bukamata.id – Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh beredarnya video yang memperlihatkan dugaan anggota dewan bermain ponsel saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara. Video tersebut tidak hanya memicu perdebatan publik, tetapi juga menyeret nama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Ketua Komisi I DPRD Malut, Nazlatan Ukhra Kasuba.
Peristiwa itu terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku Utara yang digelar pada Jumat, 12 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda memaparkan capaian kinerja selama delapan bulan masa kepemimpinannya di hadapan para anggota dewan.
Namun di tengah jalannya rapat, sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan salah satu anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, tampak fokus menggunakan telepon genggamnya.
Video Anggota DPRD Malut Main HP Picu Polemik
Dalam rekaman yang viral, Nazlatan terlihat beberapa kali menunduk sambil diduga membalas pesan melalui ponselnya. Ekspresinya sesekali tampak tersenyum, sementara di belakangnya Gubernur Sherly Tjoanda tengah menyampaikan laporan kinerja pemerintahan.
Momen tersebut kemudian memicu reaksi beragam dari publik. Sebagian menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika sebagai wakil rakyat dalam forum resmi, sementara sebagian lainnya mempertanyakan konteks penyebaran video tersebut.
Viralnya video itu membuat isu ini berkembang menjadi polemik antara ruang publik, etika pejabat, dan kebebasan dokumentasi di ruang rapat resmi pemerintahan.
Nazlatan Kasuba Seret Nama Sherly Tjoanda dan Laporkan Akun Penyebar Video
Merespons beredarnya video tersebut, Nazlatan Ukhra Kasuba yang juga Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara dari Fraksi Gerindra memberikan klarifikasi melalui akun TikTok pribadinya, @nazlahkasuba.
Ia menuding akun @avicenna7272 telah melakukan framing, fitnah, dan penyebaran hoaks terkait video yang beredar tersebut.
“Akun ini mengambil gambar di ruang paripurna sehingga sangat mudah dideteksi. Tapi sebagai edukasi bersama, kita serahkan ini secara elegan ke pihak berwajib,” tulis Nazlatan.
Dalam pernyataan lainnya, Nazlatan menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak video tersebut terhadap hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, terutama karena adanya penggunaan elemen visual yang menurutnya dapat menimbulkan persepsi keliru.
Ia juga mengaku telah melaporkan kasus tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara untuk ditindaklanjuti secara hukum.
“Saya sudah melaporkan video tersebut ke bidang cyber dan berharap permasalahan ini ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, ruang paripurna memiliki mekanisme dokumentasi resmi yang melibatkan berbagai pihak, baik dari sekretariat DPRD maupun dokumentasi pemerintah daerah.
Debat Publik: Etika Pejabat atau Kebebasan Kritik?
Polemik ini semakin meluas setelah unggahan Nazlatan di media sosial memancing respons netizen. Sebagian mendukung langkah hukum yang diambil, namun tidak sedikit yang menilai bahwa video tersebut merupakan bentuk transparansi publik terhadap kinerja pejabat negara.
Akun @Racun Outfit misalnya, mempertanyakan alasan pelaporan terhadap penyebar video tersebut. Menurutnya, aktivitas yang terekam dalam video sudah jelas terlihat di ruang publik.
“Emang jelas itu main HP, maksudnya gimana ya? Emang harus ibu gub berpidato baru anggota DPR harus fokus?” tulisnya dalam kolom komentar.
Perdebatan kemudian berlanjut terkait batas antara kritik publik dan dugaan pencemaran nama baik. Beberapa netizen lain menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya siap menerima sorotan dan kritik dari masyarakat.
Akun @ThamimAmsterdam menilai bahwa pejabat publik harus lebih terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari demokrasi.
“Kritik harus dianggap sebagai masukan konstruktif. Menjadi pejabat publik tidak bisa alergi kritik,” tulisnya.
Nazlatan Kasuba: Wakil Rakyat Harus Terima Kritik, Tapi Bukan Hoaks
Menanggapi berbagai komentar tersebut, Nazlatan menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kritik. Namun ia menolak jika kritik tersebut dibarengi dengan tuduhan hoaks dan framing yang dianggap merugikan secara pribadi maupun institusi.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat ia tetap memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas politik, namun tetap membuka ruang diskusi publik yang sehat.
“Silakan kritik, tapi jangan dengan cara framing atau hoaks. Kita harus membangun ekosistem demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital dalam menyikapi informasi di media sosial agar tidak mudah terjebak dalam disinformasi.
Profil Nazlatan Ukhra Kasuba, Politisi Muda Maluku Utara
Nama Nazlatan Ukhra Kasuba sendiri bukan sosok baru dalam dunia politik Maluku Utara. Ia merupakan politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara sejak September 2024.
Lahir di Ternate dan berasal dari Halmahera, Nazlatan dikenal sebagai figur muda yang vokal dalam isu tata kelola pemerintahan, kepemimpinan perempuan, serta keberlanjutan lingkungan.
Dari sisi pendidikan, ia menempuh studi Sarjana Human Science (Psikologi) di International Islamic University Malaysia (IIUM), kemudian melanjutkan magister di Universitas Indonesia pada bidang Islam dan Psikologi.
Ia juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Turki serta pelatihan singkat di bidang manajemen dan critical thinking di GLOBIS University.
Anak Mantan Gubernur Malut dan Jejak Politiknya
Nazlatan merupakan putri dari mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Ia terpilih sebagai anggota DPRD Maluku Utara periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Halmahera Utara–Morotai, sebelum akhirnya terseret kasus hukum.
Berdasarkan catatan publik, Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Ia juga pernah menjalani proses hukum dan divonis dalam kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat daerah lainnya.
Kasus tersebut membuat nama keluarga Kasuba beberapa kali menjadi sorotan dalam dinamika politik Maluku Utara, terutama terkait isu integritas dan transparansi pemerintahan daerah.
Namun di tengah sorotan publik, namanya kembali menjadi perbincangan setelah video di ruang paripurna tersebut viral dan memicu perdebatan luas di masyarakat.
Penutup: Antara Etika, Kritik, dan Ruang Digital
Kasus viral anggota DPRD Maluku Utara ini kembali membuka diskusi publik tentang etika pejabat, transparansi ruang rapat, serta batas kritik di era digital.
Di satu sisi, publik menuntut transparansi dan akuntabilitas wakil rakyat. Namun di sisi lain, pejabat publik juga menuntut perlindungan dari framing dan informasi yang dianggap tidak utuh.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa di era media sosial, satu momen kecil di ruang paripurna dapat berkembang menjadi isu nasional yang melibatkan banyak perspektif, mulai dari politik, hukum, hingga etika komunikasi publik.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
