bukamata.id – Pengamat politik nasional M Khotib mengapresiasi sikap Bupati Bandung, Kang Dadang Supriatna (KDS), yang memilih tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan di tengah berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya di ruang publik dan media sosial.
Menurut Khotib, seorang pemimpin tidak hanya diuji melalui kemampuan menyusun program pembangunan, tetapi juga melalui cara menyikapi kritik, tekanan, maupun tuduhan yang muncul selama menjalankan amanah pemerintahan.
Pengamat Nilai KDS Tetap Tenang Hadapi Tuduhan
Khotib menilai Kang Dadang Supriatna menunjukkan sikap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Ia mengatakan, di tengah berbagai isu yang berkembang, KDS memilih tetap menjalankan tugas sebagai kepala daerah dan tidak membalas tuduhan dengan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana.
“Dalam konteks itulah, sikap Bupati KDS patut mendapatkan apresiasi. Di tengah berbagai tuduhan mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan nepotisme yang diarahkan kepadanya, KDS memilih tetap tenang, tegar, dan tidak mudah terpancing,” ujar M Khotib kepada awak media, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, sebagian tuduhan yang beredar juga disertai narasi bernada kasar dan menyerang pribadi. Namun, KDS dinilai tetap memilih bersikap tenang.
“KDS juga tidak memilih jalan saling menghina atau mempertontonkan kegaduhan di ruang publik,” katanya.
Percayakan Penyelesaian kepada Proses Hukum
Khotib menilai keputusan KDS untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme hukum merupakan langkah yang tepat karena Indonesia merupakan negara hukum.
Ia menegaskan bahwa benar atau tidaknya suatu tuduhan harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku, bukan melalui opini publik ataupun penghakiman di media sosial.
“Semua harus dibuktikan berdasarkan fakta, alat bukti, dan mekanisme hukum yang sah. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Seseorang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena telah dituduh atau diserang berulang kali di ruang publik,” ujarnya.
Menurut Khotib, sikap tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap penegakan hukum sekaligus menunjukkan kematangan dalam menghadapi dinamika politik.
Fokus Melayani Masyarakat Kabupaten Bandung
Khotib juga mengapresiasi keputusan KDS yang tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan merespons berbagai tuduhan yang berkembang.
Ia menilai waktu dan energi seorang kepala daerah sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Saya melihat, bagi KDS waktu dan energi seorang kepala daerah terlalu berharga apabila hanya dihabiskan untuk melayani provokasi yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Itu sikap luar biasa,” jelasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bandung tetap fokus pada berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan hasil pembangunan daripada polemik politik yang berkepanjangan.
Demokrasi Harus Mengedepankan Etika
Khotib menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, kritik harus dibedakan dengan penghinaan, fitnah, maupun serangan terhadap pribadi.
Menurutnya, demokrasi semestinya menjadi ruang adu gagasan, program, integritas, dan prestasi, bukan arena saling menjatuhkan melalui narasi yang belum teruji kebenarannya.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila terdapat perbedaan pilihan politik, mekanisme yang tersedia adalah melalui kontestasi demokrasi pada pemilihan berikutnya.
“Dalam demokrasi selalu tersedia kesempatan untuk bertanding kembali. Pihak yang kalah hari ini dapat mempersiapkan diri untuk menang pada pemilihan berikutnya. Namun, perjuangan itu harus dilakukan secara ksatria, terbuka, adil, dan menghormati pilihan rakyat,” tegasnya.
Ketenangan Dinilai Menjadi Modal Kepemimpinan
Khotib menilai pengalaman Kang Dadang Supriatna memimpin Kabupaten Bandung telah membentuk kematangan emosional dan politik dalam menghadapi berbagai dinamika.
Ia menambahkan bahwa tidak semua kritik maupun serangan harus dibalas dengan respons yang sama. Menurutnya, hasil kerja dan kinerja pemerintahan pada akhirnya akan menjadi penilaian utama masyarakat.
“Tidak semua penghinaan perlu dibalas dengan penghinaan. Kadang-kadang, prestasi dan hasil kerja merupakan jawaban yang jauh lebih kuat daripada seribu bantahan,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
