bukamata.id – Sejumlah langkah kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, belakangan ini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat, sejumlah keputusan yang dianggap simbolis justru dinilai kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi masyarakat.
Salah satu kebijakan yang menjadi polemik adalah pelarangan kegiatan study tour bagi pelajar di seluruh sekolah di Jawa Barat. Aturan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra, bagian dari program “9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya”.
Tak hanya itu, Gubernur Dedi juga menegaskan larangan pelaksanaan rapat dinas di hotel, meskipun Kementerian Dalam Negeri telah memperbolehkannya kembali. Ia beralasan bahwa kebijakan ini untuk penghematan anggaran dan pemerataan fiskal bagi daerah-daerah dengan keterbatasan dana.
“Kantor yang ada sudah cukup untuk rapat. Seluruh keputusan pun banyak yang diambil di ruang kerja, bukan di rapat,” ujar Dedi dalam unggahan videonya di Instagram, Kamis (12/6/2025).
Namun, dampak dari kebijakan tersebut mulai dirasakan oleh pelaku sektor pariwisata dan perhotelan. Penurunan okupansi hotel, sepinya agenda MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dan berkurangnya kegiatan wisata edukatif telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Sejumlah pengusaha bahkan melaporkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat hilangnya pendapatan.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai bahwa kebijakan ini secara teori bertujuan untuk efisiensi anggaran, namun pelaksanaannya justru menciptakan efek lanjutan yang merugikan ekonomi lokal.
“Okupansi hotel menurun drastis, banyak UMKM yang bergantung pada kegiatan MICE dan biro perjalanan terpaksa gulung tikar. Bahkan PHRI mendesak agar larangan tersebut dicabut karena merusak PAD dan berpotensi memicu krisis ekonomi jangka panjang,” jelas Kristian kepada bukamata.id, Senin (30/6/2025).
“Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini menciptakan beban baru, pengusaha bus memproyeksikan gelombang PHK, sementara hilangnya kunjungan pelajar memutus rantai suplai bagi hotel, restoran, dan destinasi wisata,” lanjutnya.
Sementara itu, wacana pemekaran wilayah Jawa Barat yang kembali digulirkan oleh Pemprov Jabar turut dinilai sebagai langkah politis semata. Hingga kini, belum ada kajian akademis, studi kelayakan, ataupun perencanaan anggaran yang konkret untuk mendukung realisasi kebijakan tersebut.
“Untuk bergerak ke arah yang lebih konstruktif, sebaiknya pemerintah provinsi menerapkan kajian biaya–manfaat yang terukur sebelum mengeluarkan aturan baru—termasuk studi dampak ekonomi bagi sektor pariwisata dan sosial bagi pelajar—serta menyusun mitigasi (misalnya subsidi atau kerja sama dengan industri),” ujarnya.
Kristian menyarankan agar Pemprov Jabar lebih mengedepankan pendekatan berbasis data dan partisipasi publik sebelum menerbitkan kebijakan baru. Kajian dampak ekonomi, sosial, dan psikologis sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, disertai dengan mitigasi—misalnya subsidi sektor wisata atau pemanfaatan ruang publik untuk rapat dinas.
“Untuk anggaran kegiatan pemerintahan, terapkan tender terbuka dan audit transparan, atau manfaatkan fasilitas publik desa/kelurahan sebagai alternatif ruang rapat agar industri perhotelan tetap hidup,” kata Kristian.
Dengan langkah yang lebih dialogis dan terukur, kebijakan Pemprov tak hanya akan lebih diterima publik, tapi juga efektif dalam menanggulangi persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi warga Jawa Barat hari ini.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
