bukamata.id – Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) kini masih kosong setelah Budi Gunawan dicopot dari posisi tersebut. Kosongnya kursi ini terjadi dalam rangka reshuffle Kabinet Merah Putih yang diumumkan pada Senin (8/9/2025) oleh Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi.
Dalam reshuffle tersebut, selain Budi Gunawan, beberapa menteri lain turut diganti, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Namun, hingga pelantikan menteri baru pada Senin sore, pengganti Budi Gunawan belum dilantik. Prasetyo menjelaskan, posisi Menkopolhukam saat ini dipegang ad interim atau sementara. Istilah “ad interim” berasal dari bahasa Latin yang berarti “sementara” dan biasa digunakan untuk menunjuk pejabat sementara dalam pemerintahan.
Meski demikian, Prasetyo belum bisa memastikan siapa yang akan menjabat sebagai Menkopolhukam sementara karena surat resmi ad interim belum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. “Kalau itu belum bisa diungkapkan, karena berkasnya saja belum ditandatangani Presiden,” ujar Prasetyo usai pelantikan.
Prasetyo juga enggan menjelaskan alasan spesifik pencopotan Budi Gunawan. Menurutnya, keputusan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh selama 10 bulan Kabinet Merah Putih berjalan. “Tidak ada sesuatu yang spesifik, ini hasil evaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Sementara itu, jabatan Menpora juga masih menunggu pelantikan. Menurut Prasetyo, calon pengganti Dito Ariotedjo sudah dipersiapkan, namun karena sedang berada di luar kota, pelantikan akan dilakukan kemudian. Identitas calon Menpora baru pun belum diungkap.
PDIP Masuk Kabinet Merah Putih?
Di tengah dinamika reshuffle ini, perhatian publik mengarah pada kemungkinan keterlibatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya menegaskan dukungan partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pernyataan itu disampaikan dalam Kongres PDIP VI 2025 di Bali pada 2 Juli 2025, meski partai pemenang Pemilu 2024 ini tidak memiliki kursi resmi di kabinet.
“Peran kita adalah memastikan pembangunan nasional tetap berjalan sesuai rel konstitusi,” ujar Megawati di hadapan ribuan kader PDIP. Dukungan ini juga muncul di tengah pemberian amnesti kepada mantan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menjadi sorotan publik.
Pernyataan Megawati dianggap sebagai tanda rekonsiliasi dengan Presiden Prabowo. Hubungan kedua tokoh sempat merenggang pasca-Pilpres 2024 karena Prabowo berpasangan dengan Gibran, putra Joko Widodo, yang berbeda posisi dengan PDIP. Namun, setelah pertemuan mereka pada April 2025, komunikasi antara PDIP dan koalisi Prabowo menjadi lebih intens dan positif.
Seiring reshuffle ini, publik pun bertanya-tanya: apakah kursi Menkopolhukam dan Menpora yang masih kosong akan diisi oleh kader PDIP sebagai bagian dari kerja sama yang mulai menghangat antara Megawati dan Prabowo? Jawaban resmi kemungkinan akan terungkap dalam waktu dekat saat pelantikan dilakukan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
