bukamata.id – Sejumlah aliansi masyarakat dan relawan akan menggelar unjuk rasa di Jakarta hari ini, Kamis (27/8/2026).
Sedikitnya terdapat tiga titik yang menjadi lokasi demonstrasi dengan melibatkan sejumlah kelompok dari berbagai elemen masyarakat.
Aksi tersebut membawa beragam aspirasi, mulai dari tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga isu ketenagakerjaan.
Sejumlah kelompok yang disebut akan menggelar aksi antara lain Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).
Ada 62 Aksi Demonstrasi di Jakarta
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pihak kepolisian memantau adanya 62 aksi demonstrasi di wilayah Jakarta pada Kamis (27/8/2026).
Aksi tidak hanya berlangsung di kawasan Kompleks Parlemen, Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah titik lain juga menjadi lokasi penyampaian aspirasi massa.
Untuk mengamankan demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Polda Metro Jaya menyiapkan 4.274 personel.
Jumlah personel tersebut dikerahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung serta mengantisipasi potensi gangguan di sekitar lokasi demonstrasi.
Tuntutan Demo Jakarta Hari Ini
Setiap kelompok membawa fokus aspirasi yang berbeda. Salah satu tuntutan yang menjadi sorotan adalah desakan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Selain itu, terdapat sejumlah tuntutan lain yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kebijakan pemerintah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan pekerja.
Berikut sejumlah tuntutan yang akan disampaikan dalam demonstrasi di Jakarta hari ini:
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor.
- Meminta pertanggungjawaban pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Menghentikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat.
- Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.
- Menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional.
- Menjamin dan memenuhi hak pekerja rumah tangga.
- Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon.
- Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik.
- Menyita seluruh aset koruptor.
AMPB Fokus RUU Perampasan Aset dan Kasus Korupsi
Salah satu kelompok yang membawa tuntutan terkait RUU Perampasan Aset adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Koordinator AMPB, Supriyono, mengatakan pihaknya membawa dua fokus utama dalam aksi tersebut.
Pertama, AMPB mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mereka juga meminta DPR RI memberikan pernyataan resmi secara tertulis mengenai komitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU tersebut.
Berdasarkan informasi yang disampaikan DPR RI, Komisi III DPR RI sebelumnya memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai dan disahkan paling lambat dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Desember 2026.
AMPB Soroti Kasus Bupati Pati Nonaktif
Selain RUU Perampasan Aset, AMPB juga membawa aspirasi mengenai penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sadewo.
Sadewo sebelumnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan gratifikasi. Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap barang bukti dengan nilai sekitar Rp2,6 miliar.
Kasus tersebut juga dikaitkan dengan dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Kita fokus pada dua tuntutan itu,” ujar Supriyono saat ditemui awak media di depan Gedung DPR RI, Senin (24/8/2026).
Beragam tuntutan yang dibawa kelompok masyarakat dalam demo Jakarta hari ini menunjukkan luasnya isu yang menjadi perhatian massa. Selain tuntutan hukum dan pemberantasan korupsi, demonstran juga menyuarakan persoalan ekonomi, kebijakan pemerintah, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta isu sosial lainnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










