bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meluncurkan terobosan segar untuk mengatasi kerumitan akses informasi pekerjaan. Melalui platform digital, pemda kini menghadirkan layanan bursa kerja interaktif yang disiarkan secara langsung melalui media sosial demi menjangkau masyarakat luas secara transparan.
Inisiatif bertajuk live bursa kerja ini dipusatkan langsung lewat akun TikTok resmi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Agenda rutin yang mengudara setiap hari Rabu tersebut secara transparan membeberkan daftar lowongan, profil perusahaan, hingga kualifikasi yang dipersyaratkan bagi para pelamar.
Langkah taktis ini diyakini mampu memangkas hambatan birokrasi dan keterbatasan informasi yang selama ini kerap dikeluhkan publik. Para pencari kerja kini tidak perlu lagi bergantung pada lingkaran relasi tertutup sekadar untuk mengetahui pabrik atau perusahaan mana yang sedang membuka rekrutmen.
Sisi Gelap Ketenagakerjaan: Investasi Deras, Akses Kerja Tertutup
Keresahan ini bermula dari sorotan tajam Dedi Mulyadi terhadap realitas dunia kerja di Kabupaten Bekasi. Meskipun wilayah tersebut berstatus sebagai salah satu pusat kawasan industri raksasa di tanah air dengan ribuan pabrik berdiri, derasnya arus investasi ternyata belum sepenuhnya berpihak pada kemudahan akses warga lokal.
“Investasi dalam setiap tahun mengalir deras, industri tumbuh dengan cepat, kawasan industri berkembang dengan besar, tetapi rekrutmen terhadap tenaga kerja warga Jabar relatif belum sesuai dengan harapan,” ujar Dedi dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Menurut Dedi, hambatan utama di sektor ketenagakerjaan bukan sekadar minimnya ketersediaan lowongan, melainkan tertutupnya akses informasi bagi publik. Banyak korporasi yang merekrut pegawai secara diam-diam sehingga peluang tersebut luput dari pantauan masyarakat umum.
“Banyak sekali rekrutmen itu dilakukan secara tidak terbuka sehingga akses warga untuk mendapat informasi kerja itu tidak bisa didapat,” ucapnya.
Jerat Percaloan dan Utang Rentenir
Selain masalah transparansi, Dedi juga membongkar praktik lancung berupa percaloan tenaga kerja yang kerap merugikan masyarakat kelas bawah. Ia mendapati fakta miris di mana calon pekerja dipaksa menyetor sejumlah uang pelicin demi mengamankan posisi, bahkan untuk status karyawan kontrak sekalipun.
“Ada tenaga kerja kontrak itu ada yang Rp5 juta, ada yang Rp15 juta,” ujarnya.
Praktik pungutan liar ini kerap menjerumuskan keluarga pencari kerja ke dalam lingkaran utang yang berbahaya. Tidak sedikit orang tua yang nekat meminjam modal kepada rentenir demi membayar calo agar sang anak bisa diterima bekerja.
Ironisnya, status pekerjaan yang didapat sering kali hanya berjangka pendek. Ketika masa kontrak usai, pekerja langsung diberhentikan sementara tanggungan utang kepada rentenir masih melilit kehidupan keluarga mereka.
“Orang tuanya itu pinjam uang ke rentenir untuk anaknya suap masuk kerja. Setelah itu dapat kerjanya kontrak. Setahun diberhentikan, kontraknya diputus, utangnya belum lunas, kerjanya berhenti,” katanya.
Lebih parah lagi, Dedi mencium indikasi adanya kelompok tertentu yang memonopoli informasi loker di dalam kawasan industri. Akibatnya, warga setempat justru tersingkir di tanah sendiri lantaran kalah bersaing dengan pihak luar yang memiliki modal finansial lebih.
“Yang menguasai calon tenaga kerja lingkungan itu tidak memprioritaskan yang di lingkungan karena yang di lingkungannya enggak punya duit. Dia selalu yang dari luar karena punya duit,” tuturnya.
Integrasi Pelatihan Prakerja hingga Dunia Pendidikan
Melalui inovasi live bursa kerja ini, Pemprov Jabar berambisi membangun ekosistem ketenagakerjaan yang terpadu—menghubungkan langsung kebutuhan riil perusahaan dengan kesiapan kompetensi para kandidat.
Dedi mengusulkan agar program pelatihan kerja seperti Prakerja dapat dioptimalkan secara strategis. Dengan adanya transparansi kebutuhan industri sejak dini, jenis pelatihan yang diberikan bisa disesuaikan secara presisi dengan kualifikasi yang dicari perusahaan.
“Kalau informasinya terbuka, maka mereka yang menjadi daftar antrian masuk ke perusahaan itu kita bisa mempersiapkan dulu dalam bentuk pelatihan Prakerja,” katanya.
Bahkan, sinergi jangka panjang turut disiapkan hingga tingkat satuan pendidikan menengah atas. Melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat, sekolah-sekolah di sekitar kawasan industri diproyeksikan bisa merancang kurikulum atau pembekalan khusus berdasarkan proyeksi kebutuhan perusahaan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.
“Kalau perusahaan punya rencana rekrut tenaga kerja tiga tahun depan, rencananya diberikan kepada Naker, maka kita bisa kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi anak-anak sekolah yang di sekitar industri yang akan membutuhkan lapangan kerja itu untuk dipersiapkan sejak dini,” jelasnya.
Dorong Pemerintah Daerah Perketat Pengawasan
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Jabar mendesak pemerintah kabupaten/kota agar proaktif mewajibkan perusahaan di wilayahnya membuka transparansi lowongan kerja. Sebagai gambaran, dari total sekitar 9.100 perusahaan yang beroperasi di Bekasi, baru segelintir saja yang konsisten mempublikasikan lowongan secara terbuka.
“Dari 9.100 (perusahaan) yang terbuka cuma 15,” katanya.
Pihaknya berharap para kepala daerah, mulai dari tingkat bupati, camat, hingga lurah, turut menggerakkan korporasi agar lebih terbuka dalam menyampaikan informasi rekrutmen demi kepentingan masyarakat luas.
“Setiap minggu kan lumayan tuh. Siapa tahu kalau dengan bupati nanti mengarahkan camat, mengarahkan lurah, perusahaan-perusahaannya terbuka,” pungkas Dedi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
