bukamata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat resmi menerima kunjungan diplomatik dari jajaran Kongres Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pertemuan bilateral ini menjadi panggung diskusi interaktif yang membedah berbagai isu krusial, mulai dari komparasi sistem pengawasan anggaran daerah hingga penjajakan peluang kemitraan ekonomi baru antara Tanah Pasundan dengan sejumlah wilayah di Tiongkok.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menyambut positif kunjungan ini. Pria yang akrab disapa Buky Wibawa tersebut menilai kehadiran parlemen Tiongkok sebagai momentum penting dalam mengeskalasi hubungan kemitraan yang produktif sekaligus menghadirkan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Dalam perspektif kelembagaan DPRD, hubungan ini sangat relevan untuk mendukung penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi penganggaran,” kata Buky Wibawa, Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).
Buky menambahkan, Jawa Barat membutuhkan ruang bertukar pikiran serta adopsi pengalaman internasional. Terlebih, Negeri Tirai Bambu dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam menata pembangunan berbasis teknologi mutakhir, industrialisasi masif, serta manajemen tata kota modern.
Perluasan Sister Province dan Transfer Teknologi
Sejauh ini, Jawa Barat sendiri sudah mengantongi kerja sama konkret dengan beberapa wilayah di Tiongkok, meliputi Provinsi Heilongjiang, Guangxi Zhuang, Chongqing, hingga Sichuan. Kemitraan tersebut diimplementasikan lewat program sister province, penanaman modal industri, sektor pendidikan, jalur perdagangan, hingga alih teknologi yang terbukti mengakselerasi pembangunan lokal.
Bagi DPRD Jabar, portofolio kemitraan ini membuktikan bahwa diplomasi antarnegara harus melampaui formalitas protokoler, yakni wajib menjadi jembatan transfer pengetahuan serta inovasi kebijakan yang memperkuat institusi.
“Oleh karenanya kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bekerja sama dengan negara manapun sepanjang itu untuk kebaikan bersama,” ujarnya.
Melihat fungsi legislatif, ada sejumlah sektor potensial yang dibidik Jabar untuk dikolaborasikan ke depan. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas tata kelola kas daerah, pengerjaan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, digitalisasi smart city, upgrade kualitas SDM, riset kebijakan, hingga pengembangan teknologi ramah lingkungan demi mewujudkan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa hubungan kerja sama yang kuat harus dilandasi atas prinsip kesetaraan, saling menghormati dan memberikan manfaat bersama. Menjadi harapan kami kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga membuka peluang kerja sama konkret yang dapat diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang terukur dan berdampak nyata,” ucapnya.
Bedah Ranah Kerja Pengawasan dan APBD
Di sela-sela pertemuan, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, memaparkan bagaimana peran sentral lembaga legislatif dalam mengawal siklus APBD. Ia merinci bahwa fungsi legislasi dalam tahap perencanaan KUA-PPAS bergerak pada penyelarasan aturan dengan visi daerah, sedangkan pada fase Raperda APBD berfokus pada penyusunan draf final aspek hukum anggaran.
“Fungsi anggaran (DPRD Jawa Barat) dalam fase perencanaan atau KUA-PPAS menajamkan prioritas dan mengunci plafon, sedangkan fase pembahasan Raperda APBD, membedah alokasi detail per-SKPD,” jelasnya.
Terkait fungsi pengawasan, Rizaldy menyebutkan bahwa legislator bergerak aktif pasca-ketok palu guna mengawasi daya serap anggaran serta memastikan kualitas proyek fisik di lapangan. Bagi DPRD Jabar, evaluasi akhir bukan sekadar formalitas legalitas, melainkan bentuk komitmen politik agar setiap rupiah APBD memiliki indikator kinerja yang konkret dan berpihak pada rakyat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
