bukamata.id – Langkah pengawasan terhadap stabilitas fiskal daerah terus digencarkan oleh jajaran legislatif tingkat provinsi. Belum lama ini, Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan agenda kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Cirebon guna mengevaluasi serapan target pendapatan daerah serta efektivitas lini bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rabu (16/9/2026).
Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, memimpin langsung peninjauan di lapangan yang diawali dengan menyambangi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Cirebon. Agenda utama tinjauan tersebut difokuskan untuk memonitor dinamika pemasukan sektor perpajakan selepas pengesahan APBD Perubahan.
“Kami memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pasca-penetapan APBD Perubahan, kami berharap target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Namun, tantangan terberat saat ini ada pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) masih cukup tinggi,” ungkap Jajang Rohana.
Berdasarkan kalkulasi sementara, potensi realisasi penerimaan dari pos PKB diestimasikan berada pada angka 90 persen. Kondisi tersebut menyisakan pekerjaan rumah bagi seluruh kantor Samsat di Jawa Barat untuk menggenjot tingkat kepatuhan wajib pajak agar melakukan registrasi ulang tepat waktu.
Evaluasi Performa Bank BJB Cabang Cirebon
Selain meninjau sektor perpajakan, rombongan Komisi III turut mengevaluasi kinerja operasional Kantor Wilayah III Bank BJB di Kabupaten Cirebon. Meskipun tren pertumbuhan secara umum menunjukkan grafik positif, dewan memberikan catatan khusus menyangkut rasio Loan to Deposit Ratio (LDR).
“Secara keseluruhan ada peningkatan kinerja, namun catatan kami untuk daerah adalah mengenai LDR. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun masih relatif kecil dibandingkan penyaluran kreditnya. Ke depan, Bank BJB harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyimpan dananya di BJB,” jelasnya.
Jajang mengingatkan bahwa bank pelat merah daerah ini memiliki keistimewaan berupa sokongan penuh (backbone) dari pemerintah daerah baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan keunggulan tersebut, BJB dituntut untuk tampil lebih agresif dan kompetitif menghadapi persaingan perbankan nasional.
Dorongan Investasi Padat Karya dan Restrukturisasi BUMD
Dalam kesempatan yang sama, Komisi III DPRD Jabar juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari optimalisasi layanan administrasi perpajakan, perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga penataan portofolio BUMD di bawah Biro BIA.
“Kami merekomendasikan seluruh mitra kerja untuk memaksimalkan kinerjanya. Di sektor penanaman modal, investasi yang masuk ke Jawa Barat diharapkan tidak hanya padat modal, tetapi juga padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal,” pungkas Jajang.
Pihaknya juga mendesak adanya langkah korektif dan penyehatan bagi unit-unit BUMD yang kinerjanya masih lesu, agar aset-aset daerah dapat memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
