bukamata.id – Kerja sama antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait pembangunan skala besar di Jawa Barat mendapat sorotan. Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyebut perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI yang baru disahkan DPR pada Kamis (21/3/2025).
Ray menegaskan bahwa perjanjian tersebut perlu ditinjau ulang, atau bahkan dibatalkan jika berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Semua kerja sama antara pemerintah daerah dengan TNI di luar 16 sektor yang telah ditetapkan dalam UU baru tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, harus ditinjau ulang atau dibatalkan,” ujar Ray dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
Batasan Peran TNI di Ranah Sipil
Dalam UU TNI yang baru, keterlibatan TNI di ranah sipil dibatasi hanya pada 16 sektor tertentu yang telah disetujui pemerintah pusat. Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa persetujuan pusat dinilai melanggar aturan.
“Sifat TNI adalah nasional, bukan lokal. Setiap keterlibatan TNI dalam program pembangunan daerah harus melalui mekanisme resmi yang disetujui pemerintah pusat,” tambah Ray.
Ia juga mengingatkan bahwa TNI sebagai institusi pertahanan negara harus menjadi contoh dalam ketaatan terhadap hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan merusak prinsip profesionalisme dan disiplin yang menjadi pilar utama TNI.
Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur
Kerja sama antara Pemprov Jabar dan TNI AD diteken dalam Memorandum of Understanding (MoU) bertema “Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat.” Penandatanganan dilakukan di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).
Proyek kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, serta perumahan rakyat. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa program ini sejalan dengan upaya TNI AD dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung keamanan serta stabilitas di wilayah tersebut.
“Kami juga tengah mengembangkan program penyediaan air bersih yang saat ini telah mencapai lebih dari 3.700 titik,” ujar Maruli.
Dukungan Gubernur Dedi Mulyadi
Gubernur Dedi Mulyadi menyambut baik kerja sama ini dan menilai TNI AD memiliki kemampuan untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat. Menurutnya, pola kerja TNI yang efisien dan partisipasi aktif prajurit dalam program-program sosial menjadi keunggulan tersendiri.
“Saya ingin bekerja sama dengan Babinsa agar di setiap desa terdapat mesin pembakaran sampah. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi memikirkan soal tempat pembuangan akhir,” ucap Dedi.
Dedi berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia.
Namun, dengan adanya kritik dari berbagai pihak, kejelasan terkait legalitas kerja sama ini masih menjadi tanda tanya. Masyarakat pun menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait polemik ini.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
