bukamata.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saling bertukar komentar terkait isu dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang disebut mengendap di perbankan.
Dedi menantang Purbaya untuk membeberkan data secara transparan, sementara Menkeu menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari Pemprov Jabar dan menyarankan agar data tersebut dicek langsung ke Bank Indonesia (BI).
Perdebatan ini bermula dari pernyataan Purbaya yang menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III 2025. Ia menyebut ada 15 daerah dengan simpanan dana tertinggi di perbankan, termasuk Jawa Barat yang berada di posisi kelima.
Purbaya menekankan bahwa data yang digunakannya bersumber dari sistem monitoring BI yang secara rutin menerima laporan dari perbankan. Ia menyarankan, bila Dedi ingin mengetahui detailnya, sebaiknya memeriksa langsung ke bank sentral.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegas Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Total Dana Mengendap Capai Rp 234 Triliun
Menurut Purbaya, total dana yang mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta tercatat memiliki simpanan terbesar, yakni Rp 14,6 triliun, diikuti oleh beberapa provinsi lain, termasuk Jawa Barat di urutan kelima dengan Rp 4,1 triliun.
Ia menegaskan data ini sejalan dengan informasi yang dimiliki Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Tanya aja ke Bank Sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan berapa. Angkanya mirip kok,” jelasnya.
Purbaya menambahkan bahwa dirinya tidak pernah merinci data khusus milik Pemprov Jabar. Menurutnya, Dedi hanya memahami data di lingkup provinsi dan tidak mengetahui keseluruhan data nasional.
“Jadi, Pak Dedi tau semua bank? Kan dia hanya tau Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan,” kata Purbaya.
Ia menekankan bahwa pernyataannya bukan untuk menuding daerah tertentu, melainkan mendorong percepatan realisasi belanja APBD demi memperkuat perekonomian nasional.
Dedi Mulyadi: Tidak Ada Dana Daerah di Deposito
Di sisi lain, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat tidak menaruh dana dalam bentuk deposito di bank, termasuk Bank BJB, setelah melakukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh laporan keuangan daerah.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi kepada wartawan di Bandung, Selasa (21/10/2025).
Meski begitu, Dedi mengakui kemungkinan ada daerah lain yang menyimpan dana di deposito. Menurutnya, informasi ini harus disampaikan secara terbuka agar publik tidak salah menilai kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” jelasnya
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
