bukamata.id – Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat berakhir dengan ketegangan. Situasi yang semula kondusif mendadak berubah riuh akibat adanya provokasi ledakan di tengah proses pembubaran massa.
Peristiwa tersebut bermula ketika jarum jam menunjukkan pukul 17.30 WIB. Setelah merampungkan agenda orasi politiknya, para peserta aksi mulai merapatkan barisan untuk meninggalkan lokasi secara tertib. Namun di sela-sela proses evakuasi tersebut, rentetan petasan mendadak dilemparkan oleh oknum tidak bertanggung jawab ke arah dalam kompleks parlemen Jabar.
Tak hanya petasan, botol-botol bekas pun melayang menyasar barisan aparat kepolisian yang sedang mengawal jalannya aksi. Suara letupan yang keras sontak memicu kepanikan, membuat kerumunan mahasiswa kocar-kacir menyelamatkan diri ke berbagai arah.
Di tengah situasi yang sempat chaos tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat menstabilkan keadaan dan menenangkan massa yang panik melalui pengeras suara.
“Tenang-tenang. Jangan lari, tetap tenang dan silakan membubarkan diri,” ujar salah seorang petugas polisi menggunakan pengeras suara.
Meskipun sebagian besar elemen mahasiswa kini telah berhasil membubarkan diri dari kawasan Jalan Diponegoro, sisa-sisa suara ledakan petasan masih terdengar sesekali di sekitar lokasi. Sejumlah personel kepolisian pun tampak tetap disiagakan dengan atribut lengkap guna mengantisipasi adanya potensi gesekan susulan.
Gugat Program Makan Bergizi Gratis Hingga Isu Kembalinya Orde Baru
Aksi turun ke jalan yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa di Bandung ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat saat ini.
Salah satu perwakilan massa, Abdurrahman Muhammad Abdul Malik, mengungkapkan bahwa gerakan ini murni lahir dari keresahan kolektif masyarakat atas jalannya roda pemerintahan yang dianggap mulai keluar jalur.
“Kami dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa yang menginisiasi gerakan ini. Aksi ini bukan semata-mata gerakan mahasiswa, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan tindakan yang kami nilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah saat ini,” kata Abdul saat ditemui di lokasi demo.
Dalam tuntutannya, para demonstran secara spesifik mendesak agar sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera dihentikan.
Beberapa poin krusial yang dituntut oleh mereka antara lain:
- Pembatalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Efisiensi anggaran negara dengan memangkas pengeluaran untuk agenda kunjungan kerja ke luar negeri.
Menurut analisis para mahasiswa, intensitas perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dinilai jauh lebih tinggi dan boros anggaran jika dikomparasikan dengan era kepemimpinan nasional sebelumnya.
Tidak berhenti di sektor ekonomi dan pangan, aliansi mahasiswa juga mengendus adanya sinyal bahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. Mereka mencium adanya indikasi penguatan kembali peran aparat bersenjata dalam ranah sipil.
“Kami menyoroti, apa yang kami nilai sebagai gejala kembalinya praktik-praktik Orde Baru. Kami melihat adanya penguatan dwifungsi TNI dan Polri,” ujarnya.
Sinyal mundurnya demokrasi ini, menurut Abdul, terlihat jelas dari langkah politik di parlemen yang terkesan dipaksakan dan mengabaikan suara publik.
“Hal tersebut kami kaitkan dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI, serta regulasi terkait Polri yang dinilai tidak lahir dari aspirasi masyarakat Indonesia secara luas,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
