami cukup menerima Prabowo-Gibran dua tahun itu,” tegasnya.
Soroti Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Bandung turut menyoroti sejumlah program pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Rakha menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dianggap masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Ia bahkan meminta pemerintah melakukan pembenahan sejak awal, termasuk mengevaluasi kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya.
“Program hari ini bermasalah dua, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis. Dua program yang berkedok isinya adalah korupsi ini perlu dibenahi dari awal, cabut sampai dengan evaluasi,” katanya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas program MBG, meskipun telah terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Menurutnya, perubahan tersebut belum menunjukkan dampak yang diharapkan.
Selain mengkritik program pemerintah, HMI Cabang Bandung menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Rakha mendorong pemerintah menghadirkan pendidikan gratis yang disertai pemerataan standar infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Ia menilai kualitas fasilitas pendidikan tidak boleh memiliki kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
“Kami berharap bahwa pendidikan gratis, kesehatan gratis yang berkeadilan, standarisasi infrastruktur pendidikan itu jelas di seluruh, dari Kota Bandung mau itu di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Aceh, semua seluruh Indonesia harus memiliki standar infrastruktur yang sama,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perubahan kurikulum yang dinilai terlalu sering terjadi setiap pergantian periode pemerintahan. Menurutnya, diperlukan standar pendidikan yang lebih konsisten agar sistem pendidikan dapat berjalan secara utuh dan berkelanjutan.
Di sektor kesehatan, Rakha meminta pemerintah memperhatikan pelaksanaan layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok menengah yang membutuhkan akses layanan kesehatan terjangkau.
Menurutnya, keberadaan program jaminan kesehatan harus diikuti dengan pelayanan yang berjalan efektif di lapangan. Ia juga meminta pemerintah di tingkat kota, provinsi, hingga nasional memastikan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas.
Tegaskan Penolakan terhadap Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Menutup pernyataannya, Rakha kembali menegaskan sikap HMI Cabang Bandung yang menganggap dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran sudah cukup. Ia menilai masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tekanan ekonomi hingga keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami tegas sampaikan, kami hanya menginginkan Prabowo-Gibran dua tahun dan kami sudah cukup merasakan penindasan, kami sudah cukup merasakan kekerasan, kami sudah cukup merasakan kesusahan,” ujarnya.
Rakha juga menyebut salam tiga jari yang digunakan dalam aksi bukan sekadar simbol, melainkan bentuk solidaritas atas kondisi yang menurut mereka dirasakan masyarakat.
Melalui demonstrasi tersebut, HMI Cabang Bandung berharap gerakan ekstra parlementer dapat menjadi wadah yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan mendorong perubahan kebijakan pemerintah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
