bukamata.id – DPRD Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di Pasanggrahan Panca Rasa, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026) malam.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, jajaran Forkopimda, bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan tamu undangan.
Rangkaian acara diawali penampilan Emka 9, kemudian Tari Ngarak Barong Bekasi, Tari Jaipongan, dan Tari Topeng Cirebon. Memasuki acara pokok, rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Jabar, dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah budayawan dari berbagai wilayah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mendorong Pemprov Jabar memperkuat birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Buky, tata kelola pemerintahan harus mengedepankan prinsip good and clean governance agar pembangunan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
“Di usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Buky.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut dinilai penting karena Jawa Barat masih menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” ujarnya.
Dedi Mulyadi Soroti Ketimpangan Pembangunan
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengatakan usia 81 tahun Jawa Barat seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus kembali melihat gagasan dasar pembangunan daerah.
Dedi menilai Jawa Barat memiliki potensi besar, mulai dari pertanian, kelautan, energi, panas bumi, pembangkit listrik, hingga industri dan manufaktur. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kemakmuran yang merata.
Menurutnya, masih terdapat disparitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya, termasuk antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Karena itu, Dedi menyebut gubernur dan wakil gubernur harus berperan sebagai pengorkestra pembangunan agar arah pembangunan antardaerah dapat berjalan selaras.
Ia mengatakan evaluasi anggaran kini tidak lagi hanya dilakukan dari sisi administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis pembangunan.
“Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Evaluasi anggaran dulu yang bersifat administratif, sekarang sudah berubah menjadi bersifat teknis,” kata Dedi.
Menurut Dedi, perubahan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat memastikan anggaran daerah lebih dahulu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pendidikan Jadi Fokus, Paket A hingga D Didorong
Salah satu persoalan yang disoroti Dedi adalah pendidikan. Ia mengatakan Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan rata-rata lama sekolah.
Dedi menjelaskan, indikator rata-rata lama sekolah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya menghitung anak-anak yang saat ini sedang bersekolah, tetapi mencakup seluruh penduduk.
Karena itu, menurutnya, peningkatan IPM tidak cukup hanya dilakukan dengan memastikan anak-anak bersekolah.
“Kalau kita ingin dongkrak ini cepat loncat, tidak hanya berpikir hari ini anak-anak kita untuk sekolah SD, SMP, dan SMA serta termasuk perguruan tinggi, kita juga harus mendongkrak usia-usia tua untuk memiliki kualifikasi pendidikan kalau IPM-nya ingin naik,” ujarnya.
Dedi pun mendorong pengembangan pendidikan kesetaraan Paket A, B, C hingga D agar masyarakat yang sebelumnya tidak memperoleh pendidikan formal dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya.
Ia mengakui program tersebut membutuhkan anggaran besar, namun dinilai perlu ditempuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat.
Investasi Harus Berdampak pada Lapangan Kerja
Selain pendidikan, Dedi menyoroti disparitas ekonomi antarwilayah. Ia menilai ukuran kesejahteraan tidak bisa hanya dilihat dari pendapatan masyarakat tanpa mempertimbangkan biaya hidup dan karakteristik wilayah.
Ia mencontohkan perbedaan kondisi antara kawasan perkotaan seperti Bekasi dengan daerah seperti Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Garut, Ciamis hingga Pangandaran.
Menurutnya, investasi yang masuk ke Jawa Barat harus memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Investasi yang kita mencapai puncak yang tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Layanan Kesehatan Harus Berjenjang
Di sektor kesehatan, Dedi menegaskan bahwa pemenuhan layanan dasar harus menjadi prioritas pemerintah.
Ia mendorong ketersediaan layanan kesehatan yang berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga fasilitas rujukan tingkat kedua dan ketiga.
Menurutnya, penguatan layanan kesehatan juga harus dilakukan secara merata sehingga tidak terjadi disparitas pelayanan antardaerah.
Pemprov Jabar Akan Rampingkan Organisasi
Dalam kondisi fiskal yang dinilai semakin berat, Dedi mengatakan Pemprov Jabar juga akan melakukan realokasi anggaran dan perampingan kelembagaan.
Jumlah aparatur dan organisasi perangkat daerah, kata dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Provinsi Jawa Barat akan melakukan perubahan terhadap struktur tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dengan semakin memperkecil jumlah jabatan,” ujarnya.
Ia membuka kemungkinan sejumlah organisasi perangkat daerah digabung untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.
Dedi menilai jumlah jabatan dan struktur organisasi yang terlalu besar dapat memengaruhi kekuatan fiskal daerah.
Seluruh BUMD Jabar Akan Digabung ke Sangga Buana
Dedi juga mengungkapkan rencana restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.
Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya memberikan kontribusi terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, serta nilai aset pemerintah.
Namun, ia menilai banyaknya jumlah BUMD, direksi, dan komisaris selama ini belum memberikan kontribusi optimal terhadap daerah.
Karena itu, Pemprov Jabar berencana menggabungkan seluruh BUMD, di luar Bank BJB, ke dalam satu BUMD bernama Sangga Buana.
“Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris, ada satu lembaga yang ikut tercatat seluruh aset BUMD di seluruh Provinsi Jawa Barat,” tutur Dedi.
Ia mengatakan pengelolaan lembaga tersebut nantinya akan dilakukan secara profesional melalui proses seleksi terbuka.
Dedi Bicara soal “Gubernur Administratif” dan “Gubernur Konten”
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menjelaskan gaya kepemimpinannya yang menurutnya memiliki dua sisi.
Pertama, gubernur sebagai pejabat negara yang bertugas mengorkestrasi pembangunan. Kedua, gubernur secara personal sebagai warga negara yang turut membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Dedi menyebutnya sebagai “gubernur administratif” dan “gubernur konten.”
Ia mengibaratkan peran tersebut seperti pemain sepak bola yang terkadang berfungsi mengatur permainan, tetapi pada situasi tertentu harus mengambil keputusan secara langsung.
Dedi mengakui gaya kepemimpinannya juga membuat dirinya kerap mendapatkan kritik.
“Barangkali di antara para Gubernur di Provinsi Jawa Barat, saya yang paling sangat sering dikritik saat ini,” katanya.
Namun, ia menegaskan terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat.
Apresiasi untuk Gubernur Terdahulu
Menutup sambutannya, Dedi menyampaikan apresiasi kepada para gubernur Jawa Barat terdahulu yang dinilainya telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada mantan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang disebutnya terus memberikan masukan selama pemerintahan Dedi-Erwan berjalan.
Dedi kemudian menyinggung perkembangan IPM Jawa Barat. Ia mengatakan posisi IPM Jabar sempat mengalami penurunan peringkat dalam beberapa tahun terakhir, sebelum kembali membaik.
Pada 2025, menurut Dedi, peningkatan IPM Jawa Barat tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional.
Namun, ia menilai masih terdapat kesenjangan IPM antara kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sejumlah daerah perkotaan telah memiliki IPM tinggi, sementara beberapa kabupaten masih menghadapi persoalan layanan dasar.
“Bagaimana cara mengejar IPM? Mengejar IPM adalah layanan dasar pemerintah untuk kabupaten/kota harus terus ditingkatkan,” pungkasnya.
Usai rangkaian rapat paripurna, acara dilanjutkan dengan penampilan hiburan, di antaranya Tri Utami, Tari Cening Paras Ayu Ni Hyang, serta penampilan Rizky Febian bersama Emka 9 dan band.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
