bukamata.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Jawa Timur dalam rangka konsultasi terkait program pembangunan dan pemberdayaan desa, Selasa (7/4/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai strategi perencanaan program serta pembangunan infrastruktur desa yang dinilai berhasil diterapkan di Jawa Barat.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Muhamad Sidkon Dj, mengungkapkan bahwa DPRD Jawa Timur tertarik dengan sejumlah kebijakan yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Komisi A DPRD Jawa Timur berkunjung karena terinspirasi oleh program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa di Jawa Barat,” ujarnya di Kota Bandung.
Bantuan Keuangan Provinsi untuk Jalan Desa Jadi Sorotan
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur jalan desa.
Sebelumnya, berdasarkan regulasi, pembangunan jalan desa merupakan kewenangan pemerintah desa, sementara jalan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, dan jalan provinsi di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Namun, melalui kebijakan terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini dapat memberikan intervensi berupa bantuan keuangan untuk pembangunan jalan desa.
“Kami mendapat banyak pertanyaan, mulai dari kebenaran program, besaran bantuan maksimal, prosedur pelaksanaan hingga legal standing-nya,” jelas Sidkon.
Dasar Hukum: Pergub Jabar Nomor 22 Tahun 2025
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dasar hukum kebijakan tersebut bukan berasal dari Peraturan Daerah (Perda), melainkan dari Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2025.
Regulasi ini mengacu pada penyesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.
“Dalam aturan tersebut terdapat celah hukum yang memungkinkan APBD Provinsi Jawa Barat digunakan untuk membantu pembangunan jalan desa,” tegasnya.
Dorong Percepatan Pembangunan Desa
Kebijakan ini dinilai menjadi terobosan penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa, terutama di wilayah yang membutuhkan akses jalan yang layak.
Dengan adanya dukungan anggaran dari provinsi, diharapkan pemerataan pembangunan di Jawa Barat semakin optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
