bukamata.id – Polemik perubahan nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih terus menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Kristian Widya Wicaksono, pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahayangan (Unpar), yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut patut dikritisi dari sudut pandang administrasi publik.
Menurut Kristian, mengganti nama rumah sakit bukanlah langkah prioritas dalam peningkatan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Ia menegaskan bahwa inti pelayanan publik terletak pada kualitas, keterjangkauan, dan integritas layanan, bukan pada aspek simbolik seperti nama institusi.
“Nama Al Ihsan telah memiliki rekam jejak historis, kultural, dan emosional yang kuat di masyarakat Jawa Barat. Nama ini mencerminkan nilai-nilai keislaman yang selama ini menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat,” ujar Kristian dalam pernyataannya, Sabtu (5/7/2025).
Ia menilai, perubahan nama tanpa alasan strategis dan partisipatif berisiko menciptakan jarak simbolik antara rumah sakit dan masyarakat penerima layanan.
Lebih jauh, Kristian menyoroti bahwa penguatan layanan rumah sakit seharusnya difokuskan pada isu-isu mendasar, seperti peningkatan aksesibilitas layanan, mutu sumber daya manusia, dan sistem pembiayaan yang inklusif. Ia menekankan pentingnya reformasi pada skema pembiayaan non-BPJS, agar tetap menjunjung prinsip keterjangkauan dan keadilan sosial.
“Penyesuaian tarif layanan di luar JKN harus berdasarkan kajian kemampuan membayar masyarakat, bukan karena pertimbangan komersial semata,” jelasnya.
Kristian juga mengingatkan bahwa perubahan nama institusi publik seharusnya tidak didasarkan pada preferensi politis atau estetika semantik belaka. Ia menilai, kebijakan ini justru dapat mengalihkan fokus dari agenda-agenda penting, seperti penyediaan alat kesehatan, peningkatan kualitas layanan gawat darurat, hingga reformasi manajemen internal rumah sakit.
“Rumah sakit publik semestinya menjunjung nilai keberlanjutan dan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Jika nama lama telah melekat dan memiliki legitimasi sosial, menggantinya tanpa urgensi strategis hanya akan menimbulkan resistensi dan mengikis rasa kepemilikan publik,” pungkasnya.
Kristian pun secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perubahan nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Ia menyerukan agar energi birokrasi dan anggaran publik difokuskan untuk memperkuat layanan kesehatan yang inklusif, murah, mudah diakses, dan bermartabat—sesuai dengan cita-cita awal para pendiri rumah sakit tersebut.
Sebelumnya, kritik juga disampaikan oleh Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API Jabar). Ketua API Jabar, Ustaz Asep Syaripuddin atau yang akrab disapa Kang UAS, menyatakan bahwa perubahan nama tersebut mengabaikan nilai-nilai historis dan spiritual yang melekat pada RSUD Al Ihsan.
“Kami sebagai bagian dari masyarakat Jawa Barat, menolak pergantian nama tersebut. Karena sejarah pendirian RS Al Ihsan adalah buah karya para ulama dan tokoh masyarakat yang berupaya membangun sinergi umat Islam di Jawa Barat,” tegas Kang UAS.
RSUD Al Ihsan memiliki akar sejarah kuat yang tak bisa dilepaskan dari peran tokoh-tokoh Islam Jawa Barat. Yayasan Al Ihsan didirikan pada 15 Januari 1993 oleh enam figur penting, di antaranya Drs. H. M Ukman Sutaryan dan KH Ahmad Syahid. Pembangunan rumah sakit dimulai pada 11 Maret 1993, bertepatan dengan 17 Ramadan 1414 H, dan resmi beroperasi pada 12 November 1995.
Awalnya dikelola oleh yayasan tersebut hingga 2004, RS Al Ihsan kemudian diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan diresmikan menjadi RSUD melalui Perda No. 23 Tahun 2008.
“Meskipun nama resminya RSUD Al Ihsan, jangan dilupakan akar sejarah dan nilai-nilai spiritual yang melandasi pendiriannya,” ujar Kang UAS.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons sorotan publik terkait perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan di Kabupaten Bandung menjadi RS Welas Asih. Tak hanya dikritik, Dedi bahkan disebut anti-Islam oleh sejumlah pihak yang mayoritas berasal dari luar Jawa Barat.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Jumat (4/7/2025), Dedi menyebut bahwa sebagian besar kritik justru datang dari mereka yang tinggal di Jakarta.
“Hari ini yang paling banyak dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget, dan itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Al Ihsan menjadi Welas Asih,” jelasnya.
Dedi membeberkan latar belakang hukum yang melandasi perubahan nama RS tersebut. Ia mengungkap bahwa rumah sakit itu sejatinya merupakan barang bukti dalam kasus korupsi yang melibatkan Yayasan Al Ihsan dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada 2023.
“Bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al Ihsan,” tutur Dedi.
Ia pun mempertanyakan sikap para pengkritik yang diam saat kasus korupsi mencoreng nama yayasan tersebut.
“Saya sebagai orang awam tentunya sangat bertanya, pertanyaannya adalah kenapa saat nama Al Ihsan yang sangat sakral itu digunakan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu?” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
