bukamata.id – Mahasiswa yang tergabung dalam Poros Barisan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (29/10/2026). Mereka mendesak pemerintah menindaklanjuti berbagai tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan dalam aksi pada 20 Oktober lalu.
Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Islam Nusantara (Uninus), Universitas Langlangbuana (Unla), Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) tiba di lokasi sekitar pukul 15.40 WIB, disusul oleh massa aksi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Politeknik Bandung (Polban).
Berdasarkan pantauan di lokasi, sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar gedung DPRD Jabar.
Presiden Mahasiswa Unpas, Muamar Baasir, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah tidak sekadar menampung aspirasi mahasiswa, tetapi juga menunjukkan langkah konkret untuk merealisasikan tuntutan yang telah disampaikan.
Menurutnya, berbagai tuntutan yang dibawa mahasiswa dirangkum dalam satu seruan utama, yakni Pulihkan Indonesia. Seruan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga mencakup berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Dari semua poin-poin tuntutan yang kita kaji bersama, sektor Indonesia ini kita kemas dalam satu poin, yaitu Pulihkan Indonesia. Bukan memulihkan dalam faktor kebakaran hutan dan lahan, tapi pulihkan seluruh sektor,” ujar Muamar di sela-sela aksi.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan maupun program yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga mendesak penguatan supremasi sipil yang diiringi dengan penegakan hukum.
Muamar menilai, aspirasi yang telah disampaikan dalam aksi sebelumnya belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Karena itu, mahasiswa kembali turun ke jalan untuk mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah nyata.
Soroti Komersialisasi Pendidikan dan Tata Kelola Pemerintahan
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Uninus, Muhamad Azmi Labhani, menyoroti persoalan pendidikan di Indonesia, khususnya komersialisasi pendidikan yang dinilai membebani mahasiswa di perguruan tinggi swasta.
Ia berharap pemerintah dan para pemangku kebijakan memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut agar kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami juga menggarisbawahi bahwa mahasiswa hari ini begitu sangat resah dengan kondisi pendidikan. Muatan-muatan yang dihadirkan oleh sistem pendidikan di Indonesia justru dijadikan sebuah komersialisasi pendidikan, terkhususnya kampus-kampus swasta,” kata Azmi.
Menurutnya, persoalan pendidikan perlu menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi kebijakan pemerintah, sehingga akses terhadap pendidikan dapat semakin baik.
Di sisi lain, Presiden Mahasiswa Unla, Muhammad Azmi Faturrahman, menyoroti tata kelola pemerintahan dan penanganan persoalan yang dinilai belum tuntas, termasuk pengungkapan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
Ia juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya berdampak terhadap masyarakat.
Azmi mengatakan, mahasiswa turun ke jalan untuk menjalankan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat yang menginginkan keadilan dan terbebas dari penindasan.
Ia menilai, persoalan keadilan dan keterbukaan pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Ancam Tingkatkan Eskalasi Aksi
Muamar menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan. Ia menyebut aksi pada Kamis ini belum membawa tuntutan baru, melainkan kembali mendesak pemerintah merealisasikan aspirasi sebelumnya.
Menurutnya, keresahan mahasiswa di Bandung memiliki kesamaan dengan gerakan mahasiswa di daerah lain, termasuk Jakarta.
“Poin-poinnya sama. Hari ini kita belum bikin poin-poin baru, tapi poin-poin yang lama kan belum ada tindak lanjut,” ujarnya.
Ia menambahkan, mahasiswa berencana melanjutkan gerakan hingga tuntutan mereka mendapat tindak lanjut dari pemerintah.
“Target dari kami, kami akan tetap membuat satu gelombang gerakan sampai poin aspirasi kita ini dapat diejawantahkan oleh pemerintah. Karena saya percaya ketika rakyat bersatu, kita tidak akan bisa dipisahkan,” kata Muamar.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar segera merespons tuntutan mahasiswa. Jika tidak ada perbaikan, menurutnya, mahasiswa berpotensi kembali menggelar aksi dengan eskalasi yang lebih besar.
“Pemerintah hari ini ketika dia tidak bergegas untuk memperbaiki, kita akan datang dengan eskalasi yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, Poros Barisan mendesak pemerintah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
