Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Cara Cek Bansos Tahap 3: Gunakan NIK KTP untuk Pastikan Namamu Masuk Daftar Penerima

Sabtu, 1 Agustus 2026 06:00 WIB

Tanggal 1 Agustus Jatuh Hari Sabtu, Apakah Gaji Pensiunan PNS Tetap Cair? Ini Jawaban Taspen

Sabtu, 1 Agustus 2026 05:00 WIB

Screenshot DM Instagram Bisa Ketahuan? Ini Rahasia Notifikasi yang Wajib Diketahui Pengguna

Sabtu, 1 Agustus 2026 04:00 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Cara Cek Bansos Tahap 3: Gunakan NIK KTP untuk Pastikan Namamu Masuk Daftar Penerima
  • Tanggal 1 Agustus Jatuh Hari Sabtu, Apakah Gaji Pensiunan PNS Tetap Cair? Ini Jawaban Taspen
  • Screenshot DM Instagram Bisa Ketahuan? Ini Rahasia Notifikasi yang Wajib Diketahui Pengguna
  • Bansos Kemensos Tahap 3 2026 Cair! Cek NIK KTP Sekarang, Ada PKH dan BPNT Rp600 Ribu
  • Cara Klaim Saldo DANA Gratis 1 Agustus 2026: Manfaatkan Peluang Cuan Hari Ini
  • Klaim Sekarang! Daftar Kode Redeem FF 1 Agustus 2026, Buruan Ambil Hadiah Skin & Bundle Gratis
  • Tantan Sulthon Bukhawan Resmi Maju Calon Ketua PWI Jabar, Bawa Program 1.000 UKW Gratis untuk Wartawan
  • Arya Sinulingga Sebut Bandung Layak Jadi Tuan Rumah Semifinal Piala Presiden 2026
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Sabtu, 1 Agustus 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Saeful Bachri Beberkan Langkah Mitigasi Risiko Kenaikan PPN 12 Persen

By Putra JuangRabu, 22 Januari 2025 15:34 WIB2 Mins Read
Anggota DPRD Jawa Barat, Saeful Bachri. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Pemerintah menaikkan Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Anggota Komisi II DPRD Jabar, Saeful Bachri mengatakan, pihaknya siap mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, langkah ini sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan negara. Namun, Saeful menekankan perlu dilakukan sosialisasi secara masif agar kebijakan ini tidak salah sasaran.

“Kebijakan ini dirancang untuk menargetkan kelompok berpenghasilan tinggi dan barang-barang mewah, bukan kebutuhan pokok masyarakat kecil. Sosialisasi secara masif diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ucap Saeful dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Saeful menegaskan, komitmen Fraksi Demokrat untuk menerima aspirasi masyarakat dan melakukan advokasi jika ada kebijakan yang salah sasaran. Dia menyebut, kebijakan ini harus sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Saeful juga menyoroti perlunya efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah. Ia mencatat, sebagian besar anggaran dinas di Pemprov Jabar, sekitar 70 hingga 80 persen, digunakan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, dan kegiatan administratif.

“Dengan teknologi seperti Zoom, rapat-rapat dapat dilakukan secara daring sehingga lebih hemat biaya. Kita harus menyesuaikan diri dengan zaman untuk mengurangi beban APBD,” jelasnya.

Untuk mengurangi dampak kenaikan PPN, Saeful mengusulkan beberapa kebijakan alternatif, seperti pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan program ketahanan pangan lokal.

“Kami ingin memastikan tahun 2025 tidak menjadi lebih berat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajukan program yang langsung menyasar kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Saeful berharap, dengan langkah efisiensi anggaran, optimalisasi potensi ekonomi, dan transparansi, kebijakan kenaikan PPN dapat berjalan tanpa memberatkan masyarakat kecil serta memberikan manfaat positif bagi pembangunan daerah dan nasional.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

DPRD Jabar pajak PPN Saeful Bachri
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Tanggal 1 Agustus Jatuh Hari Sabtu, Apakah Gaji Pensiunan PNS Tetap Cair? Ini Jawaban Taspen

Segera cair bansos KLJ Agustus 2025,

Bansos Kemensos Tahap 3 2026 Cair! Cek NIK KTP Sekarang, Ada PKH dan BPNT Rp600 Ribu

Tantan Sulthon Bukhawan Resmi Maju Calon Ketua PWI Jabar, Bawa Program 1.000 UKW Gratis untuk Wartawan

Desak Evaluasi Otonomi Daerah, APKASI Nyaring Suarakan Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014

Pelecehan Seksual

Demi Rujuk, Ayah di Bandung Barat Siksa Anak Kandung hingga Berdarah dan Direkam

Cara cek bansos PKH tahap 4 2025 pakai KTP.

Resmi Cair! PKH Tahap 3 dan BPNT Rp600 Ribu Agustus 2026, Begini Cara Cek Status Penerima

Terpopuler
  • Fakta Baru Satpam Tewas Terborgol di Waduk Jatiluhur: Polisi Tegaskan Belum Ada Tersangka
  • Rindang Jadi Beton! 9 Pohon di Cihapit Ditebang Demi Lapangan Padel?
  • Dikenalkan Bos Hartono, Ini Sosok Dr. Veronica yang Bikin Irfan Hakim Penasaran Soal Akupunktur Telinga
  • Bandung Tak Lagi Aman? Sisi Gelap Geng Begal Malam Hari dan Tekanan Ekonomi Modern!
  • Rahasia Persib Tak Terkalahkan Terungkap, Igor Tolic Sebut Faktor Ini Jadi Kunci Lolos ke Semifinal
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.