Digadang-gadang Maju Pilwalkot Bandung, Ini Perolehan Suara Atalia dan Farhan di Dapil Jabar I

bukamata.id – Nama Atalia Praratya dan Muhammad Farhan digadang-gadang akan maju di pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2024. Selain Pilwalkot yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang, persaingan itu juga muncul di perolehan suara sementara Calon Legislatif (Caleg) Jawa Barat I.

Dipantau dari situs pemilu2024.go.id, Senin (19/2/2024), pukul 08.13 WIB, surat suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) I yang sudah masuk KPU mencapai 54%persen atau 4851  dari  8984 TPS.

Pada Dapil Jabar I, cakupan pemilih para caleg DPR RI adalah Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sebanyak 7 kursi diperebutkan para caleg di Dapil Jabar I.

Dari semua caleg tersebut Atalia dan Farhan memiliki jumlah suara sementara paling banyak di masing-masing partainya yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) dan NasDem.

Saat ini Atalia yang merupakan kader Golkar tersebut masih memimpin suara paling tinggi dari seluruh peserta Caleg DPR RI Jabar Dapil I yaitu 82.733 suara. Sedangkan Farhan berhasil menghimpun 20.187 suara.

Selain unggul dari Farhan, Atalia juga berhasil menyalip beberapa artis seperti antara lain Melly Goeslaw, Muhammad Farhan, Giring Ganesha, Nico Siahaan, Marcell Siahaan, hingga Nurul Arifin.

Adapun suara Melly Goeslaw saat ini mencapai 25.952 suara, Giring Ganesha 14.649 suara, Nico Siahaan 22.290, dan  Nurul Arifin mendapatkan  22.290 suara.

Namun real count tersebut masih bersifat sementara dan akan terus berlanjut hingga jadwal rekapitulasi terakhir KPU yang akan dilakukan pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Untuk diketahui, perhitungan suara ini merupakan hasil hitung cepat dari data hitung yang terdapat dari formulir C1 di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

KPU juga menuliskan, nantinya penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu akan dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.